Katalog Data

# Nama Indikator Definisi Operasional Satuan OPD Pengampu
1 Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS Kabupaten Jombang Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS berdasarkan hasil analisis prioritas Angka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2 Anggaran Kesehatan terhadap APBD Kabupaten % Anggaran Kesehatan terhadap APBD Kabupaten Persen Dinas Kesehatan
3 Angka Keberlangsungan Hidup Bayi Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Bayi Dinas Kesehatan
4 Angka Kecukupan Gizi (Angka Kecukupan Energy) Suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi setiap orang dengan karakteristik tertentu yng meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktiftas dan kondisifsiologis untuk hidup sehat Angka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
5 Angka Kecukupan gizi (Angka Kecukupan Protein) Suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tprotein yang harus dipenuhi setiap hari bagi setiap orang dengan karakteristik tertentu yng meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktiftas dan kondisifsiologis untuk hidup sehat Angka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
6 Angka Kejadian Malaria Angka yang menunjukkan endemisitas/tingkat penularan malaria yang digambarkan dengan insidens malaria pada tiap 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Indeks ini biasa disebut ini Annual Parasite Incidence (API). Orang Dinas Kesehatan
7 Angka kelahiran Total Angka yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya. Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
8 Angka Kelulusan Sekolah Presentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut. Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.1 Angka Kelulusan SD Presentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut. Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.2 Angka Kelulusan SMP Presentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut. Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9 Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup Kematian yang terjadi pada anak usia 12 - 59 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri per 1.000 Kelahiran Hidup Persen Dinas Kesehatan
10 Angka Kematian Bayi (AKB) Angka yang menggambarkan banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup. Bayi Dinas Kesehatan
11 Angka Kematian Ibu (AKI) Angka yang menggambarkan banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Ibu Dinas Kesehatan
12 Angka Kesakitan Penderita Deman Berdarah Dengue (DBD) Banyaknya kasus baru Demam Berdarah Dengue pada kurun waktu tertentu dalam setiap 100.000 penduduk pada kurun waktu yang sama. Persen Dinas Kesehatan
13 Angka Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayananan jiwa sesuai standar Persen Dinas Kesehatan
14 Angka Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persen Dinas Kesehatan
15 Angka Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis yang ditangani Persen Dinas Kesehatan
16 Angka Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen Dinas Kesehatan
17 Angka Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi pada Umur 18 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen Dinas Kesehatan
18 Angka Kesembuhan Penderita Tuberkulosisi Persentase Penderita TB yang sembuh Persen Dinas Kesehatan
19 Angka konsumsi energi dan protein Jumlah rata-rata energi dan protein yang dikonsumsi oleh setiap orang per hari di suatu wilayah yang bertujuan untuk mengetahui kecukupan gizi dan tingkat ketahanan pangan masyarakat. Angka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
19.1 Angka Konsumsi Energi Menilai pola/komposisi energy setiap kelompok pangan dengan cara menghitung kontribusi energy dari setiap kelompok pangan di bagi dengan total energy actual seluruh kelompok pangan dikalikan dengan 100%. Konsumsi energy untuk kegiatan tertentu merupakan selisih antara pengeluaran energy pada saat kerja terhadap pengeluaran energi pada saat istirahat Kalori/Kap/Hari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
19.2 Angka Konsumsi Protein Konsumsi protein adalah jumlah nutrisi penting yang diutuhkan oleh tubuh untuk perbaikan dan pertumbuhan sel, sistem antibody/kekebalan tubuh, metabolism tubuh, reaksi kimia dan pembentukan otot. Banyaknya protein minimum yang diperlukan setiap penduduk dalam sehari untuk dapat hidup sehat dan aktif Gram Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
20 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat Indikator yang mengukur seberapa besar proporsi anak usia sekolah menengah pertama (SD/MI/sederajat) yang bersekolah, terlepas dari usia mereka yang sebenarnya. Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat Indikator yang mengukur seberapa besar proporsi anak usia sekolah menengah pertama (SMP/MTs/sederajat) yang bersekolah, terlepas dari usia mereka yang sebenarnya. Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 Bagian dari seluruh perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS), yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern. Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
23 Angka pengguna kontrasepsi jangka panjang MKJP cara modern Angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cara modern merujuk pada persentase atau jumlah peserta aktif program Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan metode kontrasepsi dengan efektivitas tinggi dan durasi penggunaan lebih dari satu tahun. Orang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
24 Angka Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Kasus Dinas Tenaga Kerja
25 Angka Putus Sekolah Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25.1 Angka Putus Sekolah (SD) Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25.2 Angka Putus Sekolah (SMP) Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26 APK PAUD Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27 APK SD Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.1 APK SD/MI Bandar Kedungmulyo Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Bandarkedungmulyo Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.2 APK SD/MI Bareng Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Bareng Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.3 APK SD/MI Diwek Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Diwek Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.4 APK SD/MI Gudo Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Gudo Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.5 APK SD/MI Jogoroto Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Jogoroto Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.6 APK SD/MI Jombang Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Jombang Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.7 APK SD/MI Kabuh Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Kabuh Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.8 APK SD/MI Kesamben Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Kesamben Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.9 APK SD/MI Kudu Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Kudu Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.10 APK SD/MI Megaluh Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Megaluh Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.11 APK SD/MI Mojoagung Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Mojoagung Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.12 APK SD/MI Mojowarno Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Mojowarno Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.13 APK SD/MI Ngoro Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Ngoro Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.14 APK SD/MI Ngusikan Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Ngusikan Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.15 APK SD/MI Perak Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Perak Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.16 APK SD/MI Peterongan Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Peterongan Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.17 APK SD/MI Plandaan Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Plandaan Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.18 APK SD/MI Ploso Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Ploso Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.19 APK SD/MI Sumobito Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Sumobito Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.20 APK SD/MI Tembelang Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Tembelang Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.21 APK SD/MI Wonosalam Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Wonosalam Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28 APK SMP Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MT terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.1 APK SMP/MTs BandarKedungmulyo Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MT terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Bandarkedungmulyo Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.2 APK SMP/MTs Bareng Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Bareng Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.3 APK SMP/MTs Diwek Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Diwek Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.4 APK SMP/MTs Gudo Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Gudo Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.5 APK SMP/MTs Jogoroto Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Jogoroto Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.6 APK SMP/MTs Jombang Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Jombang Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.7 APK SMP/MTs Kabuh Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Kabuh Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.8 APK SMP/MTs Kesamben Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Kesamben Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.9 APK SMP/MTs Kudu Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Kudu Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.10 APK SMP/MTs Megaluh Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Megaluh Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.11 APK SMP/MTs Mojoagung Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Mojoagung Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.12 APK SMP/MTs Mojowarno Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Mojowarno Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.13 APK SMP/MTs Ngoro Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Ngoro Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.14 APK SMP/MTs Ngusikan Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Ngusikan Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.15 APK SMP/MTs Perak Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Perak Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.16 APK SMP/MTs Peterongan Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Peterongan Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.17 APK SMP/MTs Plandaan Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Plandaan Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.18 APK SMP/MTs Ploso Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Ploso Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.19 APK SMP/MTs Sumobito Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Sumobito Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.20 APK SMP/MTs Tembelang Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Tembelang Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.21 APK SMP/MTs Wonosalam Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada Kecamatan Wonosalam Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29 APM SD/MI Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.1 APM SD/MI Bandarkedungmulyo Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Bandarkedungmulyo Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.2 APM SD/MI Bareng Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Bareng Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.3 APM SD/MI Diwek Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Diwek Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.4 APM SD/MI Gudo Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Gudo Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.5 APM SD/MI Jogoroto Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Jogoroto Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.6 APM SD/MI Jombang Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Jombang Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.7 APM SD/MI Kabuh Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Kabuh Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.8 APM SD/MI Kesamben Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Kesamben Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.9 APM SD/MI Kudu Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Kudu Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.10 APM SD/MI Megaluh Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Megaluh Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.11 APM SD/MI Mojoagung Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Mojoagung Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.12 APM SD/MI Mojowarno Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Mojowarno Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.13 APM SD/MI Ngoro Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Bareng Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.14 APM SD/MI Ngusikan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Ngusikan Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.15 APM SD/MI Perak Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Perak Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.16 APM SD/MI Peterongan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Peterongan Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.17 APM SD/MI Plandaan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Plandaan Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.18 APM SD/MI Ploso Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Ploso Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.19 APM SD/MI Sumobito Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Sumobito Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.20 APM SD/MI Tembelang Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Tembelang Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.21 APM SD/MI Wonosalam Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Wonosalam Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30 APM SMP/MTs Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.1 APM SMP/MTs Bandarkedungmulyo Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Bandarkedungmulyo Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.2 APM SMP/MTs Bareng Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Bareng Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.3 APM SMP/MTs Diwek Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Diwek Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.4 APM SMP/MTs Gudo Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Gudo Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.5 APM SMP/MTs Jogoroto Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Jogoroto Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.6 APM SMP/MTs Jombang Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Jombang Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.7 APM SMP/MTs Kabuh Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Kabuh Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.8 APM SMP/MTs Kesamben Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Kesamben Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.9 APM SMP/MTs Kudu Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Kudu Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.10 APM SMP/MTs Megaluh Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Megaluh Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.11 APM SMP/MTs Mojoagung Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Mojoagung Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.12 APM SMP/MTs Mojowarno Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Mojowarno Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.13 APM SMP/MTs Ngoro Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Ngoro Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.14 APM SMP/MTs Ngusikan Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Ngusikan Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.15 APM SMP/MTs Perak Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Perak Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.16 APM SMP/MTs Peterongan Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Peterongan Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.17 APM SMP/MTs Plandaan Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Plandaan Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.18 APM SMP/MTs Ploso Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Ploso Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.19 APM SMP/MTs Sumobito Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Sumobito Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.20 APM SMP/MTs Tembelang Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Tembelang Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.21 APM SMP/MTs Wonosalam Proporsi dari penduduk kelompok usia SMP (12-15 Tahun) yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian di Kecamatan Wonosalam Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31 APS SD/MI Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara. Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.1 APS SD/MI Bandarkedungmulyo Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Bandarkedungmulyo Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.2 APS SD/MI Bareng Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Bareng Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.3 APS SD/MI Diwek Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Diwek Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.4 APS SD/MI Gudo Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Gudo Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.5 APS SD/MI Jogoroto Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Jogoroto Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.6 APS SD/MI Jombang Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Jombang Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.7 APS SD/MI Kabuh Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Kabuh Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.8 APS SD/MI Kesamben Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Kesamben Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.9 APS SD/MI Kudu Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Kudu Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.10 APS SD/MI Megaluh Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Megaluh Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.11 APS SD/MI Mojoagung Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Mojoagung Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.12 APS SD/MI Mojowarno Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Mojowarno Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.13 APS SD/MI Ngoro Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Ngoro Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.14 APS SD/MI Ngusikan Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Ngusikan Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.15 APS SD/MI Perak Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Perak Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.16 APS SD/MI Peterongan Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Peterongan Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.17 APS SD/MI Plandaan Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Plandaan Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.18 APS SD/MI Ploso Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Ploso Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.19 APS SD/MI Sumobito Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Sumobito Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.20 APS SD/MI Tembelang Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Tembelang Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.21 APS SD/MI Wonosalam Mengukur persentase anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/MI atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Wonosalam Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32 APS SMP/MTS Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.1 APS SMP/MTs Bandarkedungmulyo Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Bandarkedungmulyo Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.2 APS SMP/MTs Bareng Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Bareng Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.3 APS SMP/MTs Diwek Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Diwek Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.4 APS SMP/MTs Gudo Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Gudo Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.5 APS SMP/MTs Jogoroto Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Jogoroto Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.6 APS SMP/MTs Jombang Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Jombang Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.7 APS SMP/MTs Kabuh Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Kabuh Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.8 APS SMP/MTs Kesamben Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Kesamben Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.9 APS SMP/MTs Kudu Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Kudu Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.10 APS SMP/MTs Megaluh Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Megaluh Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.11 APS SMP/MTs Mojoagung Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Mojoagung Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.12 APS SMP/MTs Mojowarno Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Mojowarno Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.13 APS SMP/MTs Ngoro Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Ngoro Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.14 APS SMP/MTs Ngusikan Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Ngusikan Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.15 APS SMP/MTs Perak Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Perak Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.16 APS SMP/MTs Peterongan Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Peterongan Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.17 APS SMP/MTs Plandaan Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Plandaan Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.18 APS SMP/MTs Ploso Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Ploso Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.19 APS SMP/MTs Sumobito Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Sumobito Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.20 APS SMP/MTs Tembelang Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Tembelang Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.21 APS SMP/MTs Wonosalam Mengukur persentase anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang sedang bersekolah di SMP/MTS atau jenjang pendidikan yang setara pada Kecamatan Wonosalam Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
33 Badan Usaha Milik Desa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
33.1 Badan Usaha Milik Desa Berkembang Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa yang memiliki skor 70 < skor < 85 berdasarkan penilaian 7 aspek BUM Desa. Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
33.2 Badan Usaha Milik Desa Maju Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa yang memiliki skor 85 < skor < 100 berdasarkan penilaian 7 aspek BUM Desa. Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
