{ "title": "Persentase Perangkat Daerah (Dinas\/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk", "props": { "ind_data": { "id_indikator": "360", "nama_indikator": "Persentase Perangkat Daerah (Dinas\/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk", "definisi_operasional": "Persentase Perangkat Daerah (Dinas\/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk", "level": "1", "id_main_indikator": null, "id_skpd": "29", "nama_keluaran": "IKD", "id_satuan": "6", "id_akses": "1", "id_periodik": "1", "metadata": [ { "id_metadata": "9", "nama_metadata": "Konsep", "key_metadata": "konsep", "keterangan": "Ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi", "status": "1", "timestamp": "2022-12-13 08:54:10", "value": "Rancangan Induk Pengendalian Penduduk adalah dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh perangkat daerah (Dinas\/Badan) untuk mengatur dan mengelola pertumbuhan penduduk di wilayah tertentu. Berikut adalah konsep persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk: 1. Analisis Situasi: - Perangkat daerah harus mengumpulkan data dan informasi terkait kondisi penduduk di wilayah mereka. Ini termasuk statistik kelahiran, kematian, migrasi, dan faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. 2. Penetapan Tujuan: - Berdasarkan analisis situasi, perangkat daerah harus menetapkan tujuan yang jelas terkait pengendalian penduduk. 3. Perumusan Strategi: - Perangkat daerah perlu merumuskan strategi-strategi yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan pengendalian penduduk. 4. Pemilihan Program dan Kegiatan: Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan, perangkat daerah harus memilih program dan kegiatan yang akan dijalankan. 5. Penetapan Anggaran: - Perangkat daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program-program pengendalian penduduk. 6. Pelaksanaan dan Koordinasi: Perangkat daerah harus menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dengan baik. Koordinasi antara berbagai sektor dan mitra terkait sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan. 7. Monitoring dan Evaluasi: Perangkat daerah harus melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan program pengendalian penduduk 8. Partisipasi Masyarakat: - Melibatkan masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi sangat penting. 9. Penggunaan Teknologi dan Inovasi: - Perangkat daerah dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam komunikasi, pelaporan, dan pemantauan program pengendalian penduduk. 10. Pengembangan Kapasitas: - Perangkat daerah harus memastikan bahwa staf yang terlibat memiliki kapasitas yang cukup untuk melaksanakan program dengan baik. " }, { "id_metadata": "13", "nama_metadata": "Metodologi", "key_metadata": "metodologi", "keterangan": "Tahapan dalam pengumpulan data dan rumus\/formula yang digunakan dalam perhitungan", "status": "1", "timestamp": "2023-01-09 04:03:12", "value": "Pengendalian penduduk adalah bagian penting dari pembangunan berkelanjutan dan perencanaan sosial-ekonomi. Rancangan Induk Pengendalian Penduduk adalah instrumen penting dalam upaya tersebut. Berikut adalah metodologi yang dapat digunakan oleh perangkat daerah (dinas\/badan) untuk menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk: 1. Pendahuluan: Memahami tujuan dan pentingnya Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan sosial-ekonomi daerah. 2. Analisis Situasi: Mengumpulkan dan menganalisis data demografi, sosial, ekonomi, dan kesehatan yang relevan untuk daerah tersebut 3. Penentuan Tujuan dan Sasaran: Menetapkan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk pengendalian penduduk yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah 4. Strategi dan Kebijakan: Merumuskan strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai tujuan pengendalian penduduk 5. Aksi Program: Menyusun rencana aksi yang rinci untuk mewujudkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. 6. Pengorganisasian dan Pengendalian: Menentukan struktur organisasi yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan program pengendalian penduduk. 7. Partisipasi dan Kolaborasi: Melibatkan masyarakat, lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 8. Edukasi dan Komunikasi: Merencanakan kampanye edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengendalian penduduk dan manfaatnya. 9. Pengembangan Sumber Daya: Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, baik dalam hal dana, tenaga kerja, infrastruktur, atau lainnya. 10. Evaluasi dan Revisi: Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan pencapaian tujuan" }, { "id_metadata": "14", "nama_metadata": "Teknik Pengumpulan", "key_metadata": "teknik_pengumpulan", "keterangan": "Teknik yang digunakan survei atau kompilasi data (pilih salah satu)", "status": "1", "timestamp": "2023-01-09 04:04:26", "value": "Kompilasi Data" }, { "id_metadata": "15", "nama_metadata": "Nomor Romantik", "key_metadata": "nomor_romantik", "keterangan": "Pengesahan BPS atas data yang diajukan di Aplikasi Romantik BPS", "status": "1", "timestamp": "2023-01-09 04:05:30", "value": "K-23.3517.036" }, { "id_metadata": "16", "nama_metadata": "Nomor SDSN", "key_metadata": "nomor_sdsn", "keterangan": "", "status": "1", "timestamp": "2023-07-07 16:07:57", "value": "-" } ], "id_konfirmasi": "215", "timestamp": "2025-07-17 08:47:27", "nama_skpd": "Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA", "kode_referensi": "415.38", "nama_satuan": "Persen", "nama_periodik": "Tahunan", "nama_akses": "Data Terbuka", "status_konfirmasi": "1", "alasan": null, "konsep": "Rancangan Induk Pengendalian Penduduk adalah dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh perangkat daerah (Dinas\/Badan) untuk mengatur dan mengelola pertumbuhan penduduk di wilayah tertentu. Berikut adalah konsep persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk: 1. Analisis Situasi: - Perangkat daerah harus mengumpulkan data dan informasi terkait kondisi penduduk di wilayah mereka. Ini termasuk statistik kelahiran, kematian, migrasi, dan faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. 