Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Orang | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.38.3733 |
| Nama | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. |
| Definisi | Kebijakan responsif gender mengacu pada pendekatan atau langkah-langkah yang diambil oleh suatu entitas, baik itu pemerintah, organisasi atau lembaga, untuk mengakomodasi dan mengatasi perbedaan gender serta memastikan bahwa kebijakan dan praktik-praktik yang diterapkan tidak diskriminatif dan bersifat inklusif terhadap semua jenis kelamin |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA |
| Satuan | Orang |
| Urusan | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak |
| Konsep | jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang secara sistematis mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kebijakan ini mencakup berbagai sektor dan dimensi kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan hukum, yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan untuk berkembang secara maksimal, serta mengurangi diskriminasi dan ketidaksetaraan yang mereka hadapi. |
| Metodologi | mengukur jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, survei, dan studi lapangan Evaluasi dan pemantauan kebijakan yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan hasil yang positif bagi pemberdayaan perempuan. |
| Teknik Pengumpulan | Kompilasi data |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link