33.3 Badan Usaha Milik Desa Pemula Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa yang memiliki skor 55 < skor < 70 berdasarkan penilaian 7 aspek BUM Desa. Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
34 BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Bandarkedungmulyo BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Bandarkedungmulyo Liter Kecamatan Bandarkedungmulyo
35 BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Bareng BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Bareng Liter Kecamatan Bareng
36 BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Diwek BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Diwek Liter Kecamatan Diwek
37 BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Gudo BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Gudo Liter Kecamatan Gudo
38 BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Jogoroto BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Jogoroto Liter Kecamatan Jogoroto
39 BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Jombang BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Jombang Liter Kecamatan Jombang
40 BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Kabuh BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Kabuh Liter Kecamatan Kabuh
41 BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Kesamben BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Kesamben Liter Kecamatan Kesamben
42 BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Kudu BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Kudu Liter Kecamatan Kudu
43 BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Megaluh BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Megaluh Liter Kecamatan Megaluh
44 BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Mojoagung BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Mojoagung Liter Kecamatan Mojoagung
45 BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Mojowarno BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Mojowarno Liter Kecamatan Mojowarno
46 BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Ngoro BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Ngoro Liter Kecamatan Ngoro
47 BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Ngusikan BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Ngusikan Liter Kecamatan Ngusikan
48 BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Perak BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Perak Liter Kecamatan Perak
49 BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Peterongan BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Peterongan Liter Kecamatan Peterongan
50 BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Plandaan BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Plandaan Liter Kecamatan Plandaan
51 BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Ploso BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Ploso Liter Kecamatan Ploso
52 BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Sumobito BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Sumobito Liter Kecamatan Sumobito
53 BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Tembelang BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Tembelang Liter Kecamatan Tembelang
54 BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Wonosalam BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Wonosalam Liter Kecamatan Wonosalam
55 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Buah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
56 Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek Jumlah pekerja di perusahaan yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek dibandingkan dengan jumlah seluruh pekerja Persen Dinas Tenaga Kerja
57 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
58 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
59 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
60 Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani Persentase Balita (12-59 bl) menderita Pneumonia yang dapat penanganan oleh tenaga kesehatan yang kompeten Persen Dinas Kesehatan
61 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal kelompok pedagang/usaha informal yang dibina pada tahun N Persen Dinas Perdagangan dan Perindustrian
61.1 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal pedagang yang menjual barang untuk setiap jenis barang yang diperdagangkan di pasar daerah Persen Dinas Perdagangan dan Perindustrian
61.2 Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun npedagang yang menjual barang untuk setiap jenis barang yang diperdagangkan di pasar daerah yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n Orang Dinas Perdagangan dan Perindustrian
61.3 Jumlah pedagang/usaha informal tahun n pedagang yang menjual barang untuk setiap jenis barang yang diperdagangkan di pasar daerah Orang Dinas Perdagangan dan Perindustrian
62 Cakupan bina kelompok pengrajin Sekelompok orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan atau orang yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan kerajinan tertentu Persen Dinas Perdagangan dan Perindustrian
63 Cakupan Desa Siaga Aktif Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawadaruratan, kesehatan secara mandiri Persen Dinas Kesehatan
64 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun) Persen Dinas Kesehatan
65 Cakupan Jaminan Kesehatan Bagian dari populasi penduduk yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan. Persen Dinas Kesehatan
66 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
67 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
68 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Komplikasi Kebidanan adalah gangguan kesehatan yang terjadi selama masa kehamilan. Gangguan kesehatan tersebut dapat melibatkan gangguan pada kesehatan ibu, kesehatan bayi atau bahkan keduanya Persen Dinas Kesehatan
69 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Definisi operasional cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan mengacu pada parameter konkret yang menjelaskan ruang lingkup, tujuan, dan karakteristik layanan yang diberikan kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan ingin kembali ke lingkungan mereka setelah mengalami situasi berbahaya. Definisi ini membantu mengklarifikasi bagaimana layanan tersebut diimplementasikan dalam praktik. Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
70 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Definisi operasional dari cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu adalah Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial, Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Unit Pelayanan Terpadu Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
71 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan CAKUPAN LAYANAN REINTEGRASI SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN TAHUN 2023 Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
72 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
73 Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dari Data Laporan Luas Wilayah Cakupan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Kententraman dan Ketertiban Umum Mencapai 1159km Olah Dinas Satpol PP
73.1 Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum wilayah Kabupaten Jombang - Pelanggaran Dinas Satpol PP
74 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Definisi operasional cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah suatu kerangka kerja yang menjelaskan proses dan langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan sistem peradilan, dalam menangani kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Definisi ini merinci langkah-langkah yang harus diambil mulai dari fase penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hing Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
75 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Tuberkulosis (TBC) dengan Pemeriksaan Bakteri Tahan Asam Positif (BTA+) Persentase Penderita Baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati oleh tenaga kesehatan yang kompeten Persen Dinas Kesehatan
76 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Operasionalisasi definisi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum mengacu pada proses konkret untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data, dan mengukur jumlah dan karakteristik individu atau kelompok yang menerima layanan bantuan hukum dalam konteks kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
77 Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Persentase korban kekerasan (perempuan dan anak) yang menerima penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPT dibandingkan dengan total kasus kekerasan yang dilaporkan pada periode tertentu. Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
78 Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Persentase korban kekerasan (perempuan dan anak) yang menerima penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPT dibandingkan dengan total kasus kekerasan yang dilaporkan pada periode tertentu. Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
79 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Bagian dari pemuda perempuan yang pernah melahirkan, yang pernah melahirkan dibantu tenaga kesehatan. Persen Dinas Kesehatan
80 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
81 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
82 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
83 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
84 Capaian Kapabilitas APIP Kemampuan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasinya Level Inspektorat
85 Capaian Maturitas SPIP Capaian yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terstruktur dan berkelanjutan Level Inspektorat
86 Data informasi sektoral Informasi yang dikumpulkan dan dianalisis dari sektor-sektor ekonomi atau industri tertentu, yang digunakan untuk memahami tren, performa, dan dinamika dalam sektor tersebut secara mendalam. Angka Dinas Komunikasi dan Informatika
86.1 Cakupan Layanan Telekomunikasi Persen Dinas Komunikasi dan Informatika
86.2 Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Persen Dinas Komunikasi dan Informatika
86.3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon Persen Dinas Komunikasi dan Informatika
86.4 Proporsi rumah tangga dengan akses internet Persen Dinas Komunikasi dan Informatika
86.5 Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi Persen Dinas Komunikasi dan Informatika
87 Data Potensi Konflik Ipoleksosbud Data Potensi Konflik Potensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
88 Desa berdasarkan kerentanan pangan Kondisi ketidakmapuan suatu desa untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, bencana alam dll Angka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
88.1 Prioritas 1 Desa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
88.2 Prioritas 2 Desa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
88.3 Prioritas 3 Desa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
88.4 Prioritas 4 Desa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
88.5 Prioritas 5 Desa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
88.6 Prioritas 6 Desa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
89 Distribusi dan Akses Pangan Proses penyaluran pangan dari produsen ke konsumen yang melibatkan berbagai aktor, seperti petani, pedagang, pengolah, pengecer, dan konsumen. Angka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
90 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bandarkedungmulyo Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bandarkedungmulyo Dokumen Kecamatan Bandarkedungmulyo
91 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bareng Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bareng Dokumen Kecamatan Bareng
92 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Diwek Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Diwek Dokumen Kecamatan Diwek
93 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Gudo Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Gudo Dokumen Kecamatan Gudo
94 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Jogoroto Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Jogoroto Dokumen Kecamatan Jogoroto
95 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Jombang Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Jombang Dokumen Kecamatan Jombang
96 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kabuh Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kabuh Dokumen Kecamatan Kabuh
97 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kesamben Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kesamben Dokumen Kecamatan Kesamben
98 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kudu Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kudu Dokumen Kecamatan Kudu
99 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Megaluh Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Megaluh Dokumen Kecamatan Megaluh
100 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Mojoagung Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Mojoagung Dokumen Kecamatan Mojoagung
101 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Mojowarno Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Mojowarno Dokumen Kecamatan Mojowarno
102 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ngoro Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ngoro Dokumen Kecamatan Ngoro
103 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ngusikan Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ngusikan Dokumen Kecamatan Ngusikan
104 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Perak Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Perak Dokumen Kecamatan Perak
105 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Peterongan Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Peterongan Dokumen Kecamatan Peterongan
106 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Plandaan Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Plandaan Dokumen Kecamatan Plandaan
107 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ploso Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ploso Dokumen Kecamatan Ploso
108 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sumobito Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sumobito Dokumen Kecamatan Sumobito
109 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Tembelang Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Tembelang Dokumen Kecamatan Tembelang
110 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Wonosalam Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Wonosalam Dokumen Kecamatan Wonosalam
111 Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Bandarkedungmulyo Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Bandarkedungmulyo Dokumen Kecamatan Bandarkedungmulyo
112 Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Bareng Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Bareng Dokumen Kecamatan Bareng
113 Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Diwek Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Diwek Dokumen Kecamatan Diwek
114 Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Gudo Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Gudo Dokumen Kecamatan Gudo
115 Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Jogoroto Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Jogoroto Dokumen Kecamatan Jogoroto
116 Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Jombang Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Jombang Dokumen Kecamatan Jombang
117 Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Kabuh Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Kabuh Dokumen Kecamatan Kabuh
118 Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Kesamben Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Kesamben Dokumen Kecamatan Kesamben
119 Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Kudu Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Kudu Dokumen Kecamatan Kudu
120 Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Megaluh Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Megaluh Dokumen Kecamatan Megaluh
121 Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Mojoagung Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Mojoagung Dokumen Kecamatan Mojoagung
122 Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Mojowarno Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Mojowarno Dokumen Kecamatan Mojowarno
123 Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Ngoro Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Ngoro Dokumen Kecamatan Ngoro
124 Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Ngusikan Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Ngusikan Dokumen Kecamatan Ngusikan
125 Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Perak Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Perak Dokumen Kecamatan Perak
126 Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Peterongan Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Peterongan Dokumen Kecamatan Peterongan
127 Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Plandaan Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Plandaan Dokumen Kecamatan Plandaan
128 Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Ploso Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Ploso Dokumen Kecamatan Ploso
129 Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Sumobito Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Sumobito Dokumen Kecamatan Sumobito
130 Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Tembelang Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Tembelang Dokumen Kecamatan Tembelang
131 Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Wonosalam Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Wonosalam Dokumen Kecamatan Wonosalam
132 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah Upaya sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, strategi, dan tindakan yang dapat mengurangi kerentanan dan risiko bencana yang dihadapi masyarakat di tingkat daerah2 Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah
133 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Bandarkedungmulyo Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Bandarkedungmulyo Dokumen Kecamatan Bandarkedungmulyo
134 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Bareng Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Bareng Dokumen Kecamatan Bareng
135 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Diwek Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Diwek Dokumen Kecamatan Diwek
136 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Gudo Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Gudo Dokumen Kecamatan Gudo
137 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jogoroto Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jogoroto Dokumen Kecamatan Jogoroto
138 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jombang Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jombang Dokumen Kecamatan Jombang
139 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kabuh Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kabuh Dokumen Kecamatan Kabuh
140 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kesamben Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kesamben Dokumen Kecamatan Kesamben
141 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kudu Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kudu Dokumen Kecamatan Kudu
142 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Megaluh Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Megaluh Dokumen Kecamatan Megaluh
143 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Mojoagung Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Mojoagung Dokumen Kecamatan Mojoagung
144 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Mojowarno Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Mojowarno Dokumen Kecamatan Mojowarno
145 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Ngoro Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Ngoro Dokumen Kecamatan Ngoro
146 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Ngusikan Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Ngusikan Dokumen Kecamatan Ngusikan
146.1 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Ngusikan Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Ngusikan Dokumen Kecamatan Ngusikan
147 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Perak Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Perak Dokumen Kecamatan Perak
148 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Peterongan Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Peterongan Dokumen Kecamatan Peterongan
149 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Plandaan Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Plandaan Dokumen Kecamatan Plandaan
150 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Ploso Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Ploso Dokumen Kecamatan Ploso
151 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Sumobito Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Sumobito Dokumen Kecamatan Sumobito
152 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tembelang Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tembelang Dokumen Kecamatan Tembelang
153 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Wonosalam Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Wonosalam Dokumen Kecamatan Wonosalam
154 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Bandarkedungmulyo Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Bandarkedungmulyo Dokumen Kecamatan Bandarkedungmulyo
155 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Bareng Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Bareng Dokumen Kecamatan Bareng
156 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Diwek Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Diwek Dokumen Kecamatan Diwek
157 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Gudo Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Gudo Dokumen Kecamatan Gudo
158 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Jogoroto Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Jogoroto Dokumen Kecamatan Jogoroto
159 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Jogoroto Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Jogoroto Dokumen Kecamatan Jombang
160 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Kabuh Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Kabuh Dokumen Kecamatan Kabuh
161 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Kesamben Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Kesamben Dokumen Kecamatan Kesamben
162 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Kudu Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Kudu Dokumen Kecamatan Kudu
163 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Megaluh Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Megaluh Dokumen Kecamatan Megaluh
164 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Mojoagung Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Mojoagung Dokumen Kecamatan Mojoagung
165 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Mojowarno Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Mojowarno Dokumen Kecamatan Mojowarno
166 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Ngoro Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Ngoro Dokumen Kecamatan Ngoro
167 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Ngusikan Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Ngusikan Dokumen Kecamatan Ngusikan
168 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Perak Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Perak Dokumen Kecamatan Perak
169 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Peterongan Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Peterongan Dokumen Kecamatan Peterongan
170 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Plandaan Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Plandaan Dokumen Kecamatan Plandaan
171 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Ploso Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Ploso Dokumen Kecamatan Ploso
172 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Sumobito Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Sumobito Dokumen Kecamatan Sumobito