2. Penetapan Tujuan: - Berdasarkan analisis situasi, perangkat daerah harus menetapkan tujuan yang jelas terkait pengendalian penduduk. 3. Perumusan Strategi: - Perangkat daerah perlu merumuskan strategi-strategi yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan pengendalian penduduk. 4. Pemilihan Program dan Kegiatan: Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan, perangkat daerah harus memilih program dan kegiatan yang akan dijalankan. 5. Penetapan Anggaran: - Perangkat daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program-program pengendalian penduduk. 6. Pelaksanaan dan Koordinasi: Perangkat daerah harus menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dengan baik. Koordinasi antara berbagai sektor dan mitra terkait sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan. 7. Monitoring dan Evaluasi: Perangkat daerah harus melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan program pengendalian penduduk 8. Partisipasi Masyarakat: - Melibatkan masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi sangat penting. 9. Penggunaan Teknologi dan Inovasi: - Perangkat daerah dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam komunikasi, pelaporan, dan pemantauan program pengendalian penduduk. 10. Pengembangan Kapasitas: - Perangkat daerah harus memastikan bahwa staf yang terlibat memiliki kapasitas yang cukup untuk melaksanakan program dengan baik. ", "metodologi": "Pengendalian penduduk adalah bagian penting dari pembangunan berkelanjutan dan perencanaan sosial-ekonomi. Rancangan Induk Pengendalian Penduduk adalah instrumen penting dalam upaya tersebut. Berikut adalah metodologi yang dapat digunakan oleh perangkat daerah (dinas\/badan) untuk menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk: 1. Pendahuluan: Memahami tujuan dan pentingnya Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan sosial-ekonomi daerah. 2. Analisis Situasi: Mengumpulkan dan menganalisis data demografi, sosial, ekonomi, dan kesehatan yang relevan untuk daerah tersebut 3. Penentuan Tujuan dan Sasaran: Menetapkan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk pengendalian penduduk yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah 4. Strategi dan Kebijakan: Merumuskan strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai tujuan pengendalian penduduk 5. Aksi Program: Menyusun rencana aksi yang rinci untuk mewujudkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. 6. Pengorganisasian dan Pengendalian: Menentukan struktur organisasi yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan program pengendalian penduduk. 7. Partisipasi dan Kolaborasi: Melibatkan masyarakat, lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 8. Edukasi dan Komunikasi: Merencanakan kampanye edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengendalian penduduk dan manfaatnya. 9. Pengembangan Sumber Daya: Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, baik dalam hal dana, tenaga kerja, infrastruktur, atau lainnya. 10. Evaluasi dan Revisi: Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan pencapaian tujuan", "teknik_pengumpulan": "Kompilasi Data", "nomor_romantik": "K-23.3517.036", "nomor_sdsn": "-", "urusan": [ { "id_ur_in": "1664", "id_urusan": "14", "nama_urusan": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana", "keterangan": null } ], "keluaran": [ { "id_ur_in": "248", "id_keluaran": "1", "nama_keluaran": "IKD", "keterangan": "Indeks K D" } ], "data": [ { "nama_tahun": "2021", "id_data": "1682", "id_indikator": "360", "id_verifikasi": "1451", "data_angka": "0", "data_file": null, "timestamp": "2022-12-28 02:49:18", "status_verifikasi": "1", "keterangan": "", "tahun": "2021", "status_data": "final" }, { "nama_tahun": "2022", "id_data": "4394", "id_indikator": "360", "id_verifikasi": "3781", "data_angka": "0", "data_file": "Satu_Data_Indonesia_DINAS_PPKBPPPA66.xlsx", "timestamp": "2026-02-04 08:47:39", "status_verifikasi": "1", "keterangan": "", "tahun": "2022", "status_data": "final" }, { "nama_tahun": "2023", "id_data": "9726", "id_indikator": "360", "id_verifikasi": "9050", "data_angka": "19.23", "data_file": "SATU_DATA_KB5.xlsx", "timestamp": "2024-01-26 10:46:40", "status_verifikasi": "1", "keterangan": "", "tahun": "2023", "status_data": "final" }, { "nama_tahun": "2024", "id_data": "12628", "id_indikator": "360", "id_verifikasi": "11003", "data_angka": "28.85", "data_file": "SK_TPPS_KABUPATEN_JOMBANG1.pdf", "timestamp": "2024-09-30 11:29:40", "status_verifikasi": "1", "keterangan": "", "tahun": "2024", "status_data": "final" }, { "nama_tahun": "2025", "id_data": "19560", "id_indikator": "360", "id_verifikasi": "18132", "data_angka": "25.1", "data_file": "", "timestamp": "2026-02-04 08:47:39", "status_verifikasi": "1", "keterangan": "", "tahun": "2025", "status_data": "sementara" } ] }, "sub_data": { "subs": [], "count": 0 }, "tahun": [ { "id_tahun": "4", "nama_tahun": "2021", "keterangan": "", "status": "1", "input_lock": "1", "timestamp": "2023-11-03 10:56:01" }, { "id_tahun": "5", "nama_tahun": "2022", "keterangan": "", "status": "1", "input_lock": "1", "timestamp": "2023-11-03 10:56:00" }, { "id_tahun": "8", "nama_tahun": "2023", "keterangan": "Tahun 2023", "status": "1", "input_lock": "1", "timestamp": "2024-02-13 15:55:40" }, { "id_tahun": "11", "nama_tahun": "2024", "keterangan": "Tahun 2024", "status": "1", "input_lock": "1", "timestamp": "2025-08-27 07:56:17" }, { "id_tahun": "12", "nama_tahun": "2025", "keterangan": "", "status": "1", "input_lock": "1", "timestamp": "2025-11-27 11:56:09" } ] } }