173 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Tembelang Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Tembelang Dokumen Kecamatan Tembelang
174 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Wonosalam Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Wonosalam Dokumen Kecamatan Wonosalam
175 Fasilitas & Infrastruktur Pendidikan di Kecamatan Kudu Pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan Undang-Undang. Gedung Kecamatan Kudu
175.1 Jenjang Pendidikan Masyarakat Kecamatan Kudu Pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan Undang-Undang. Gedung Kecamatan Kudu
176 Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun) Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Kilogram/Kap/Tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
177 Hasil Pengawasan Kearsipan / Kualitas Pengelolaan Arsip Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Nilai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
178 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah Poin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
179 Indeks Gini Rasio Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Persen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
180 Indeks Good Governance (IGG) Ukuran capaian kinerja pemerintah dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Profesional Persen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
181 Indeks Infrastruktur Permukiman Luas Kawasan Kumuh tertangani / luas kawasan kumuh x 100 % Persen Dinas Perumahan dan Pemukiman
181.1 Persentase Penanganan Kawasan Kumuh Luas Kawasan Kumuh tertangani / luas kawasan kumuh x 100 % Persen Dinas Perumahan dan Pemukiman
182 Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IK-TIK) Tingkat kehandalan dalam penerapan mekanisme tata kelola TIK yang terdiri dari struktur peran dan proses untuk memastikan bahwa pelaksanaannya dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan organisasi (Pemerintah Daerah) Rentang (Range) Dinas Komunikasi dan Informatika
183 Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Indeks Bagian Organisasi
184 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/pelanggan terhadap pelayanan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Pengukuran dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif Persen Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
185 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Indeks Bagian Organisasi
185.1 Biaya/tarif Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggaran dan masyarakat Indeks Bagian Organisasi
185.2 Kompetensi Pelaksana Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengamanan Indeks Bagian Organisasi
185.3 Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut Indeks Bagian Organisasi
185.4 Perilaku Pelaksana Sikap petugas dalam memberikan pelayanan Indeks Bagian Organisasi
185.5 Persyaratan Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan dalam suatu jenis pelayanan, baik teknis maupun administrasi Indeks Bagian Organisasi
185.6 Produk spesifikasi jenis pelayanan Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Indeks Bagian Organisasi
185.7 Sarana dan Prasarana "Sarana adalah Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam memncapai tujuan Prasarana adalah Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek)" Indeks Bagian Organisasi
185.8 Sistem, mekanisme, dan prosedur Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan Indeks Bagian Organisasi
185.9 Waktu penyelesaian Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan Indeks Bagian Organisasi
186 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Angka yang menggambarkan kondisi kemiskinan yang tidak hanya berdasarkan dimensi pendapatan dan pengeluaran, namun mencakup pula dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. IKM Dinas Kesehatan
187 Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Dewan Salah satu metode pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Poin Sekretariat DPRD
188 Indeks Kesalehan Sosial Ukuran kinerja program pemerintah Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan Kesalehan Sosial bagi masyarakat Persen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
189 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum Pengukuran Nilai Kinerja Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Poin Dinas Satpol PP
189.1 Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kasus Dinas Satpol PP
189.2 Jumlah unjuk rasa Jumlah Kasus Unjuk Rasa di Kabupaten Jombang Kasus Dinas Satpol PP
189.3 Persentase peningkatan kualitas teknis anggota Satpol PP Peningkatan Kualitas Teknis Anggota Satpol PP Persen Dinas Satpol PP
190 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Indeks Dinas Lingkungan Hidup
190.1 Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu Indeks Dinas Lingkungan Hidup
190.2 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Indeks Dinas Lingkungan Hidup
190.3 Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Udara (IKU) nasional dihitung dari IKU masing-masing daerah di Indonesia setelah data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa NO2, SO2 dan PM2,5 dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota. Indeks Dinas Lingkungan Hidup
191 Indeks Kualitas Pelayanan Publik suatu nilai komposit yang memberikan persepsi yang sama atas capaian kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Indeks Bagian Organisasi
191.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Indeks Bagian Organisasi
191.2 Indeks Pelayanan Publik Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik pada Instansi di Indonesia berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan Indeks Bagian Organisasi
192 Indeks Kualitas Perencanaan Ukuran kualitas perencanaan yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Nilai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
193 Indeks Kualitas Permukiman dan Kawasan Permukiman Luas Kawasan Kumuh tertangani / luas kawasan kumuh Indeks Dinas Perumahan dan Pemukiman
193.1 Persentase Penanganan Kawasan Kumuh Luas Kawasan Kumuh tertangani / luas kawasan kumuh x 100 % Persen Dinas Perumahan dan Pemukiman
194 Indeks Pelayanan Publik Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik pada Instansi di Indonesia berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan Indeks Bagian Organisasi
194.1 Inovasi aspek yang berisi terobosan jenis pelayanan publik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung Indeks Bagian Organisasi
194.2 Kebijakan Pelayanan aspek yang berisi visi, misi, komitmen, itikad dan perilaku organisasi yang terlembagakan dalam bentuk aturan, mekanisme atau proses yang dijalankan organisasi sebagai upaya untuk mencapai kualitas pelayanan tertentu sesuai tujuan pemberian pelayanan publik Indeks Bagian Organisasi
194.3 Konsultasi Pengaduan aspek yang berisi mekanisme interaktif antara pemberi layanan dan pengguna layanan untuk menyelesaikan persoalan tertentu baik sebelum atau pada saat pelayanan diberikan serta penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara Indeks Bagian Organisasi
194.4 Profesionalisme SDM aspek yang berisi standar kualifikasi, capaian kualitas dan kinerja personel pemberi layanan publik yang dibangun institusi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang prima (terbaik) Indeks Bagian Organisasi
194.5 Sarana Prasarana Pelayanan publik aspek yang berisi sarana prasarana pendukung pemberian pelayananan publik berupa fasilitas, tempat maupun perlengkapan tertentu yang menunjang pelayanan publik yang diberikan Indeks Bagian Organisasi
194.6 Sistem Informasi Pelayanan Publik aspek yang berisi rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik Indeks Bagian Organisasi
195 Indeks Pembangunan Gender Angka yang digunakan untuk mengukur ketidakadilan atau ketimpangan bagi laki-laki dan perempuan dalam pencapaian hasil pembangunan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup. Poin Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
196 Indeks Pembangunan Infrastruktur Target kinerja daerah di bidang Pembangunan Infrastruktur Persen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
197 Indeks Pembangunan Manusia Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup Nilai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
198 Indeks Pendidikan Pencerminan hasil pembangunan Bidang Pendidikan Poin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
199 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IP-IKP) Pengukuran dan evaluasi sistematis terhadap kebijakan, praktik, dan infrastruktur yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga publik dalam mengelola informasi dan komunikasi dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan Rentang (Range) Dinas Komunikasi dan Informatika
200 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Pemerintah Kabupaten Jombang Indeks Bagian Organisasi
201 Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas dari seorang ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas pekerjaan/jabatannya Poin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
202 Indeks Reformasi Birokrasi Bagian dari populasi instansi pemerintah dengan indeks RB lebih besar dari atau sama dengan B. Indeks Bagian Organisasi
202.1 Hasil atau disebut juga sebagai Komponen Hasil adalah dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi Indeks Bagian Organisasi
202.2 Hasil Antara Perubahan atau disebut juga sebagai Komponen Hasil adalah dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi Indeks Bagian Organisasi
202.3 Pengungkit (Pemenuhan) gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran Indeks Bagian Organisasi
202.4 Reform gambaran upaya dan/atau inovasi yang mendorong pencapaian sasaran Indeks Bagian Organisasi
202.5 Reformasi Birokrasi General upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso Angka Bagian Organisasi
202.6 Reformasi Birokrasi Tematik upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro Angka Bagian Organisasi
203 Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks untuk menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia Poin Badan Penanggulangan Bencana Daerah
204 Indeks Sistem Merit Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah Persen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
205 Indeks SPBE Nilai hasil pelaksananaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah derah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya Rentang (Range) Dinas Komunikasi dan Informatika
206 Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa Indeks tata kelola pengadaan terdiri dari indlkator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan Persen Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
206.1 Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jombang Perhitungan kumulatif E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung; Tender Cepat; dan Tender Angka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
206.2 Jumlah Penyedia E Purchasing Perhitungan kumulatif Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak E Purchasing Angka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
206.3 Jumlah Tender yang terlaksana Perhitungan kumulatif Tender yang berhasil mendapatkan Penyedia barang/Jasa Angka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
207 Inflasi Kabupaten Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. Persen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
208 Jalur Perlintasan Langsung Jalur Perlintasan Langsung (JPL) / Perlintasan Sebidang merepresentasikan sebuah persimpangan antara jalan raya dengan jalur kereta api dimana jalur kereta merupakan jalur yang diprioritaskan dibanding jalan raya. Unit Dinas Perhubungan
209 Jangka waktu proses KIR KIR (bahasa Belanda = KEUR) merupakan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang. jangka waktu proses KIR adalah waktu yang dibutuhkan untuk kendaraan melakukan uji Kendaraannya yang meliputi Uji Emisi gas buang kendaraan bermotor, Uji tingkat kebisingan, uji kemampuan rem utama, uji kemampuan rem parkir, uji kincup roda d Menit Dinas Perhubungan
210 Jaringan trayek terlayani trayek adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Persen Dinas Perhubungan
211 Jenis Pekerjaan Masyarakat di Kecamatan Kudu Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja/karyawan.[1] Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan atau pemberi kerja, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan berdasarkan kontrak telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pembayaran gaji dapat dalam bentuk upah per jam, gaji tahunan atau pekerjaan borongan, tergantung dari jenis profesi dan di sektor mana mereka bekerja. Orang Kecamatan Kudu
211.1 Jenis Pekerjaan Masyarakat Kecamatan Kudu Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja/karyawan.[1] Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan atau pemberi kerja, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan berdasarkan kontrak telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pembayaran gaji dapat dalam bentuk upah per jam, gaji tahunan atau pekerjaan borongan, tergantung dari jenis profesi dan di sektor mana mereka bekerja. Orang Kecamatan Kudu
212 Jumlah Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Menghitung total jumlah fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lain, yang bekerjasama dengan BPJS untuk memberikan layanan kesehatan secara umum, serta Merujuk pada jaringan atau sistem yang menghubungkan berbagai jenis fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, serta dokter dan tenaga medis lainnya, yang terlibat dalam memberikan layanan KBKR. Fasilitas Kesehatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
213 Jumlah peraturan bupati yang ditetapkan Jumlah analisa dan penyusunan Peraturan Kepala Daerah yang diselesaikan Dokumen Bagian Hukum
213.1 Jumlah peraturan bupati berdasarkan delegasi peraturan yang lebih tinggi yang ditetapkan Jumlah peraturan bupati berdasarkan delegasi peraturan yang lebih tinggi Dokumen Bagian Hukum
213.2 Jumlah peraturan bupati berdasarkan kewenangan daerah yang ditetapkan Jumlah peraturan bupati berdasarkan kewenangan daerah Dokumen Bagian Hukum
214 Jumlah Area Traffic Control System Area Traffic Control System adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan Unit Dinas Perhubungan
215 Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip aktif Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus, yang berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
216 Jumlah Aset TIK Jumlah Aset TIK Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.1 Acces Point BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Acces Point Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.2 Acces Point SEKRETARIAT DPRD Acces Point Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.3 Card Reader (Peralatan Mainframe) BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Card Reader (Peralatan Mainframe) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.4 Card Reader (Peralatan Mainframe) SEKRETARIAT DPRD Card Reader (Peralatan Mainframe) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.5 Card Reader (Peralatan Mini Komputer) BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Card Reader (Peralatan Mini Komputer) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.6 Card Reader (Peralatan Mini Komputer) SEKRETARIAT DPRD Card Reader (Peralatan Mini Komputer) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.7 Computer Compatible BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Computer Compatible Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.8 Computer Compatible SEKRETARIAT DPRD Computer Compatible Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.9 Console Unit (Peralatan Mini Komputer) SEKRETARIAT DPRD Console Unit (Peralatan Mini Komputer) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.10 CPU (Peralatan Mainframe) BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN CPU (Peralatan Mainframe) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.11 CPU (Peralatan Mainframe) SEKRETARIAT DPRD CPU (Peralatan Mainframe) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.12 CPU (Peralatan Mini Komputer) BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN CPU (Peralatan Mini Komputer) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.13 CPU (Peralatan Mini Komputer) SEKRETARIAT DPRD CPU (Peralatan Mini Komputer) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.14 CPU (Peralatan Personal Komputer) BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN CPU (Peralatan Personal Komputer) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.15 CPU (Peralatan Personal Komputer) SEKRETARIAT DPRD CPU (Peralatan Personal Komputer) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.16 External BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN External Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.17 External Floppy Disk Drive SEKRETARIAT DPRD External Floppy Disk Drive Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.18 External SEKRETARIAT DPRD External Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.19 External/ Portable Hardisk SEKRETARIAT DPRD External/ Portable Hardisk Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.20 Firewall SEKRETARIAT DPRD Firewall Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.21 Hard Disk BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Hard Disk Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.22 Hard Disk SEKRETARIAT DPRD Hard Disk Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.23 Head Copy Printer SEKRETARIAT DPRD Head Copy Printer Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.24 Hub BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Hub Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.25 Hub SEKRETARIAT DPRD Hub Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.26 Hubbel UTP SEKRETARIAT DPRD Hubbel UTP Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.27 Internet DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Internet Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.28 Kabel UTP SEKRETARIAT DPRD Kabel UTP Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.29 Keyboard (Peralatan Mainframe) BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Keyboard (Peralatan Mainframe) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.30 Keyboard (Peralatan Mainframe) SEKRETARIAT DPRD Keyboard (Peralatan Mainframe) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.31 Keyboard (Peralatan Personal Komputer) BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Keyboard (Peralatan Personal Komputer) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.32 Keyboard (Peralatan Personal Komputer) SEKRETARIAT DPRD Keyboard (Peralatan Personal Komputer) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.33 Komputer Jaringan lainnya BADAN PENDAPATAN DAERAH Komputer Jaringan lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.34 Komputer Jaringan lainnya DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA Komputer Jaringan lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.35 Komputer Jaringan lainnya DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Komputer Jaringan lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.36 Komputer Jaringan lainnya DINAS PERTANIAN Komputer Jaringan lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.37 Komputer Jaringan lainnya DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Komputer Jaringan lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.38 Komputer Jaringan lainnya DINAS TENAGA KERJA Komputer Jaringan lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.39 Komputer Jaringan lainnya INSPEKTORAT Komputer Jaringan lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.40 Komputer Jaringan lainnya PUSKESMAS BLIMBING-GUDO Komputer Jaringan lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.41 Komputer Jaringan lainnya PUSKESMAS BLIMBING-KESAMBEN Komputer Jaringan lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.42 Komputer Jaringan lainnya PUSKESMAS GAMBIRAN-MOJOAGUNG Komputer Jaringan lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.43 Komputer Jaringan lainnya PUSKESMAS JABON Komputer Jaringan lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.44 Komputer Jaringan lainnya PUSKESMAS MAYANGAN JOGOROTO Komputer Jaringan lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.45 Komputer Jaringan lainnya PUSKESMAS MOJOAGUNG Komputer Jaringan lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.46 Komputer Jaringan lainnya PUSKESMAS PLUMBONGAMBANG-GUDO Komputer Jaringan lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.47 Komputer Jaringan lainnya PUSKESMAS PULOREJO-NGORO Komputer Jaringan lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.48 Komputer Jaringan lainnya RSUD PLOSO Komputer Jaringan lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.49 Komputer Unit Lainnya SEKRETARIAT DPRD Komputer Unit Lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.50 KVM Keyboard Video Monitor SEKRETARIAT DPRD KVM Keyboard Video Monitor Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.51 Lap Top BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Lap Top Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.52 Lap Top SEKRETARIAT DPRD Lap Top Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.53 Line Printer BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Line Printer Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.54 Line Printer SEKRETARIAT DPRD Line Printer Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.55 Local Area Network (LAN) DINAS PETERNAKAN Local Area Network (LAN) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.56 Local Area Network (LAN) PUSKESMAS BARENG Local Area Network (LAN) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.57 Mainframe (Komputer Jaringan) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Mainframe (Komputer Jaringan) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.58 Mainframe (Komputer Jaringan) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Mainframe (Komputer Jaringan) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.59 Mainframe (Komputer Jaringan) RSUD JOMBANG Mainframe (Komputer Jaringan) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.60 Mini Komputer BAGIAN UMUM Mini Komputer Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.61 Mini Komputer DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Mini Komputer Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.62 Mini Komputer DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Mini Komputer Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.63 Mini Komputer PUSKESMAS BARENG Mini Komputer Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.64 Modem BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Modem Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.65 Modem SEKRETARIAT DPRD Modem Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.66 Monitor BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Monitor Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.67 Monitor SEKRETARIAT DPRD Monitor Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.68 Netware Interface External BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Netware Interface External Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.69 Netware Interface External SEKRETARIAT DPRD Netware Interface External Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.70 Note Book BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Note Book Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.71 Note Book SEKRETARIAT DPRD Note Book Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.72 P.C Unit BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.73 P.C Unit BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.74 P.C Unit BADAN PENDAPATAN DAERAH P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.75 P.C Unit BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.76 P.C Unit BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.77 P.C Unit BAGIAN ADM. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.78 P.C Unit BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.79 P.C Unit BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.80 P.C Unit BAGIAN HUKUM P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.81 P.C Unit BAGIAN ORGANISASI P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.82 P.C Unit BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.83 P.C Unit BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.84 P.C Unit BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.85 P.C Unit BAGIAN TATA PEMERINTAHAN P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.86 P.C Unit BAGIAN UMUM P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.87 P.C Unit DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.88 P.C Unit DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.89 P.C Unit DINAS KESEHATAN P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.90 P.C Unit DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.91 P.C Unit DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.92 P.C Unit DINAS LINGKUNGAN HIDUP P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.93 P.C Unit DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.94 P.C Unit DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.95 P.C Unit DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.96 P.C Unit DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.97 P.C Unit DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.98 P.C Unit DINAS PERHUBUNGAN P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.99 P.C Unit DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.100 P.C Unit DINAS SOSIAL P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.101 P.C Unit INSPEKTORAT P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.102 P.C Unit INSTALASI FARMASI P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.103 P.C Unit KECAMATAN BANDAR KEDUNGMULYO P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.104 P.C Unit KECAMATAN BARENG P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.105 P.C Unit KECAMATAN DIWEK P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.106 P.C Unit KECAMATAN GUDO P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.107 P.C Unit KECAMATAN JOGOROTO P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.108 P.C Unit KECAMATAN JOMBANG P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.109 P.C Unit KECAMATAN KABUH P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.110 P.C Unit KECAMATAN KESAMBEN P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.111 P.C Unit KECAMATAN KUDU P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.112 P.C Unit KECAMATAN MEGALUH P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.113 P.C Unit KECAMATAN MOJOAGUNG P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.114 P.C Unit KECAMATAN MOJOWARNO P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.115 P.C Unit KECAMATAN NGORO P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.116 P.C Unit KECAMATAN NGUSIKAN P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.117 P.C Unit KECAMATAN PERAK P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.118 P.C Unit KECAMATAN PETERONGAN P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.119 P.C Unit KECAMATAN PLOSO P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.120 P.C Unit KECAMATAN SUMOBITO P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.121 P.C Unit KECAMATAN TEMBELANG P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.122 P.C Unit KECAMATAN WONOSALAM P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.123 P.C Unit LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.124 P.C Unit PUSKESMAS BANDAR KEDUNGMULYO P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.125 P.C Unit PUSKESMAS BAWANGAN-PLOSO P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.126 P.C Unit PUSKESMAS BRAMBANG-DIWEK P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.127 P.C Unit PUSKESMAS CUKIR-DIWEK P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.128 P.C Unit PUSKESMAS DUKUH KLOPO PETERONGAN P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.129 P.C Unit PUSKESMAS JAPANAN MOJOWARNO P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.130 P.C Unit PUSKESMAS JARAKULON-JOGOROTO P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.131 P.C Unit PUSKESMAS JATIWATES-TEMBELANG P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.132 P.C Unit PUSKESMAS JELAKOMBO P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.133 P.C Unit PUSKESMAS JOGOLOYO SUMOBITO P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.134 P.C Unit PUSKESMAS KABUH P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.135 P.C Unit PUSKESMAS KEBOAN-NGUSIKAN P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.136 P.C Unit PUSKESMAS KESAMBEN P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.137 P.C Unit PUSKESMAS MEGALUH P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.138 P.C Unit PUSKESMAS MOJOWARNO P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.139 P.C Unit PUSKESMAS NGORO P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.140 P.C Unit PUSKESMAS PERAK P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.141 P.C Unit PUSKESMAS PETERONGAN P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.142 P.C Unit PUSKESMAS PULOLOR P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.143 P.C Unit PUSKESMAS SUMOBITO P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.144 P.C Unit PUSKESMAS TAMBAKREJO P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.145 P.C Unit PUSKESMAS TAPEN KUDU P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.146 P.C Unit PUSKESMAS TEMBELANG P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.147 P.C Unit PUSKESMAS WONOSALAM P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.148 P.C Unit SATUAN POLISI PAMONG PRAJA P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.149 P.C Unit SEKRETARIAT DPRD P.C Unit Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.150 PC Workstation DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PC Workstation Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.151 Peralatan Jaringan lainnya BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Peralatan Jaringan lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.152 Peralatan Jaringan lainnya SEKRETARIAT DPRD Peralatan Jaringan lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.153 Peralatan Komputer lainnya BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Peralatan Komputer lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.154 Peralatan Komputer lainnya SEKRETARIAT DPRD Peralatan Komputer lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.155 peralatan mainframe lainnya (dst) BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN peralatan mainframe lainnya (dst) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.156 peralatan mainframe lainnya (dst) SEKRETARIAT DPRD peralatan mainframe lainnya (dst) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.157 Peralatan Minikomputer lainnya BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Peralatan Minikomputer lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.158 Peralatan Minikomputer lainnya SEKRETARIAT DPRD Peralatan Minikomputer lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.159 Peralatan Personal Komputer lainnya BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Peralatan Personal Komputer lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.160 Peralatan Personal Komputer lainnya SEKRETARIAT DPRD Peralatan Personal Komputer lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.161 Personal Komputer lainnya SEKRETARIAT DPRD Personal Komputer lainnya Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.162 Plotter (Peralatan Mini Komputer) SEKRETARIAT DPRD Plotter (Peralatan Mini Komputer) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.163 Plotter (Peralatan Personal Komputer) BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Plotter (Peralatan Personal Komputer) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.164 Plotter (Peralatan Personal Komputer) SEKRETARIAT DPRD Plotter (Peralatan Personal Komputer) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.165 Printer (Peralatan Personal Komputer) BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Printer (Peralatan Personal Komputer) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.166 Printer (Peralatan Personal Komputer) SEKRETARIAT DPRD Printer (Peralatan Personal Komputer) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.167 Rackmount SEKRETARIAT DPRD Rackmount Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.168 Rak Server SEKRETARIAT DPRD Rak Server Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.169 Router BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Router Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.170 Router SEKRETARIAT DPRD Router Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.171 Scanner (Peralatan Mini Komputer) BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Scanner (Peralatan Mini Komputer) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.172 Scanner (Peralatan Mini Komputer) SEKRETARIAT DPRD Scanner (Peralatan Mini Komputer) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.173 Scanner (Peralatan Personal Komputer) BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Scanner (Peralatan Personal Komputer) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.174 Scanner (Peralatan Personal Komputer) SEKRETARIAT DPRD Scanner (Peralatan Personal Komputer) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.175 Serial Printer BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Serial Printer Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.176 Serial Printer SEKRETARIAT DPRD Serial Printer Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.177 Server BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Server Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.178 Server SEKRETARIAT DPRD Server Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.179 Speaker Komputer SEKRETARIAT DPRD Speaker Komputer Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.180 Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe) SEKRETARIAT DPRD Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.181 Switch Rak SEKRETARIAT DPRD Switch Rak Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.182 Switch SEKRETARIAT DPRD Switch Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.183 Tablet PC SEKRETARIAT DPRD Tablet PC Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.184 Thinclient SEKRETARIAT DPRD Thinclient Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.185 Viewer (Peralatan Personal Komputer) BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Viewer (Peralatan Personal Komputer) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.186 Viewer (Peralatan Personal Komputer) SEKRETARIAT DPRD Viewer (Peralatan Personal Komputer) Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
216.187 Wireless Access Point SEKRETARIAT DPRD Wireless Access Point Unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
217 Jumlah ASN ASN Kabupaten Jombang Orang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
218 Jumlah atlit cabang olahraga berprestasi provinsi/nasional Jenis olahraga Yang digeluti yang memiliki prestasi di tingkat provinsi/nasional Orang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
219 Jumlah aturan yang mendukung iklim usaha Jumlah aturan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan di DPMPTSP Dokumen Dinas Penanaman Modal dan PTSP
219.1 Peraturan Bupati ( Perbup) Peraturan Bupati (Perbup) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegitan Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan di DPMPTSP Kab. Jombang Dokumen Dinas Penanaman Modal dan PTSP
219.2 Peraturan Daerah (Perda) Perda yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegitan Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan di DPMPTSP Kab. Jombang Dokumen Dinas Penanaman Modal dan PTSP
219.3 Surat Keputusan (SK) Bupati Keputusan Bupati yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegitan Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan di DPMPTSP Kab. Jombang Dokumen Dinas Penanaman Modal dan PTSP
219.4 Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Keputusan Kepala Dinas yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegitan Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan di DPMPTSP Kab. Jombang Dokumen Dinas Penanaman Modal dan PTSP
220 Jumlah Bangunan Irigasi Sekunder Kondisi dan Persentase Bangunan Irigasi Sekunder Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
220.1 Baik Jumlah Bangunan Irigasi Sekunder dengan kondisi Baik Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
220.2 Rusak Berat Jumlah Bangunan Irigasi Sekunder dengan kondisi Rusak Berat Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
220.3 Rusak Ringan Jumlah Bangunan Irigasi Sekunder dengan kondisi Rusak Ringan Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
220.4 Rusak Sedang Jumlah Bangunan Irigasi Sekunder dengan kondisi Sedang Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
221 Jumlah cabang olahraga berprestasi provinsi/nasional Banyaknya cabang olahraga yang meraih pretasi ditingkat propinsi/nasional Jumlah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
222 Jumlah Cabor banyaknya cabang olahraga yang ada di KONI Jombang Cabor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
223 Jumlah Curah Hujan di Kecamatan Mojowarno Jumlah air hujan yang jatuh di permukaan tanah datar selama satu tahun yang diukur dengan satuan tinggi milimeter (mm) Milimeter Kecamatan Mojowarno
224 Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) Jumlah sekolah/madrasah yang berada di daerah yang rawan bencana alam atau bencana sosial dan telah menerima pendidikan layanan khusus untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan siswa dan guru dalam menghadapi bencana Angka Badan Penanggulangan Bencana Daerah
225 Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetanga (RT) di Kecamatan Tembelang Jumlah Desa dan satuan lingkungan setempat di baah desa meliputi Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetanga (RT) Desa Kecamatan Tembelang
225.1 Jumlah Desa Jumlah Desa yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Tembelang Desa Kecamatan Tembelang
225.2 Jumlah Dusun Jumlah Dusun yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Tembelang Dusun Kecamatan Tembelang
225.3 Jumlah Rukun Tetangga (RT) Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Sumobito RT Kecamatan Tembelang
225.4 Jumlah Rukun Warga (RW) Jumlah Rukun Warga (RW) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Tembelang RW Kecamatan Tembelang
226 Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Bandarkedungmulyo Jumlah Desa dan satuan lingkungan setempat dibawah Desa meliputi Dusun, Rukun Warga ( RW), dan Rukun Tetangga (RT) Unit Kecamatan Bandarkedungmulyo
226.1 Jumlah Desa Jumlah Desa yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Bandarkedungmulyo Desa Kecamatan Bandarkedungmulyo
227 Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Bareng Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Desa Kecamatan Bareng
227.1 Jumlah Desa Banyaknya desa/kelurahan atau yang setara dengan desa/kelurahan seperti Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), desa persiapan, nagari, pemukiman suku pedalaman, dll. Desa Kecamatan Bareng
228 Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Diwek Jumlah desa di wilayah Kecamatan Diwek Angka Kecamatan Diwek
228.1 Jumlah Desa Jumlah desa di wilayah Kecamatan Diwek Desa Kecamatan Diwek
229 Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Gudo Jumlah Desa dan Satuan lingkungan setempat dibawah desa meliputi Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Lokasi Kecamatan Gudo
229.1 Jumlah Desa Jumlah Desa yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Gudo Desa Kecamatan Gudo
229.2 Jumlah Dusun Jumlah Dusun yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Gudo Dusun Kecamatan Gudo
229.3 Jumlah Rukun Tetangga (RT) Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Gudo RT Kecamatan Gudo
229.4 Jumlah Rukun Warga (RW) Jumlah Rukun Warga (RW) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Gudo RW Kecamatan Gudo
230 Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Jogoroto Jumlah Desa dan Satuan lingkungan setempat dibawah desa meliputi Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Unit Kecamatan Jogoroto
230.1 Jumlah Desa Jumlah Desa yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Jogoroto Desa Kecamatan Jogoroto
230.2 Jumlah Dusun Jumlah Dusun yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Jogoroto Dusun Kecamatan Jogoroto
230.3 Jumlah Rukun Tetangga (RT) Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Jogoroto RT Kecamatan Jogoroto
230.4 Jumlah Rukun Warga (RW) Jumlah Rukun Warga (RW) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Jogoroto RW Kecamatan Jogoroto
231 Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Jombang Jumlah desa dan satuan lingkungan setempat dibawah desa meliputi Dusun, RW, RT Unit Kecamatan Jombang
231.1 Jumlah Desa Jumlah Desa yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Jombang Desa Kecamatan Jombang
231.2 Jumlah Dusun Jumlah Dusun yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Jombang Desa Kecamatan Jombang
231.3 Jumlah Rukun Tetangga (RT) Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Jombang RT Kecamatan Jombang
231.4 Jumlah Rukun Warga (RW) Jumlah Rukun Warga (RW) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Jombang RW Kecamatan Jombang
232 Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Kabuh Jumlah Desa dan lingkungan setempat di bawah desa meliputi Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Unit Kecamatan Kabuh
232.1 Jumlah Desa Jumlah Desa yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Kabuh Desa Kecamatan Kabuh
232.2 Jumlah Dusun Jumlah Dusun yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Kabuh Dusun Kecamatan Kabuh
232.3 Jumlah Rukun Tetangga (RT) Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Kabuh RT Kecamatan Kabuh
232.4 Jumlah Rukun Warga (RW) Jumlah Rukun Warga (RW) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Kabuh RW Kecamatan Kabuh
233 Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Kesamben Jumlah Desa dan Satuan lingkungan setempat dibawah desa meliputi Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Unit Kecamatan Kesamben
233.1 Jumlah Desa Jumlah Desa yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Kesamben Desa Kecamatan Kesamben
233.2 Jumlah Dusun Jumlah Dusun yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Kesamben Dusun Kecamatan Kesamben
233.3 Jumlah Rukun Tetangga (RT) Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Kesamben RT Kecamatan Kesamben
233.4 Jumlah Rukun Warga (RW) Jumlah Rukun Warga (RW) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Kesamben RW Kecamatan Kesamben
234 Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Kudu Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Desa Kecamatan Kudu
234.1 Jumlah Desa Jumlah Desa yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Kudu Desa Kecamatan Kudu
235 Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Megaluh Jumlah desa dan satuan lingkungan setempat di bawah desa meliputi dusun, rw, rt di Kecamatan Megaluh Unit Kecamatan Megaluh
235.1 Jumlah Desa Jumlah Desa yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Megaluh Desa Kecamatan Megaluh
235.2 Jumlah Dusun Jumlah Dusun yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Megaluh Dusun Kecamatan Megaluh
235.3 Jumlah Rukun Tetangga (RT) Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Megaluh RT Kecamatan Megaluh
235.4 Jumlah Rukun Warga (RW) Jumlah Rukun Warga (RW) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Megaluh RW Kecamatan Megaluh
236 Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Mojoagung Jumlah desa dan satuan lingkungan setempat dibawah desa meliputi dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Lokasi Kecamatan Mojoagung
236.1 Jumlah Desa Jumlah Desa yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Mojoagung Desa Kecamatan Mojoagung
236.2 Jumlah Dusun Jumlah Dusun yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Mojoagung Dusun Kecamatan Mojoagung
236.3 Jumlah Rukun Tetangga (RT) Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Mojoagung RT Kecamatan Mojoagung
236.4 Jumlah Rukun Warga (RW) Jumlah Rukun Warga (RW) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Mojoagung RW Kecamatan Mojoagung
237 Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Mojowarno Jumlah desa dan satuan lingkungan setempat di bawah desa meliputi dusun, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) Desa Kecamatan Mojowarno
237.1 Jumlah Desa Desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan dalam pemerintahan kabupaten, yang dipimpin oleh kepala desa Desa Kecamatan Mojowarno
237.2 Jumlah dusun Dusun adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang berkedudukan di bawah Kelurahan atau Desa Desa Kecamatan Mojowarno
237.3 Jumlah RT Rukun tetangga adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang berkedudukan di bawah Rukun Warga Desa Kecamatan Mojowarno
237.4 Jumlah RW Rukun warga adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang berkedudukan di bawah dusun Desa Kecamatan Mojowarno
238 Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Ngoro Jumlah Desa dan satuan lingkungan setempat di bawah desa meliputi dusun, RW, RT di Kecamatan Ngoro Desa/Kelurahan Kecamatan Ngoro
238.1 Jumlah Desa Jumlah Desa yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Ngoro Desa Kecamatan Ngoro
238.2 Jumlah Dusun Jumlah Dusun yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Ngoro Dusun Kecamatan Ngoro
238.3 Jumlah Rukun Tetangga (RT) Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Ngoro RT Kecamatan Ngoro
238.4 Jumlah Rukun Warga (RW) Jumlah Rukun Warga (RW) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Ngoro RW Kecamatan Ngoro
239 Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Ngusikan Desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan dalam pemerintahan kabupaten yang dipimpin kepala desa Desa Kecamatan Ngusikan
239.1 Jumlah Desa Desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan daam pemerintahan kabupaten yang dipimpin kepala desa Desa Kecamatan Ngusikan
239.2 Jumlah Dusun Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa. Dusun terdiri dari beberapa RT dan RW Dusun Kecamatan Ngusikan
239.3 Jumlah RT Rukun Tetangga (RT) merupakan pembagian wilayah di bawah Rukun Warga. Rukun Tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga). RT Kecamatan Ngusikan
239.4 Jumlah RW Rukun Warga (RW) adalah istilah pembagian wilayah di bawah Kelurahan. Rukun Warga (RW) adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT) di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah. RW Kecamatan Ngusikan
240 Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Peterongan Jumlah desa dan satuan lingkungan setempat dibawah desa meliputi dusun, RW dan RT Dusun Kecamatan Peterongan
240.1 Jumlah Desa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Desa Kecamatan Peterongan
240.2 Jumlah Dusun Dusun adalah bagian dari Desa, satu Dusun kadang terdiri dari beberapa RW, dan tentunya RW adalah kumpulan dari RT Dusun Kecamatan Peterongan
240.3 Jumlah RT Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga. Rukun Tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan. RT Kecamatan Peterongan
240.4 Jumlah RW Rukun Warga (RW) adalah istilah pembagian wilayah di bawah Kelurahan. Rukun Warga (RW) adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT) di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah. RW Kecamatan Peterongan
241 Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Plandaan Jumlah desa dan satuan lingkungan setempat di bawah desa meliputi Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) Angka Kecamatan Plandaan
241.1 Jumlah Desa Desa adalah kesatuan wilayah dengan banyak keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh kepala desa) Desa Kecamatan Plandaan
241.2 Jumlah Dusun Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa. Dusun Kecamatan Plandaan
241.3 Jumlah RT (Rukun Tetangga) RT adalah Rukun Tetangga yang menghimpun beberapa Kepala Keluarga atau KK disetiap Desa/ Kelurahan dan dipimpin oleh seorang ketua. RT Kecamatan Plandaan
241.4 Jumlah RW (Rukun Warga) Rukun Warga (RW) adalah lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu Desa/ Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua RW. RW Kecamatan Plandaan
242 Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Ploso Jumlah Desa Meliputi satuan lingkungan setempat dibawah desa meliputi dusun, RW, dan RT Unit Kecamatan Ploso
242.1 Jumlah Desa Jumlah Desa yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Ploso Desa Kecamatan Ploso
242.2 Jumlah Dusun Jumlah Dusun yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Ploso Dusun Kecamatan Ploso
242.3 Jumlah Rukun Tetangga (RT) Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Ploso RT Kecamatan Ploso
242.4 Jumlah Rukun Warga (RW) Jumlah Rukun Warga (RW) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Ploso RW Kecamatan Ploso
243 Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Sumobito Jumlah Desa dan Satuan lingkungan setempat dibawah desa meliputi Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Unit Kecamatan Sumobito
243.1 Jumlah Desa Jumlah Desa yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Sumobito Desa Kecamatan Sumobito
243.2 Jumlah Dusun Jumlah Dusun yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Sumobito Dusun Kecamatan Sumobito
243.3 Jumlah Rukun Tetangga (RT) Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Sumobito RT Kecamatan Sumobito
243.4 Jumlah Rukun Warga (RW) Jumlah Rukun Warga (RW) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Sumobito RW Kecamatan Sumobito
244 Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Wonosalam Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedududukan didalam wilayah kabupaten daerah Desa Kecamatan Wonosalam
244.1 Jumlah Desa Banyaknya desa/kelurahan atau yang setara dengan desa/kelurahan seperti Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), desa persiapan, nagari, pemukiman suku pedalaman, dll. Desa Kecamatan Wonosalam
245 Jumlah Desa, Dusun, RW, RT di Kecamatan Perak Jumlah Desa dan satuan lingkungan setempat dibawah desa meliputi Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) Unit Kecamatan Perak
245.1 Jumlah Desa Jumlah Desa yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Perak Desa Kecamatan Perak
245.2 Jumlah Rukun Tetangga (RT) Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Perak RT Kecamatan Perak
245.3 Jumlah Rukun Warga (RW) Jumlah Rukun Warga (RW) yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Perak RW Kecamatan Perak
246 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). - Desa Dinas Perumahan dan Pemukiman
247 Jumlah Dokumen Kerjasama Pemerintah Daerah Dokumen Kerjasama Antar Daerah dan Dokumen Kerjasama dengan Pihak Ketiga Dokumen Bagian Tata Pemerintahan
248 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Renstra Setda yang disusun tepat waktu Dokumen Bagian Perencanaan dan Keuangan
249 Jumlah Dusun Kecamatan Wonosalam Kecamatan Wonosalam sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Jombang merupakan unit pemerintahan di bawah kabupaten secara langsung. Kecamatan Wonosalam terdiri dari beberapa unit pemerintahan dibawahnya, yaitu sebanyak 9 desa, yang sebagian masih merupakan wilayah pedesaan. Sedangkan suatu desa terbagi habis dalam beberapa dusun, yang terdiri dari beberapa RT dan RW Lokasi Kecamatan Wonosalam
250 Jumlah E Purchasing Perhitungan kumulatif pengadaan barang/jasa dengan cara pembelian barang/jasa meialui sistem katalog elektronik atau toko daring Angka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
250.1 Jumlah Penyedia E Purchasing Perhitungan kumulatif Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak E Purchasing Angka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
250.2 Jumlah Realisasi E Purchasing Perhitungan kumulatif nilai kontrak pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring Rupiah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
251 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Ngoro Jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Ngoro Unit Kecamatan Ngoro
252 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Ngusikan Jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Ngusikan Unit Kecamatan Ngusikan
252.1 Jumlah Fasilitas Kesehatan Jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Ngusikan Unit Kecamatan Ngusikan
253 Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Bandarkedungmulyo Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Bandarkedungmulyo Orang Kecamatan Bandarkedungmulyo
254 Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Gudo Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Gudo Unit Kecamatan Gudo
254.1 Bank Bank adalah suatu lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Unit Kecamatan Gudo
254.2 Pasar Pasar adalah tempat berdagang bagi penjual, dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen Lokasi Kecamatan Gudo
254.3 Toko Toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus Lokasi Kecamatan Gudo
255 Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Jogoroto Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Jogoroto Unit Kecamatan Jogoroto
255.1 Bank Bank adalah suatu lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Lokasi Kecamatan Jogoroto
255.2 Pasar Pasar adalah tempat berdagang bagi penjual, dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen Lokasi Kecamatan Jogoroto
255.3 Toko Toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus Lokasi Kecamatan Jogoroto
256 Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Jombang Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Jombang Unit Kecamatan Jombang
256.1 Bank Bank adalah suatu lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Lokasi Kecamatan Jombang
256.2 Pasar Pasar adalah tempat berdagang bagi penjual, dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen Lokasi Kecamatan Jombang
256.3 Toko Toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus Lokasi Kecamatan Jombang
257 Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Kabuh Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Kabuh Unit Kecamatan Kabuh
257.1 Bank Bank adalah suatu lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Lokasi Kecamatan Kabuh
257.2 Pasar Pasar adalah tempat berdagang bagi penjual, dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen Lokasi Kecamatan Kabuh
257.3 Toko Toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus Lokasi Kecamatan Kabuh
258 Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Kesamben Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Kesamben Unit Kecamatan Kesamben
258.1 Bank Bank adalah suatu lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Lokasi Kecamatan Kesamben
258.2 Pasar Pasar adalah tempat berdagang bagi penjual, dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen Lokasi Kecamatan Kesamben
258.3 Toko Toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus Lokasi Kecamatan Kesamben
259 Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Megaluh Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Megaluh Unit Kecamatan Megaluh
259.1 Bank Bank adalah suatu lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Lokasi Kecamatan Megaluh
259.2 Pasar Pasar adalah tempat berdagang bagi penjual, dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen Lokasi Kecamatan Megaluh
259.3 Toko Toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus Lokasi Kecamatan Megaluh
260 Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Mojoagung Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Mojoagung Unit Kecamatan Mojoagung
260.1 Bank Bank adalah suatu lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Lokasi Kecamatan Mojoagung
260.2 Pasar Pasar adalah tempat berdagang bagi penjual, dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen Lokasi Kecamatan Mojoagung
260.3 Toko Toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus Lokasi Kecamatan Mojoagung
261 Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Mojowarno Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Mojowarno Unit Kecamatan Mojowarno
261.1 Bank Bank adalah suatu lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Lokasi Kecamatan Mojowarno
261.2 Pasar Pasar adalah tempat berdagang bagi penjual, dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen Lokasi Kecamatan Mojowarno
261.3 Toko Toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus Lokasi Kecamatan Mojowarno
262 Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Ngoro Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Ngoro Unit Kecamatan Ngoro
263 Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Perak Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Perak Unit Kecamatan Perak
263.1 Bank Bank adalah suatu lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Lokasi Kecamatan Perak
263.2 Pasar Pasar adalah tempat berdagang bagi penjual, dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen Lokasi Kecamatan Perak
263.3 Toko Toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus Lokasi Kecamatan Perak
264 Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Peterongan Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Peterongan Unit Kecamatan Peterongan
265 Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Plandaan Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Plandaan Unit Kecamatan Plandaan
265.1 Bank Bank adalah suatu lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Lokasi Kecamatan Plandaan
265.2 Pasar Pasar adalah tempat berdagang bagi penjual, dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen Lokasi Kecamatan Plandaan
265.3 Toko Toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus Lokasi Kecamatan Plandaan
266 Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Ploso Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Ploso Lokasi Kecamatan Ploso
266.1 Bank Bank adalah suatu lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Lokasi Kecamatan Ploso
266.2 Pasar Pasar adalah tempat berdagang bagi penjual, dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen Lokasi Kecamatan Ploso
266.3 Toko Toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus Lokasi Kecamatan Ploso
267 Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Sumobito Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Sumobito Unit Kecamatan Sumobito
267.1 Bank Bank adalah suatu lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Lokasi Kecamatan Sumobito
267.2 Pasar Pasar adalah tempat berdagang bagi penjual, dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen Lokasi Kecamatan Sumobito
267.3 Toko Toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus Lokasi Kecamatan Sumobito
268 Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Tembelang Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Tembelang Lokasi Kecamatan Tembelang
268.1 Bank Bank adalah suatu lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Lokasi Kecamatan Tembelang
268.2 Pasar Pasar adalah tempat berdagang bagi penjual, dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen Lokasi Kecamatan Tembelang
268.3 Toko Toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus Lokasi Kecamatan Tembelang
269 Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Wonosalam Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Wonosalam Unit Kecamatan Wonosalam
270 Jumlah gedung kesenian Jumlah Bangunan Gedung kesenianan untuk memfasillitasi berbagai pertunjukan kesenian yang ada di Jombang Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
271 Jumlah gedung olahraga Gedung yang di gunakan untuk kegiatan olahraga Gedung Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
272 Jumlah grup kesenian Jumlah satuan grup kesenian Kab.Jombang yang dikelolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Grup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
273 Jumlah Guru SD Jumlah Guru SD merujuk pada total tenaga pendidik yang berstatus sebagai guru dan bertugas di jenjang Sekolah Dasar (SD). Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
274 Jumlah Guru SMP Jumlah Guru SMP merujuk pada total tenaga pendidik yang berstatus sebagai guru dan bertugas di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
275 Jumlah izin yang dikeluarkan Jumlah izin berusaha dan Non Berusaha yang dikeluarkan selama periode waktu tertentu Angka Dinas Penanaman Modal dan PTSP
275.1 Berusaha Jumlah izin berusaha yang dikeluarkan selama periode waktu tertentu Angka Dinas Penanaman Modal dan PTSP
275.2 Non Berusaha Jumlah izin Non Berusaha yang dikeluarkan selama periode waktu tertentu Angka Dinas Penanaman Modal dan PTSP
276 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Orang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
277 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah Orang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
278 Jumlah Jaringan Informasi Sumber Daya Air yang Dibentuk Luasan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
279 Jumlah Jaringan Komunikasi Rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi dengan ciri terdiri dari individu-individu yang saling dihubungkan oleh arus komunikasi yang terpola Angka Dinas Komunikasi dan Informatika
280 Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Angka Dinas Kesehatan
281 Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dalam kurun waktu satu tahun Angka Dinas Kesehatan
282 Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah absolut kumulatif kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria dalam satu tahun. Angka Dinas Kesehatan
283 Jumlah Kasus Baru Penderita Kusta Jumlah Kasus Baru Penderita Kusta Yang Ditemukan Orang Dinas Kesehatan
284 Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga Kasus kekerasan dalam rumah tangga diukur berdasarkan tindakan fisik, psikologis, atau seksual yang dilakukan oleh satu anggota rumah tangga terhadap anggota rumah tangga lainnya, dengan maksud untuk mendominasi, mengendalikan, atau menyakiti secara emosional atau fisik. Kasus Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
285 Jumlah Kasus Unjuk Rasa Pelaksanaan pemantauan dalam Unjuk Rasa Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
285.1 Bidang Agama Pelaksanaan pemantauan dalam Unjuk Rasa Bidang Agama Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
285.2 Bidang Ekonomi Pelaksanaan pemantauan dalam Unjuk Rasa Bidang Ekonomi Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
285.3 Bidang Lainnya Pelaksanaan pemantauan dalam Unjuk Rasa Bidang Sosial Budaya Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
285.4 Bidang Politik Pelaksanaan pemantauan dalam Unjuk Rasa Bidang Politik Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
286 Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan secara mufakat oleh para pihak yang berselisih yang menghasilkan dokumen Perjanjian Bersama (PB), yaitu kesepakatan tertulis yang dibuat antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan satu atau beberapa pengusaha atau perusahaan Kasus Dinas Tenaga Kerja
286.1 Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Jumlah kasus yang diselesaikan dengan PB dibandingkan dengan jumlah kasus yang masuk/dicatatkan Persen Dinas Tenaga Kerja
287 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Peraturan ini bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan kuantitas penduduk serta meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam wilayah Daerah ini. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek termasuk kelahiran, kematian, migrasi, kesehatan reproduksi, dan pendidikan. Tujuan utama kebijakan ini adalah mencapai kesinambungan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya, serta meningkatkan kualitas penduduk melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekon Peraturan Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
288 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. Kebijakan responsif gender mengacu pada pendekatan atau langkah-langkah yang diambil oleh suatu entitas, baik itu pemerintah, organisasi atau lembaga, untuk mengakomodasi dan mengatasi perbedaan gender serta memastikan bahwa kebijakan dan praktik-praktik yang diterapkan tidak diskriminatif dan bersifat inklusif terhadap semua jenis kelamin Orang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
289 Jumlah Kecamatan Standar PATEN Berdasarkan Permendagri 4 Tahun 2010 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat Buah Bagian Tata Pemerintahan
290 Jumlah Kegiatan Pengamanan Lalu Lintas Pengamanan Lalu Lintas adalah Jumlah Pengamanan Lalu Lintas yang dilakukan di wilayah Kabupaten Jombang Kali Dinas Perhubungan
291 Jumlah Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Pengaturan Lalu Lintas adalah Jumlah Pengaturan lalu lintas yang dilakukan diwilayah Kabupaten Jombang Kali Dinas Perhubungan
292 Jumlah kendaraan wajib uji Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib di uji untuk menentukan kelaikan jalan yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Unit Dinas Perhubungan
293 Jumlah kendaraan yang mati uji KIR Kendaraan adalah mesin transportasi untuk mengangkut orang atau kargo. Kendaraan yang mati uji adalah Kendaraan yang tidak mengujikan kendaraannya pada Pengujian Kendaraan Bermotor Unit Dinas Perhubungan
293.1 Jumlah angkutan umum Angkutan darat (MPU) merupakan sebutan untuk berbagai moda transportasi umum atau angkutan orang menggunakan kendaraan bermotor bukan bus berkapasitas 12-16 tempat duduk, yang beroperasi sesuai izin trayek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat di Indonesia. Unit Dinas Perhubungan
293.2 Jumlah kendaraan yang mati uji Kendaraan adalah mesin transportasi untuk mengangkut orang atau kargo. Kendaraan yang mati uji adalah Kendaraan yang tidak mengujikan kendaraannya pada Pengujian Kendaraan Bermotor Unit Dinas Perhubungan
294 Jumlah keputusan bupati yang ditetapkan Jumlah analisa dan penyusunan Keputusan Kepala Daerah yang diselesaikan Dokumen Bagian Hukum
294.1 Jumlah keputusan bupati berdasarkan kewenangan daerah yang ditetapkan Jumlah keputusan bupati berdasarkan kewenangan daerah Dokumen Bagian Hukum
294.2 Jumlah keputusan bupati tentang hibah/bansos/bantuan keuangan yang ditetapkan Jumlah keputusan bupati tentang hibah/bansos/bantuan keuangan Dokumen Bagian Hukum
294.3 Jumlah keputusan bupati tentang pembentukan tim/forum/pokja yang ditetapkan Jumlah keputusan bupati tentang pembentukan tim/forum/pokja Dokumen Bagian Hukum
295 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana Penilaian kerugian ekonomi pascabencana Rupiah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
296 Jumlah klub olahraga Perkumpulan yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang olahraga bagi para anggotanyamenyelenggarakan kegiatan dalam bidang olahraga bagi para anggotanya Klub Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
297 Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar di perpustakaan daerah Koleksi budaya etnis nusantara yang mencakup Semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutahir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan: bahasa, peralatan hidup, mata pencaharian hidup/ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, kesenian, dan budaya Melayu. Kegiatan meliputi seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan koleksi budaya Etnis Nusantara yang ada di wilayahnya Pengukurannya dengan menghitung Eksemplar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
298 Jumlah Koleksi Buku cetak (1). Koleksi perpustakaan adalah semua bahan perpustakaan yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi. (2). Koleksi tercetak adalah koleksi berupa buku, majalah, kamus, ensiklopedia tercetak yang disusun di rak secara sistematis. (3). Judul didefinisikan sebagai suatu nama yang digunakan untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara ringkas, isi atau maksud buku atau bab itu. Eksemplar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
299 Jumlah Koleksi Buku cetak (1). Koleksi perpustakaan adalah semua bahan perpustakaan yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi. (2). Koleksi tercetak adalah koleksi berupa buku, majalah, kamus, ensiklopedia tercetak yang disusun di rak secara sistematis. (3). Eksemplar adalah jumlah buku yang dicetak. Judul Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
300 Jumlah Koleksi Buku Digital Koleksi berkas apa pun yang telah dilestarikan secara digital dan dapat diakses di internet atau melalui perangkat lunak Judul Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
301 Jumlah Koleksi Buku Elektronik (1). Koleksi perpustakaan adalah semua bahan perpustakaan yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi. (2). Koleksi digital Merupakan koleksi CD suplemen dari buku teks.dan juga koleksi digital berlangganan. (3). Judul didefinisikan sebagai suatu nama yang digunakan untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara ringkas, isi atau maksud buku atau bab itu. (4). Data Jumlah Koleksi Buku Digital adalah Data Eksemplar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
302 Jumlah Koleksi Buku Elektronik (1). Koleksi perpustakaan adalah semua bahan perpustakaan yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi. (2). Koleksi digital Merupakan koleksi CD suplemen dari buku teks.dan juga koleksi digital berlangganan. (3). Eksemplar adalah jumlah buku yang dicetak. (4). Data Jumlah Koleksi Buku Elektronik berdasarkan eksemplar adalah Data Jumlah Koleksi buku elektronik yang dimiliki oleh perpustakaan umum daerah berdasarkan e Judul Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
303 Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD kasus konflik IPOLEKSOSBUD adalah konflik yang berskala besar mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
304 Jumlah Konflik IPOLEKSOSBUD Data Potensi Konflik Persen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
305 Jumlah Koperasi Aktif Koperasi aktif adalah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota Unit Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
305.1 Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi Aktif dari jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah koperasi seluruhnya Persen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
306 Jumlah Koperasi Sehat Status Koperasi dikatakan sehat apabila memenuhi beberapa pertimbangan dibawah ini: aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi. Unit Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
306.1 Jumlah Koperasi Jumlah koperasi kewenangan kabupaten / kota yang tercatat pada Online Data System (ODS) Unit Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
306.2 Persentase Koperasi Sehat Persentase Koperasi Sehat dari jumlah koperasi sehat dibagi dengan jumlah koperasi seluruhnya Persen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
307 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana Jiwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah
308 Jumlah Korban Pertikaian Antar Warga Pemantauan dalam konflik pertikaian antar warga Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
308.1 Korban Luka-Luka Pelaksanaan Pemantauan dalam konflik pertikaian antar warga Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
308.2 Korban Meninggal Pelaksanaan Pemantauan dalam konflik pertikaian antar warga Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
309 Jumlah Kunjungan Pasien IRD Jumlah pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa tindakan pertama pada kasus kegawatdaruratan. Orang Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
310 Jumlah Kunjungan Pasien Laboratorium Jumlah pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan/atau masyarakat. Orang Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
311 Jumlah Kunjungan Pasien Radiologi Jumlah pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa serangkaian parameter atau kriteria yang digunakan untuk mengukur, mengidentifikasi, dan mengelola proses pemeriksaan di unit radiologi. Orang Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
312 Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Jumlah pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan tinggal di ruang rawat inap dalam kurun waktu satu tahun tertentu. Orang Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
313 Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Jumlah pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap dalam kurun waktu satu tahun tertentu. Orang Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
314 Jumlah Kunjungan wisatawan nusantara Banyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial, dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang. Orang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
315 Jumlah Lampu Lalu Lintas Lampu lalu lintas adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah Unit Dinas Perhubungan
316 Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan dimalam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pemakai sepeda, dan pengendara kendaraan lainnya, melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan Unit Dinas Perhubungan
317 Jumlah lembaga pendidikan menurut tingkat di Kecamatan Megaluh Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT Unit Kecamatan Megaluh
317.1 Perguruan Tinggi (PT) Jumlah sarana pendidikan tinggi formal Lokasi Kecamatan Megaluh
317.2 SD/MI Jumlah sarana pendidikan dasar formal Lokasi Kecamatan Megaluh
317.3 SMA/SMK/MA Jumlah sarana pendidikan menengah atas formal Lokasi Kecamatan Megaluh
317.4 SMP/MTS Jumlah sarana pendidikan menengah pertama formal Lokasi Kecamatan Megaluh
317.5 TK/PAUD/RA Jumlah sarana pendidikan anak usia dini Lokasi Kecamatan Megaluh
318 Jumlah lembaga pendidikan menurut tingkat di Kecamatan Mojowarno Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT Lembaga Kecamatan Mojowarno
318.1 Perguruan Tinggi (PT) Jumlah sarana pendidikan tinggi formal Lokasi Kecamatan Mojowarno
318.2 SD/MI Jumlah sarana pendidikan dasar formal Lokasi Kecamatan Mojowarno
318.3 SMA/SMK/MA Jumlah sarana pendidikan menengah atas formal Lokasi Kecamatan Mojowarno
318.4 SMP/MTS Jumlah sarana pendidikan menengah pertama formal Lokasi Kecamatan Mojowarno
318.5 TK/PAUD/RA Jumlah sarana pendidikan anak usia dini Lokasi Kecamatan Mojowarno
319 Jumlah Lembaga Pendidikan menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT. Unit Kecamatan Ngoro
319.1 Perguruan Tinggi (PT) Jumlah sarana pendidikan tinggi formal Lokasi Kecamatan Ngoro
319.2 SD/MI Jumlah sarana pendidikan dasar formal Lokasi Kecamatan Ngoro
319.3 SMA/SMK/MA Jumlah sarana pendidikan menengah atas formal Lokasi Kecamatan Ngoro
319.4 SMP/MTS Jumlah sarana pendidikan menengah pertama formal Lokasi Kecamatan Ngoro
319.5 TK/PAUD/RA Jumlah sarana pendidikan anak usia dini Lokasi Kecamatan Ngoro
320 Jumlah Lembaga Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Bandarkedungmulyo Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT Unit Kecamatan Bandarkedungmulyo
321 Jumlah Lembaga Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Diwek Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT Unit Kecamatan Diwek
321.1 Jumlah Lembaga Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT Unit Kecamatan Diwek
322 Jumlah Lembaga Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Gudo Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT Lembaga Kecamatan Gudo
322.1 Perguruan Tinggi (PT) Jumlah sarana pendidikan tinggi formal Lokasi Kecamatan Gudo
322.2 SD/MI Jumlah sarana pendidikan dasar formal Lokasi Kecamatan Gudo
322.3 SMA/SMK/MA Jumlah sarana pendidikan menengah atas formal Lokasi Kecamatan Gudo
322.4 SMP/MTS Jumlah sarana pendidikan menengah pertama formal Lokasi Kecamatan Gudo
322.5 TK/PAUD/RA Jumlah sarana pendidikan anak usia dini Lokasi Kecamatan Gudo
323 Jumlah Lembaga Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Jogoroto Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT Unit Kecamatan Jogoroto
323.1 Perguruan Tinggi (PT) Jumlah sarana pendidikan tinggi formal Lokasi Kecamatan Jogoroto
323.2 SD/MI Jumlah sarana pendidikan dasar formal Lokasi Kecamatan Jogoroto
323.3 SMA/SMK/MA Jumlah sarana pendidikan menengah atas formal Lokasi Kecamatan Jogoroto
323.4 SMP/MTS Jumlah sarana pendidikan menengah pertama formal Lokasi Kecamatan Jogoroto
323.5 TK/PAUD/RA Jumlah sarana pendidikan anak usia dini Lokasi Kecamatan Jogoroto
324 Jumlah Lembaga Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Kabuh Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT Lembaga Kecamatan Kabuh
324.1 Perguruan Tinggi (PT) Jumlah sarana pendidikan tinggi formal Lokasi Kecamatan Kabuh
324.2 SD/MI Jumlah sarana pendidikan dasar formal Lokasi Kecamatan Kabuh
324.3 SMA/SMK/MA Jumlah sarana pendidikan menengah atas formal Lokasi Kecamatan Kabuh
324.4 SMP/MTS Jumlah sarana pendidikan menengah pertama formal Lokasi Kecamatan Kabuh
324.5 TK/PAUD/RA Jumlah sarana pendidikan anak usia dini Lokasi Kecamatan Kabuh
325 Jumlah Lembaga Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Kesamben Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah Unit Kecamatan Kesamben
325.1 Madrasah Aliyah (MA) Unit Kecamatan Kesamben
325.2 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Unit Kecamatan Kesamben
325.3 Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unit Kecamatan Kesamben
325.4 Perguruan Tinggi (PT) Unit Kecamatan Kesamben
325.5 Sekolah Dasar (SD) lembaga pendidikan formal pertama" yang secara operasional berfungsi untuk "memberikan bekal kemampuan dasar (membaca, menulis, berhitung, serta pengetahuan dan keterampilan dasar)" kepada peserta didik, mempersiapkan mereka untuk jenjang pendidikan selanjutnya, serta mewujudkan kegiatan pembelajaran yang terstruktur, terarah, dan berkelanjutan dalam mendukung sistem pendidikan nasional Lembaga Kecamatan Kesamben
325.6 Sekolah Menengah Atas (SMA) Unit Kecamatan Kesamben
325.7 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Unit Kecamatan Kesamben
325.8 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Unit Kecamatan Kesamben
326 Jumlah Lembaga Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Mojoagung Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT Lokasi Kecamatan Mojoagung
326.1 Perguruan Tinggi (PT) Jumlah sarana pendidikan tinggi formal Lokasi Kecamatan Mojoagung
326.2 SD/MI Jumlah sarana pendidikan dasar formal Lokasi Kecamatan Mojoagung
326.3 SMA/SMK/MA Jumlah sarana pendidikan menengah atas formal Lokasi Kecamatan Mojoagung
326.4 SMP/MTS Jumlah sarana pendidikan menengah pertama formal Lokasi Kecamatan Mojoagung
326.5 TK/PAUD/RA Jumlah sarana pendidikan anak usia dini Lokasi Kecamatan Mojoagung
327 Jumlah Lembaga Pendidikan menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Perak Lembaga Pendidikan menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Perak Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT Lembaga Kecamatan Perak
327.1 Perguruan Tinggi (PT) Jumlah sarana pendidikan tinggi formal Lokasi Kecamatan Perak
327.2 SD/MI Jumlah sarana pendidikan dasar formal Lokasi Kecamatan Perak
327.3 SMA/SMK/MA Jumlah sarana pendidikan menengah atas formal Lokasi Kecamatan Perak
327.4 SMP/MTS Jumlah sarana pendidikan menengah pertama formal Lokasi Kecamatan Perak
327.5 TK/PAUD/RA Jumlah sarana pendidikan anak usia dini Lokasi Kecamatan Perak
328 Jumlah Lembaga Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Peterongan Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT Unit Kecamatan Peterongan
328.1 Jumlah Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Peserta didik pada perguruan tinggi disebut dengan mahasiswa Unit Kecamatan Peterongan
328.2 Jumlah RA dan TK RA dan TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini (4 - 6 Tahun) Unit Kecamatan Peterongan
328.3 Jumlah SD dan MI SD dan MI merupakan pendidikan setelah RA atau TK Unit Kecamatan Peterongan
328.4 Jumlah SMA, MA dan SMK SMA, MA dan SMK merupakan jenjang pendidikan setelah SMP atau MTs Unit Kecamatan Peterongan
328.5 Jumlah SMP dan MTs SMP dan MTs jenjang pendidikan merupakan kelanjutan SD atau MI Unit Kecamatan Peterongan
329 Jumlah Lembaga Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Plandaan Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT. Lembaga Kecamatan Plandaan
329.1 Perguruan Tinggi (PT) Jumlah lembaga Perguruan Tinggi yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. Lembaga Kecamatan Plandaan
329.2 SD/MI Jumlah lembaga SD/MI yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. Lembaga Kecamatan Plandaan
329.3 SMA/SMK Jumlah lembaga SMA/SMK yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. Lembaga Kecamatan Plandaan
329.4 SMP/MTS Jumlah lembaga SMP/MTS yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. Lembaga Kecamatan Plandaan
329.5 TK/PAUD/RA Jumlah lembaga TK/PAUD/RA yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. Lembaga Kecamatan Plandaan
330 Jumlah Lembaga Pendidikan menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Ploso Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan serti kat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT Lembaga Kecamatan Ploso
330.1 Perguruan Tinggi (PT) Jumlah sarana pendidikan tinggi formal Lokasi Kecamatan Ploso
330.2 SD/MI Jumlah sarana pendidikan dasar formal Lokasi Kecamatan Ploso
330.3 SMA/SMK/MA Jumlah sarana pendidikan menengah atas formal Lokasi Kecamatan Ploso
330.4 SMP/MTS Jumlah sarana pendidikan menengah pertama formal Lokasi Kecamatan Ploso
330.5 TK/PAUD/RA Jumlah sarana pendidikan anak usia dini Lokasi Kecamatan Ploso
331 Jumlah Lembaga Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Sumobito Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT Lembaga Kecamatan Sumobito
331.1 Perguruan Tinggi (PT) Jumlah sarana pendidikan tinggi formal Lokasi Kecamatan Sumobito
331.2 SD/MI Jumlah sarana pendidikan dasar formal Lokasi Kecamatan Sumobito
331.3 SMA/SMK/MA Jumlah sarana pendidikan menengah atas formal Lokasi Kecamatan Sumobito
331.4 SMP/MTS Jumlah sarana pendidikan menengah pertama formal Lokasi Kecamatan Sumobito
331.5 TK/PAUD/RA Jumlah sarana pendidikan anak usia dini Lokasi Kecamatan Sumobito
332 Jumlah Lembaga Pendidikan menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Tembelang Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA Gedung Kecamatan Tembelang
332.1 Perguruan Tinggi (PT) Jumlah sarana pendidikan tinggi formal Lokasi Kecamatan Tembelang
332.2 SD/MI Jumlah sarana pendidikan dasar formal Lokasi Kecamatan Tembelang
332.3 SMA/SMK/MA Jumlah sarana pendidikan menengah atas formal Lokasi Kecamatan Tembelang
332.4 SMP/MTS Jumlah sarana pendidikan menengah pertama formal Lokasi Kecamatan Tembelang
332.5 TK/PAUD/RA Jumlah sarana pendidikan anak usia dini Lokasi Kecamatan Tembelang
333 Jumlah Lembaga Pendidikan menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Wonosalam Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT Lembaga Kecamatan Wonosalam
334 Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah Jumlah lokasi di suatu daerah (kabupaten/kota/provinsi) yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan sistematis untuk menganalisis dan mengurangi risiko bencana melalui peningkatan kapasitas dan ketahanan masyarakat serta pemerintah daerah. Desa/Kelurahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
335 Jumlah Murid SD Jumlah Murid SD merujuk pada total peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pembelajaran di jenjang Sekolah Dasar (SD). Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
336 Jumlah Murid SMP Mengacu pada total siswa yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk pendidikan lain yang sederajat. Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
337 Jumlah Non ASN Non ASN Kabupaten Jombang Orang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
338 Jumlah Ojek Online Ojek adalah transportasi umum tidak resmi di Indonesia berupa sepeda motor atau sepeda yang disewakan dengan cara memboncengkan penumpang. Penumpang biasanya satu orang atau terkadang bisa berdua. pada era ini semakin meningkatnya jumlah pengguna Gawai sehingga munculnya beberapa Ojek berbasis Gawai ini yang diprediksi akan menjadi peluang kerja baru pada tahun-tahun mendatang. dan ojek tidak hanya sepeda motor atau roda dua namun juga tersedia roda empat. Unit Dinas Perhubungan
339 Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). Angka Dinas Kesehatan
340 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Pemerintah Kabupaten Jombang melayani terminal orang saja dan tidak menyediakan terminal barang, sehingga data yang disampaikan adalah jumlah orang yang terangkut angkutan umum Orang Dinas Perhubungan
341 Jumlah organisasi perempuan yang dibina Organisasi Wanita adalah organisasi yang berperan dalam pengembangan perempuan, mempunyai konsistensi dalam memperjuangkan peningkatan peran, kualitas dan wawasan perempuan dalam pembangunan di kabupaten Bandung Baik melalui Kegiatan/program dalam Organisasi nya atau Menyuarakan Apirasi Perempuan melalui Organisasinya. Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
342 Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jombang Perhitungan kumulatif E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung; Tender Cepat; dan Tender Angka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
342.1 Jumlah paket E-purchasing Perhitungan kumulatif pengadaan barang/jasa dengan cara pembelian barang/jasa meialui sistem katalog elektronik atau toko daring Angka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
342.2 Jumlah paket pengadaan langsung Perhitungan kumulatif pengadaan barang/jasa dengan metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernitai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Angka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
342.3 Jumlah paket tender/seleksi Perhitungan kumulatif pengadaan barang/jasa dengan metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Angka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
343 Jumlah Partai politik Survey jumlah Partai Politik di Daerah Partai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
344 Jumlah pasar daerah Jumlah pasar daerah Tahun N Unit Dinas Perdagangan dan Perindustrian
345 Jumlah Pasien Operasi di Zona Bedah Jumlah pasien operasi di zona bedah yang mencakup serangkaian parameter atau kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola jumlah pasien yang menjalani operasi di zona bedah atau ruang operasi RSUD Kabupaten Jombang. Orang Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
346 Jumlah pedagang yang dapat ditampung di pasar pedagang yang menjual barang untuk setiap jenis barang yang diperdagangkan di pasar daerah Orang Dinas Perdagangan dan Perindustrian
347 Jumlah pekerja pada industri pariwisata Banyaknya orang yang bekerja di sektor pariwisata. Orang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
348 Jumlah Pelican Cross Trafic Light Metode penyeberangan pelican crossing adalah metode menyebrang dengan memanfaatkan lampu lalu lintas ini disebut dengan Pelican Crossing. Menekan tombol lampu penyeberangan, menunggu sampai lampu penyeberangan menyala hijau, dan kemudian menyeberang jalan. Unit Dinas Perhubungan
349 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu Orang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
350 Jumlah Pemantauan Status Mutu Air Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan Lokasi Dinas Lingkungan Hidup
351 Jumlah Pembinaan Kepada Ormas dan LSM Jumlah Pembinaan yang telah dilakukan kepada Ormas dan LSM Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
352 Jumlah Pembinaan Kepada Partai Politik Pembinaan yang dilakukan kepada Partai Politik Partai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
353 Jumlah pemuda berprestasi Jumlah pemuda dikabupaten jombang yang memiliki prestasi baik di bidang non olahraga di tingkat Nasional ataupun selain tingkat Nasional Orang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
353.1 Jumlah pemuda berprestasi olahraga tingkat nasional Jumlah pemuda dikabupaten jombang yang memiliki prestasi baik di bidang non olahraga di tingkat Nasional Orang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
353.2 Jumlah pemuda berprestasi selain olahraga tingkat nasional Jumlah pemuda dikabupaten jombang yang memiliki prestasi baik di bidang non olahraga di luar tingkat Nasional Orang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
354 Jumlah penduduk Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
355 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan jenis kelamin laki-laki - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
355.1 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan lainnya - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
355.2 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Buruh - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
355.3 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Karyawan Honorer - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
355.4 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Karyawan Swasta - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
355.5 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Kepala Desa/Perangkat Desa - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
355.6 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Konstruksi - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
355.7 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Mengurus Rumah Tangga - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
355.8 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Nelayan/Perikanan/Pelaut - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
355.9 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
355.10 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Pelajar/Mahasiswa - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
355.11 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Perdagangan - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
355.12 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Petani/Pekebun - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
355.13 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Peternak - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
355.14 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Tenaga Kesehatan - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
355.15 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Tenaga Pendidik/Peneliti - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
355.16 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Tidak/Belum Bekerja - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
355.17 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan TNI dan POLRI - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
355.18 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Transportasi - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
355.19 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Tukang - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
355.20 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Wiraswasta - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
356 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan jenis kelamin perempuan - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
356.1 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Karyawan Honorer - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
356.2 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Karyawan Swasta - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
356.3 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan lainnya - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
356.4 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Mengurus Rumah Tangga - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
356.5 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Tukang - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
356.6 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Buruh - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
356.7 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Kepala Desa/Perangkat Desa - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
356.8 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Konstruksi - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
356.9 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Nelayan/Perikanan/Pelaut - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
356.10 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
356.11 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Pelajar/Mahasiswa - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
356.12 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Perdagangan - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
356.13 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Petani/Pekebun - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
356.14 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Peternak - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
356.15 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Tenaga Kesehatan - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
356.16 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Tenaga Pendidik/Peneliti - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
356.17 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Tidak/Belum Bekerja - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
356.18 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan TNI dan POLRI - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
356.19 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Transportasi - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
356.20 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Wiraswasta - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
357 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan jenis kelamin laki-laki - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
357.1 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Akademi/Diploma III/S. Muda - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
357.2 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
357.3 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Diploma I/II - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
357.4 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Diploma IV/ Strata I - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
357.5 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan SLTA/Sederajat - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
357.6 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan SLTP/Sederajat - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
357.7 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Strata II - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
357.8 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Strata III - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
357.9 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Tamat SD/Sederajat - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
357.10 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Tidak/Belum sekolah - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
358 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan jenis kelamin perempuan - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
358.1 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan SLTA/Sederajat - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
358.2 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Akademi/Diploma III/S. Muda - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
358.3 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
358.4 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Diploma I/II - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
358.5 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Diploma IV/ Strata I - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
358.6 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan SLTP/Sederajat - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
358.7 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Strata II - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
358.8 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Strata III - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
358.9 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Tamat SD/Sederajat - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
358.10 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Tidak/Belum sekolah - Orang Dinas Kependudukan dan Capil
359 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Perkembangan jumlah penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran Persen Dinas Kependudukan dan Capil
359.1 Penduduk umur 0-4 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
359.2 Penduduk umur 10-14 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
359.3 Penduduk umur 15-19 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
359.4 Penduduk umur 20-24 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
359.5 Penduduk umur 25-29 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
359.6 Penduduk umur 30-34 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
359.7 Penduduk umur 35-39 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
359.8 Penduduk umur 40-44 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
359.9 Penduduk umur 45-49 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
359.10 Penduduk umur 5-9 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
359.11 Penduduk umur 50-54 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
359.12 Penduduk umur 55-59 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
359.13 Penduduk umur 60-64 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
359.14 Penduduk umur 65-69 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
359.15 Penduduk umur >70 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
360 Jumlah Penduduk di Kecamatan Bandarkedungmulyo Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Bandarkedungmulyo berdasarkan KTP Orang Kecamatan Bandarkedungmulyo
361 Jumlah Penduduk di Kecamatan Bareng Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kecamatan Bareng selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap Jiwa Kecamatan Bareng
362 Jumlah Penduduk di Kecamatan Gudo Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Gudo berdasarkan KTP Orang Kecamatan Gudo
362.1 Laki - Laki Jumlah Penduduk berjenis kelamin laki - laki yang bertempat tinggal di Kecamatan Gudo berdasarkan KTP Orang Kecamatan Gudo
362.2 Perempuan Jumlah Penduduk berjenis kelamin perempuan yang bertempat tinggal di Kecamatan Gudo berdasarkan KTP Orang Kecamatan Gudo
363 Jumlah Penduduk di Kecamatan Jogoroto Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Jogoroto berdasarkan KTP Orang Kecamatan Jogoroto
363.1 Laki - Laki Jumlah Penduduk berjenis kelamin laki - laki yang bertempat tinggal di Kecamatan Jogoroto berdasarkan KTP Orang Kecamatan Jogoroto
363.2 Perempuan Jumlah Penduduk berjenis kelamin perempuan yang bertempat tinggal di Kecamatan Jogoroto berdasarkan KTP Orang Kecamatan Jogoroto
364 Jumlah Penduduk di Kecamatan Jombang Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Jombang berdasarkan KTP Orang Kecamatan Jombang
364.1 Laki - Laki Jumlah Penduduk berjenis kelamin laki - laki yang bertempat tinggal di Kecamatan Jombang berdasarkan KTP Orang Kecamatan Jombang
364.2 Perempuan Jumlah Penduduk berjenis kelamin perempuan yang bertempat tinggal di Kecamatan Jombang berdasarkan KTP Orang Kecamatan Jombang
365 Jumlah Penduduk di Kecamatan Kabuh Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Kabuh berdasarkan KTP Orang Kecamatan Kabuh
365.1 Laki - Laki Jumlah Penduduk berjenis kelamin laki - laki yang bertempat tinggal di Kecamatan Kabuh berdasarkan KTP Orang Kecamatan Kabuh
365.2 Perempuan Jumlah Penduduk berjenis kelamin perempuan yang bertempat tinggal di Kecamatan Kabuh berdasarkan KTP Orang Kecamatan Kabuh
366 Jumlah Penduduk di Kecamatan Kesamben Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Kesamben berdasarkan KTP Orang Kecamatan Kesamben
367 Jumlah Penduduk di Kecamatan Kudu Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Orang Kecamatan Kudu
367.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kudu Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Orang Kecamatan Kudu
368 Jumlah Penduduk di Kecamatan Megaluh Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Megaluh berdasarkan KTP Orang Kecamatan Megaluh
368.1 Laki - Laki Jumlah Penduduk berjenis kelamin laki - laki yang bertempat tinggal di Kecamatan Megaluh berdasarkan KTP Orang Kecamatan Megaluh
368.2 Perempuan Jumlah Penduduk berjenis kelamin perempuan yang bertempat tinggal di Kecamatan Megaluh berdasarkan KTP Orang Kecamatan Megaluh
369 Jumlah Penduduk di Kecamatan Mojoagung Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Mojoagung berdasarkan KTP Orang Kecamatan Mojoagung
369.1 Laki - Laki Jumlah Penduduk berjenis kelamin laki - laki yang bertempat tinggal di Kecamatan Mojoagung berdasarkan KTP Orang Kecamatan Mojoagung
369.2 Perempuan Jumlah Penduduk berjenis kelamin perempuan yang bertempat tinggal di Kecamatan Mojoagung berdasarkan KTP Orang Kecamatan Mojoagung
370 Jumlah Penduduk di Kecamatan Mojowarno Jumlah penduduk adalah jumlah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kecamatan Mojowarno selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jiwa Kecamatan Mojowarno
370.1 Laki-Laki Jumlah Penduduk berjenis kelamin laki - laki yang bertempat tinggal di Kecamatan Mojowarno berdasarkan KTP Orang Kecamatan Mojowarno
370.2 Perempuan Jumlah Penduduk berjenis kelamin perempuan yang bertempat tinggal di Kecamatan Mojowarno berdasarkan KTP Orang Kecamatan Mojowarno
371 Jumlah penduduk di Kecamatan Ngoro Jumlah penduduk adalah jumlah semua orang yang berdomisili di wilyah geografis Kecamatan Ngoro selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap Jiwa Kecamatan Ngoro
371.1 Laki - Laki Jumlah Penduduk berjenis kelamin laki - laki yang bertempat tinggal di Kecamatan Ngoro berdasarkan KTP Orang Kecamatan Ngoro
371.2 Perempuan Jumlah Penduduk berjenis kelamin perempuan yang bertempat tinggal di Kecamatan Ngoro berdasarkan KTP Orang Kecamatan Ngoro
372 Jumlah penduduk di Kecamatan Ngusikan Jumlah penduduk adalah jumlah semua orang yang berdomisili di wilyah geografis Kecamatan Ngusikan selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap Jiwa Kecamatan Ngusikan
372.1 Jumlah penduduk Jumlah penduduk adalah jumlah semua orang yang berdomisili di wilyah geografis Kecamatan Ngusikan selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap Jiwa Kecamatan Ngusikan
373 Jumlah Penduduk di Kecamatan Perak Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Perak berdasarkan KTP Orang Kecamatan Perak
373.1 Laki - Laki Jumlah Penduduk berjenis kelamin laki-laki yang bertempat tinggal di Kecamatan Perak berdasarkan KTP Orang Kecamatan Perak
373.2 Perempuan Jumlah Penduduk berjenis kelamin laki-laki yang bertempat tinggal di Kecamatan Perak berdasarkan KTP Orang Kecamatan Perak
374 Jumlah Penduduk di Kecamatan Peterongan Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili didalam suatu wilayah negara (menetap). Biasanya penduduk adalah mereka yang lahir secara turun-temurun dan besar dalam suatu negara Jiwa Kecamatan Peterongan
374.1 Laki - Laki Jumlah Penduduk berjenis kelamin laki - laki yang bertempat tinggal di Kecamatan Peterongan berdasarkan KTP Orang Kecamatan Peterongan
374.2 Perempuan Jumlah Penduduk berjenis kelamin perempuan yang bertempat tinggal di Kecamatan Peterongan berdasarkan KTP Orang Kecamatan Peterongan
375 Jumlah Penduduk di Kecamatan Ploso Jumlah Penduduk tiap desa per akhir tahun Jiwa Kecamatan Ploso
375.1 Laki - Laki Jumlah Penduduk berjenis kelamin laki - laki yang bertempat tinggal di Kecamatan Ploso berdasarkan KTP Orang Kecamatan Ploso
375.2 Perempuan Jumlah Penduduk berjenis kelamin perempuan yang bertempat tinggal di Kecamatan Ploso berdasarkan KTP Orang Kecamatan Ploso
376 Jumlah Penduduk di Kecamatan Sumobito Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Sumobito berdasarkan KTP Orang Kecamatan Sumobito
376.1 Laki - Laki Jumlah Penduduk berjenis kelamin laki - laki yang bertempat tinggal di Kecamatan Sumobito berdasarkan KTP Orang Kecamatan Sumobito
376.2 Perempuan Jumlah Penduduk berjenis kelamin perempuan yang bertempat tinggal di Kecamatan Sumobito berdasarkan KTP Orang Kecamatan Sumobito
377 Jumlah Penduduk di Kecamatan Tembelang Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Tembelang berdasarkan KTP Orang Kecamatan Tembelang
377.1 Laki - Laki Jumlah Penduduk berjenis kelamin laki - laki yang bertempat tinggal di Kecamatan Tembelang berdasarkan KTP Orang Kecamatan Tembelang
377.2 Perempuan Jumlah Penduduk berjenis kelamin perempuan yang bertempat tinggal di Kecamatan Tembelang berdasarkan KTP Orang Kecamatan Tembelang
378 Jumlah Penduduk di Kecamatan Wonosalam Data Kependudukan pada publikasi ini diperoleh melalui Registrasi Penduduk pada data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Angka Kecamatan Wonosalam
379 Jumlah Penduduk menurut agama yang dianut di Kecamatan Plandaan Penduduk adalah jumlah semua orang yang berdomisili di wilyah geografis Kecamatan Plandaan selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap Orang Kecamatan Plandaan
379.1 Hindu Orang Kecamatan Plandaan
379.2 Islam Orang Kecamatan Plandaan
379.3 Katholik Orang Kecamatan Plandaan
379.4 Protestan Orang Kecamatan Plandaan
380 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Plandaan Penduduk menurut jenis kelamin adalah jumlah semua orang laki-laki dan perempuan yang berdomisili di wilyah geografis Kecamatan Plandaan selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap Orang Kecamatan Plandaan
380.1 Laki-laki Jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Plandaan Orang Kecamatan Plandaan
380.2 Perempuan Jumlah penduduk perempuan di Kecamatan Plandaan Orang Kecamatan Plandaan
381 Jumlah penduduk menurut umur dan gender laki - laki Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin laki-laki Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
381.1 Penduduk laki - laki umur 0-4 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki umur kisaran 0-4 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
381.2 Penduduk laki - laki umur 10-14 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki umur kisaran 10-14 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
381.3 Penduduk laki - laki umur 15-19 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki umur kisaran 15-19 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
381.4 Penduduk laki - laki umur 20-24 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki umur kisaran 20-24 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
381.5 Penduduk laki - laki umur 25-29 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki umur kisaran 25-29 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
381.6 Penduduk laki - laki umur 30-34 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki umur kisaran 30-34 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
381.7 Penduduk laki - laki umur 35-39 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki umur kisaran 35-39 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
381.8 Penduduk laki - laki umur 40-44 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki umur kisaran 40-44 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
381.9 Penduduk laki - laki umur 45-49 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki umur kisaran 45-49 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
381.10 Penduduk laki - laki umur 5-9 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki umur kisaran 5-9 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
381.11 Penduduk laki - laki umur 50-54 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki umur kisaran 50-54 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
381.12 Penduduk laki - laki umur 55-59 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki umur kisaran 55-59 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
381.13 Penduduk laki - laki umur 60-64 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki umur kisaran 60-64 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
381.14 Penduduk laki - laki umur 65-69 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki umur kisaran 65-69 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
381.15 Penduduk laki - laki umur >70 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki umur lebih dari 70 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
382 Jumlah Penduduk yang Bekerja di Kecamatan Ngoro Jumlah Penduduk yang Bekerja berdasarkan jenis pekerjaan di Wilayah Kecamatan Ngoro Jiwa Kecamatan Ngoro
383 Jumlah Penduduk yang Bekerja di Kecamatan Ngusikan Jumlah Penduduk yang Bekerja berdasarkan jenis pekerjaan di Wilayah Kecamatan Ngusikan Jiwa Kecamatan Ngusikan
383.1 Jumlah Penduduk yang Bekerja Jumlah Penduduk yang Bekerja berdasarkan jenis pekerjaan di Wilayah Kecamatan Ngusikan Jiwa Kecamatan Ngusikan
384 Jumlah pengaduan Jumlah pengaduan perizinan berusaha dan Non Berusaha yang masuk dan ditindaklanjuti selama periode waktu tertentu Angka Dinas Penanaman Modal dan PTSP
384.1 Berusaha Jumlah pengaduan perizinan berusaha yang masuk dan ditindaklanjuti selama periode waktu tertentu Angka Dinas Penanaman Modal dan PTSP
384.2 Non Berusaha Jumlah pengaduan perizinan Non Berusaha yangmasuk dan ditindaklanjuti selama periode waktu tertentu Angka Dinas Penanaman Modal dan PTSP
385 Jumlah Pengaduan Lingkungan persentase kasus lingkungan yang tertangani dibandingkan kasus yang di adukan Kasus Dinas Lingkungan Hidup
385.1 Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda Tidak ada definisi khusus Kasus Dinas Lingkungan Hidup
386 Jumlah Pengungsi Akibat Pertikaian Antar Warga Pemantauan dalam konflik pertikaian antar warga Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
387 Jumlah Pengungsi Akibat Unjuk Rasa Pelaksanaan pemantauan dalam Unjuk Rasa Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
388 Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun (1). Pengunjung Perpustakaan/Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan. (2). Data Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun adalah Data Jumlah Pengunjung Perpustakaan pada perpustakaan umum daerah pertahun. Pemustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
388.1 Jumlah Peminjaman Buku (1). Peminjaman buku, adalah merupakan layanan yang memberikan kesempatan kepada pemustaka agar dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan secara optimal dari segi waktu kunjungan maupun waktu membaca, terutama terhadap koleksi buku teks. (2). Data Jumlah Peminjaman buku adalah Data Jumlah Peminjaman buku pada perpustakaan umum daerah. Buku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
388.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan (1). Pengunjung Perpustakaan/Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan. (2). Data Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun adalah Data Jumlah Pengunjung Perpustakaan pada perpustakaan umum daerah pertahun. Pemustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
388.3 Jumlah Registrasi Anggota (1). Registrasi Anggota adalah pendaftaran data anggota baru / mengadministrasikan data anggota untuk memudahkan proses layanan pengguna perpustakaan. (2). Data Jumlah Registrasi Anggota adalah Data Jumlah Anggota Perpustakaan pada perpustakaan umum daerah. Anggota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
389 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Banyaknya kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio/TV melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran Angka Dinas Komunikasi dan Informatika
389.1 Penyiaran radio Orang Dinas Komunikasi dan Informatika
389.2 Penyiaran TV Orang Dinas Komunikasi dan Informatika
390 Jumlah Perangkat Desa Pemerintah desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa (yang memimpin sekretariat desa) dan perangkat desa lainnya (terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis). Orang Kecamatan Kabuh
391 Jumlah Perangkat Desa di Kecamatan Kudu Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Orang Kecamatan Kudu
391.1 Jumlah Perangkat Desa Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Orang Kecamatan Kudu
392 Jumlah Perangkat Desa di Kecamatan Ngoro Pemerintah desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa (yang memimpin sekretariat desa) dan perangkat desa lainnya (terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis). Orang Kecamatan Ngoro
393 Jumlah Perangkat Desa di Kecamatan Ngusikan Pemerintah desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa (yang memimpin sekretariat desa) dan perangkat desa lainnya (terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis). Orang Kecamatan Ngusikan
393.1 Jumlah Perangkat Desa Pemerintah desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa (yang memimpin sekretariat desa) dan perangkat desa lainnya (terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis). Orang Kecamatan Ngusikan
394 Jumlah Perangkat Desa di Kecamatan Plandaan Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Orang Kecamatan Plandaan
394.1 Kasi Kesejahteraan Orang Kecamatan Plandaan
394.2 Kasi Pemerintahan Orang Kecamatan Plandaan
394.3 Kasi Perencanaan Orang Kecamatan Plandaan
394.4 Kaur Keuangan Orang Kecamatan Plandaan
394.5 Kaur Umum Orang Kecamatan Plandaan
394.6 Kepala Desa Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah Orang Kecamatan Plandaan
394.7 Kepala Dusun Orang Kecamatan Plandaan
394.8 Sekretaris Desa Sekretaris Desa/Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Orang Kecamatan Plandaan
395 Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan Jumlah peraturan daerah yang diajukan eksekutif dan legislatif Dokumen Bagian Hukum
395.1 Jumlah peraturan daerah inisiatif Bupati yang ditetapkan Jumlah peraturan daerah inisiatif Bupati Dokumen Bagian Hukum
395.2 Jumlah peraturan daerah inisiatif DPRD yang ditetapkan Jumlah peraturan daerah inisiatif DPRD Dokumen Bagian Hukum
396 Jumlah Perawat Jumlah Tenaga Perawat di wilayah kerja Kabupaten Jombang Orang Dinas Kesehatan
397 Jumlah Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Layanan Permohonan Rekomendasi Tata Ruang Kabupaten Jombang Buah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
398 Jumlah perpustakaan yang dibina (1). Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. (2). Data Jumlah Perpustakaan yang dibina adalah Data Jumlah Perpustakaan desa dan Perpustakaan Sekolah (SD/MI, SMP/MTs) yang dibina Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
399 Jumlah Perpustakaan yang terakreditasi Akreditasi Perpustakaan adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional untuk menetapkan bahwa suatu Perpustakaan telah memenuhi standar nasional perpustakaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
400 Jumlah Pertikaian Antar Warga Data Pertikaian Antar Warga Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
400.1 Jumlah Pertikaian Antar Agama Pelaksanaan pemantauan antar agama Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
400.2 Jumlah Pertikaian Antar Etnis Pelaksanaan pemantauan antar etnis Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
400.3 Jumlah Pertikaian Antar Kelompok Pelaksanaan pemantauan antar kelompok Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
400.4 Jumlah Pertikaian Antar Pelajar Pelaksanaan pemantauan antar pelajar Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
400.5 Jumlah Pertikaian Antar Simpatisan Parpol Pelaksanaan pemantauan Simpatisan Parpol Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
400.6 Jumlah Pertikaian Antar Wilayah Desa Pelaksanaan pemantauan antar wilayah desa Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
401 Jumlah Pidato atau Naskah Sambutan yang diterbitkan pidato adalah naskah yang berisi penyampaian informasi- informasi, ide-ide, dari pembicaraan kepada orang lain dalam rangka menyambut tamu dan juga memberikan arahan dalam sebuah acara Buah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
402 Jumlah PMKS PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar Orang Dinas Sosial
402.1 Anak Balita Terlantar seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu Orang Dinas Sosial
402.2 Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental Orang Dinas Sosial
402.3 Anak Jalanan seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari Orang Dinas Sosial
402.4 Anak Terlantar seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakukan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga Orang Dinas Sosial
402.5 Anak yang berhadapan dengan hukum seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana Orang Dinas Sosial
402.6 Anak yang memerlukan perlindungan khusus anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS Orang Dinas Sosial
402.7 Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah Orang Dinas Sosial
402.8 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal Orang Dinas Sosial
402.9 Fakir Miskin seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan Orang Dinas Sosial
402.10 Gelandangan orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum Orang Dinas Sosial
402.11 Kelompok Minoritas individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian Orang Dinas Sosial
402.12 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar Orang Dinas Sosial
402.13 Komunitas Adat Terpencil kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan – kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas Orang Dinas Sosial
402.14 Korban Bencana Alam orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah Orang Dinas Sosial
402.15 Korban Bencana Sosial orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror Orang Dinas Sosial
402.16 Korban Penyalahgunaan NAPZA seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA Orang Dinas Sosial
402.17 Korban Tindak Kekerasan orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu Orang Dinas Sosial
402.18 Korban Trafficking seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang) Orang Dinas Sosial
402.19 Lanjut Usia Terlantar seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial Orang Dinas Sosial
402.20 Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal Orang Dinas Sosial
402.21 Pekerja Migran Bermasalah Sosial pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial Orang Dinas Sosial
402.22 Pemulung orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaurulang barang-barang bekas Orang Dinas Sosial
402.23 Pengemis orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain Orang Dinas Sosial
402.24 Penyandang Disabilitas setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental Orang Dinas Sosial
402.25 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi eorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari Orang Dinas Sosial
402.26 Tuna Susila seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa Orang Dinas Sosial
403 Jumlah produksi garam Kuantitas garam yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu, yang biasanya dalam satu tahun dan dapat diukur dalam ton atau satuan berat lainnya. Angka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
404 Jumlah produksi perikanan Pengumpulan data statistik tangkap dan budidaya berdasarkan survei sampling acak Angka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
405 Jumlah produktivitas garam Rata-rata hasil produksi garam per satuan luas area tambak garam dalam periode tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam ton per hektar (ton/ha) atau ton per hektare (ton/hektare) Angka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
406 Jumlah Produktivitas Ikan Pengumpulan data statistik produktivitas perikanan budidaya berdasarkan survei sampling acak Angka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
407 Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang Layanan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Jombang Buah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
408 Jumlah Ruang Kelas SD Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408.1 Jumlah Ruang Kelas SD Bandar Kedungmulyo Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD yang ada di Kecamatan Bandar Kedungmulyo Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408.2 Jumlah Ruang Kelas SD Bareng Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD yang ada di Kecamatan Bareng Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408.3 Jumlah Ruang Kelas SD Diwek Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD yang ada di Kecamatan Diwek Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408.4 Jumlah Ruang Kelas SD Gudo Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD yang ada di Kecamatan Gudo Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408.5 Jumlah Ruang Kelas SD Jogoroto Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD yang ada di Kecamatan Jogoroto Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408.6 Jumlah Ruang Kelas SD Jombang Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD yang ada di Kecamatan Jombang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408.7 Jumlah Ruang Kelas SD Kabuh Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD yang ada di Kecamatan Kabuh Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408.8 Jumlah Ruang Kelas SD Kesamben Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD yang ada di Kecamatan Kesamben Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408.9 Jumlah Ruang Kelas SD Kudu Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD yang ada di Kecamatan Kudu Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408.10 Jumlah Ruang Kelas SD Megaluh Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD yang ada di Kecamatan Megaluh Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408.11 Jumlah Ruang Kelas SD Mojoagung Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD yang ada di Kecamatan Mojoagung Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408.12 Jumlah Ruang Kelas SD Mojowarno Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD yang ada di Kecamatan Mojowarno Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408.13 Jumlah Ruang Kelas SD Ngoro Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD yang ada di Kecamatan Ngoro Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408.14 Jumlah Ruang Kelas SD Ngusikan Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD yang ada di Kecamatan Ngusikan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408.15 Jumlah Ruang Kelas SD Perak Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD yang ada di Kecamatan Perak Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408.16 Jumlah Ruang Kelas SD Peterongan Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD yang ada di Kecamatan Peterongan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408.17 Jumlah Ruang Kelas SD Plandaan Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD yang ada di Kecamatan Plandaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408.18 Jumlah Ruang Kelas SD Ploso Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD yang ada di Kecamatan Ploso Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408.19 Jumlah Ruang Kelas SD Sumobito Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD yang ada di Kecamatan Sumobito Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408.20 Jumlah Ruang Kelas SD Tembelang Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD yang ada di Kecamatan Tembelang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
408.21 Jumlah Ruang Kelas SD Wonosalam Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SD yang ada di Kecamatan Wonosalam Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
409 Jumlah Ruang Kelas SMP Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
409.1 Jumlah Ruang Kelas SMP Bandar Kedungmulyo Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP yang ada di Kecamatan Bandar Kedungmulyo Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
409.2 Jumlah Ruang Kelas SMP Bareng Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP yang ada di Kecamatan Bareng Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
409.3 Jumlah Ruang Kelas SMP Diwek Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP yang ada di Kecamatan Diwek Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
409.4 Jumlah Ruang Kelas SMP Gudo Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP yang ada di Kecamatan Gudo Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
409.5 Jumlah Ruang Kelas SMP Jogoroto Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP yang ada di Kecamatan Jogoroto Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
409.6 Jumlah Ruang Kelas SMP Jombang Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP yang ada di Kecamatan Jombang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
409.7 Jumlah Ruang Kelas SMP Kabuh Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP yang ada di Kecamatan Kabuh Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
409.8 Jumlah Ruang Kelas SMP Kesamben Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP yang ada di Kecamatan Kesamben Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
409.9 Jumlah Ruang Kelas SMP Kudu Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP yang ada di Kecamatan Kudu Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
409.10 Jumlah Ruang Kelas SMP Megaluh Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP yang ada di Kecamatan Megaluh Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
409.11 Jumlah Ruang Kelas SMP Mojoagung Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP yang ada di Kecamatan Mojoagung Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
409.12 Jumlah Ruang Kelas SMP Mojowarno Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP yang ada di Kecamatan Mojowarno Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
409.13 Jumlah Ruang Kelas SMP Ngoro Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP yang ada di Kecamatan Ngoro Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
409.14 Jumlah Ruang Kelas SMP Ngusikan Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP yang ada di Kecamatan Ngusikan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
409.15 Jumlah Ruang Kelas SMP Perak Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP yang ada di Kecamatan Perak Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
409.16 Jumlah Ruang Kelas SMP Peterongan Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP yang ada di Kecamatan Peterongan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
409.17 Jumlah Ruang Kelas SMP Ploso Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP yang ada di Kecamatan Ploso Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
409.18 Jumlah Ruang Kelas SMP Sumobito Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP yang ada di Kecamatan Sumobito Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
409.19 Jumlah Ruang Kelas SMP Tembelang Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP yang ada di Kecamatan Tembelang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
409.20 Jumlah Ruang Kelas SMP Wonosalam Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP yang ada di Kecamatan Wonosalam Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
410 Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik - Unit Dinas Perumahan dan Pemukiman
411 Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air bersih - RT Dinas Perumahan dan Pemukiman
412 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses rumah layak huni - RT Dinas Perumahan dan Pemukiman
413 Jumlah Rumah Tangga yang tertangani akses sanitasi - RT Dinas Perumahan dan Pemukiman
414 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki - Unit Dinas Perumahan dan Pemukiman
415 Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat - SR Dinas Perumahan dan Pemukiman
416 Jumlah sampah yang diolah Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Ton/Tahun Dinas Lingkungan Hidup
417 Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kecamatan Ngusikan Olahraga merupakan jenis kegiatan yang sangat populer di dunia termasuk Indonesia. Selain menyehatkan tubuh, olahraga juga menjadi sarana meraih prestasi. Unit Kecamatan Ngusikan
417.1 Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga Olahraga merupakan jenis kegiatan yang sangat populer di dunia termasuk Indonesia. Selain menyehatkan tubuh, olahraga juga menjadi sarana meraih prestasi. Unit Kecamatan Ngusikan
418 Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Perak menurut Jenis tempat Ibadahnya Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara Unit Kecamatan Perak
419 Jumlah Sarana Ibadah menrut jenis tempat ibadah di Kecamatan Tembelang Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara Lokasi Kecamatan Tembelang
420 Jumlah Sarana Ibadah menurut jenis tempat ibadah Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara Buah Kecamatan Kabuh
421 Jumlah Sarana Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah di Kecamatan Mojoagung Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara Lokasi Kecamatan Mojoagung
422 Jumlah Sarana Ibadah menurut jenis tempat ibadah di Kecamatan Mojowarno Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara Unit Kecamatan Mojowarno
423 Jumlah Sarana Ibadah menurut jenis tempat ibadah di Kecamatan Ngoro Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara Unit Kecamatan Ngoro
424 Jumlah Sarana Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadahdi Kecamatan Diwek Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara Unit Kecamatan Diwek
424.1 Jumlah Sarana Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara Unit Kecamatan Diwek
425 Jumlah Sarana Ibadah menurut jenis tempat ibadahnya di Kecamatan Bandarkedungmulyo Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara Unit Kecamatan Bandarkedungmulyo
426 Jumlah Sarana Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadahnya di Kecamatan Gudo Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara Unit Kecamatan Gudo
427 Jumlah Sarana Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadahnya di Kecamatan Jogoroto Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara Unit Kecamatan Jogoroto
428 Jumlah Sarana Ibadah menurut jenis tempat ibadahnya di Kecamatan Jombang Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara Unit Kecamatan Jombang
429 Jumlah Sarana Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadahnya di Kecamatan Kesamben Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara Unit Kecamatan Kesamben
429.1 Gereja Unit Kecamatan Kesamben
429.2 Masjid Unit Kecamatan Kesamben
429.3 Mushola Unit Kecamatan Kesamben
429.4 Pura Unit Kecamatan Kesamben
429.5 Vihara Unit Kecamatan Kesamben
430 Jumlah Sarana Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadahnya di Kecamatan Kudu Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara Gedung Kecamatan Kudu
430.1 JUMLAH SARANA IBADAH MENURUT JENIS TEMPAT IBADAHNYA Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara Gedung Kecamatan Kudu
431 Jumlah sarana ibadah menurut jenis tempat ibadahnya di Kecamatan Megaluh Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara Unit Kecamatan Megaluh
432 Jumlah Sarana Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadahnya di Kecamatan Peterongan Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara Unit Kecamatan Peterongan
432.1 Jumlah Gereja Gereja merupak tempat ibadah umat kristiani Unit Kecamatan Peterongan
432.2 Jumlah Masjid Masjid sering disebut oleh masyarakat Muslim sebagai rumah Allah SWT, yang berfungsi sebagai tempat ibadah bagi umat untuk melaksanakan salat harian mereka. Bahasa Inggris masjid adalah Mosque, di mana kerap digunakan untuk tujuan pendidikan, khususnya untuk studi Al-Quran atau Ngaji Unit Kecamatan Peterongan
432.3 Jumlah Musholla Musholla adalah tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan sebagai tempat mengaji dan salat bagi umat Islam. Unit Kecamatan Peterongan
433 Jumlah Sarana Ibadah menurut jenis tempat ibadahnya di Kecamatan Plandaan Sarana ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik, Kelenteng, Pura dan Vihara Lembaga Kecamatan Plandaan
433.1 Jumlah Gereja Protestan Gereja protestan sebagai tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama Kristen Protestan secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani Lembaga Kecamatan Plandaan
433.2 Jumlah masjid Masjid adalah sarana ibadah sebagai tempat untuk menjalankan ibadah umat Islam secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani Lembaga Kecamatan Plandaan
433.3 Jumlah mushola, langgar, surau dan mushola Mushola, langgar, surau adalah sarana ibadah sebagai tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama Islam secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani Lembaga Kecamatan Plandaan
434 Jumlah Sarana Ibadah menurut jenis tempat ibadahnya di Kecamatan Ploso Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara Unit Kecamatan Ploso
435 Jumlah Sarana Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadahnya di Kecamatan Sumobito Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara Unit Kecamatan Sumobito
436 Jumlah Sarana Ibadah menurut Jenis tempat Ibadahnya di Kecamatan Wonosalam Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara Unit Kecamatan Wonosalam
437 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Bareng Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) Unit Kecamatan Bareng
437.1 Klinik Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Lokasi Kecamatan Bareng
437.2 Puskesmas Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang bertujuan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perawatan individu tingkat pertama. Lokasi Kecamatan Bareng
437.3 Puskesmas pembantu (Pustu) Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas Lokasi Kecamatan Bareng
437.4 Rumah Sakit Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Lokasi Kecamatan Bareng
438 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Diwek Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dan Puskesmas pembantu Unit Kecamatan Diwek
438.1 Jumlah Sarana Kesehatan Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dan Puskesmas pembantu Unit Kecamatan Diwek
439 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana di Kecamatan Gudo Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu Unit Kecamatan Gudo
439.1 Klinik Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Lokasi Kecamatan Gudo
439.2 Puskesmas Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang bertujuan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perawatan individu tingkat pertama. Lokasi Kecamatan Gudo
439.3 Puskesmas pembantu (Pustu) Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas Lokasi Kecamatan Gudo
439.4 Rumah Sakit Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Lokasi Kecamatan Gudo
440 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana di Kecamatan Jogoroto Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu Unit Kecamatan Jogoroto
440.1 Klinik Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Lokasi Kecamatan Jogoroto
440.2 Puskesmas Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang bertujuan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perawatan individu tingkat pertama. Lokasi Kecamatan Jogoroto
440.3 Puskesmas pembantu (Pustu) Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas Lokasi Kecamatan Jogoroto
440.4 Rumah Sakit Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Lokasi Kecamatan Jogoroto
441 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana di Kecamatan Jombang Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu Unit Kecamatan Jombang
441.1 Klinik Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Lokasi Kecamatan Jombang
441.2 Puskesmas Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang bertujuan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perawatan individu tingkat pertama. Lokasi Kecamatan Jombang
441.3 Puskesmas pembantu (Pustu) Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas Lokasi Kecamatan Jombang
441.4 Rumah Sakit Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Lokasi Kecamatan Jombang
442 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana di Kecamatan Kabuh Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu Unit Kecamatan Kabuh
442.1 Klinik Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Lokasi Kecamatan Kabuh
442.2 Puskesmas Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang bertujuan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perawatan individu tingkat pertama. Lokasi Kecamatan Kabuh
442.3 Puskesmas pembantu (Pustu) Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas Lokasi Kecamatan Kabuh
442.4 Rumah Sakit Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Lokasi Kecamatan Kabuh
443 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana di Kecamatan Kesamben Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu Unit Kecamatan Kesamben
443.1 Klinik Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Lokasi Kecamatan Kesamben
443.2 Puskesmas Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang bertujuan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perawatan individu tingkat pertama. Lokasi Kecamatan Kesamben
443.3 Puskesmas pembantu (Pustu) Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas Lokasi Kecamatan Kesamben
443.4 Rumah Sakit Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Lokasi Kecamatan Kesamben
444 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana di Kecamatan Megaluh sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi RS, RS Bersalin, uskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu Unit Kecamatan Megaluh
444.1 Klinik Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Lokasi Kecamatan Megaluh
444.2 Puskesmas Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang bertujuan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perawatan individu tingkat pertama. Lokasi Kecamatan Megaluh
444.3 Puskesmas pembantu (Pustu) Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas Lokasi Kecamatan Megaluh
444.4 Rumah Sakit Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Lokasi Kecamatan Megaluh
445 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana di Kecamatan Mojoagung Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu Lokasi Kecamatan Mojoagung
445.1 Klinik Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Lokasi Kecamatan Mojoagung
445.2 Puskesmas Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang bertujuan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perawatan individu tingkat pertama. Lokasi Kecamatan Mojoagung
445.3 Puskesmas pembantu (Pustu) Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas Lokasi Kecamatan Mojoagung
445.4 Rumah Sakit Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Lokasi Kecamatan Mojoagung
446 Jumlah sarana kesehatan menurut jenis sarana di Kecamatan Mojowarno Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu Unit Kecamatan Mojowarno
446.1 Jumlah Apotek jumlah sarana kesehatan Apotek Unit Kecamatan Mojowarno
446.2 Jumlah poliklinik jumlah sarana kesehatan poliklinik Unit Kecamatan Mojowarno
446.3 Jumlah Puskesmas Pembantu jumlah sarana kesehatan Puskesmas Pembantu Unit Kecamatan Mojowarno
446.4 Jumlah puskesmas rawat inap jumlah sarana kesehatan puskesmas rawat inap Unit Kecamatan Mojowarno
446.5 Jumlah Puskesmas Tanpa Rawat Inap jumlah sarana kesehatan Puskesmas Tanpa Rawat Inap Unit Kecamatan Mojowarno
446.6 Jumlah rumah sakit jumlah sarana kesehatan rumah sakit Unit Kecamatan Mojowarno
446.7 Jumlah rumah sakit bersalin jumlah sarana kesehatan rumah sakit bersalin Unit Kecamatan Mojowarno
446.8 Pondok Bersalin Desa (Polindes) Jumlah sarana keshatan Pondok Bersalin Desa (Polindes) Unit Kecamatan Mojowarno
446.9 Pos Kesehatan Desa jumlah sarana kesehatan Pos Kesehatan Desa Unit Kecamatan Mojowarno
446.10 Rumah Bersalin Jumlah sarana kesehatan rumah bersalin Unit Kecamatan Mojowarno
446.11 Tempat Praktik Bidan Jumlah sarana kesehatan Tempat Praktik Bidan Unit Kecamatan Mojowarno
446.12 Tempat Praktik Dokter Jumlah sarana keshatan Tempat Praktik Dokter Unit Kecamatan Mojowarno
446.13 Toko Khusus Obat/Jamu Jumlah sarana kesehatan Toko Khusus Obat/Jamu Unit Kecamatan Mojowarno
447 Jumlah sarana kesehatan menurut jenis sarana di Kecamatan Ngoro Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu Unit Kecamatan Ngoro
447.1 Klinik Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Lokasi Kecamatan Ngoro
447.2 Puskesmas Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang bertujuan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perawatan individu tingkat pertama. Lokasi Kecamatan Ngoro
447.3 Puskesmas pembantu (Pustu) Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas Lokasi Kecamatan Ngoro
447.4 Rumah Sakit Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Lokasi Kecamatan Ngoro
448 Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenis sarana di Kecamatan Perak Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu Unit Kecamatan Perak
448.1 Klinik Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Lokasi Kecamatan Perak
448.2 Puskesmas Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang bertujuan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perawatan individu tingkat pertama. Lokasi Kecamatan Perak
448.3 Puskesmas pembantu (Pustu) Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas Lokasi Kecamatan Perak
448.4 Rumah Sakit Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Lokasi Kecamatan Perak
449 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana di Kecamatan Peterongan Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu Unit Kecamatan Peterongan
449.1 Jumlah Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang bertujuan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perawatan individu tingkat pertama Unit Kecamatan Peterongan
449.2 Jumlah Puskesmas Pembantu Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas Unit Kecamatan Peterongan
450 Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenis sarana di Kecamatan Plandaan Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas Pembantu, Poloklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah Bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (Pos kesehatan desa), Polindes (Pondok bersalin desa), Posyandu Fasilitas Kesehatan Kecamatan Plandaan
450.1 Jumlah Apotek Apotek adalah tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis Unit Kecamatan Plandaan
450.2 Jumlah Balai Pengobatan Balai Pengobatan adalah sarana kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan Fasilitas Kesehatan Kecamatan Plandaan
450.3 Jumlah Dokter Umum Dokter Umum adalah dokter yang menyelenggarakan upaya kesehatan secara umum Orang Kecamatan Plandaan
450.4 Jumlah Dukun Bayi Dukun bayi adalah orang yang dianggap trampil dan dipercaya oleh masyarakat dalam menolong persalinan dan perawatan ibu dan anak sesuai kebutuhan masyarakat. Orang Kecamatan Plandaan
450.5 Jumlah Polindes (Pondok Bersalin Desa) Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah sarana kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan Fasilitas Kesehatan Kecamatan Plandaan
450.6 Jumlah Pondok Bersalin Pondok Bersalin adalah sarana kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan Fasilitas Kesehatan Kecamatan Plandaan
450.7 Jumlah Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) adalah sarana kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan Fasilitas Kesehatan Kecamatan Plandaan
450.8 Jumlah Posyandu Posyandu adalah sarana kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan Fasilitas Kesehatan Kecamatan Plandaan
450.9 Jumlah Puskesmas Pembantu Puskesmas Pembantu adalah sarana kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan Fasilitas Kesehatan Kecamatan Plandaan
450.10 Jumlah Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Rawat Inap adalah sarana kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan Fasilitas Kesehatan Kecamatan Plandaan
451 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana di Kecamatan Ploso sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) Unit Kecamatan Ploso
451.1 Klinik Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Lokasi Kecamatan Ploso
451.2 Puskesmas Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang bertujuan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perawatan individu tingkat pertama. Lokasi Kecamatan Ploso
451.3 Puskesmas pembantu (Pustu) Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas Lokasi Kecamatan Ploso
451.4 Rumah Sakit Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Lokasi Kecamatan Ploso
452 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana di Kecamatan Sumobito Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu Unit Kecamatan Sumobito
452.1 Klinik Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Lokasi Kecamatan Sumobito
452.2 Puskesmas Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang bertujuan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perawatan individu tingkat pertama. Lokasi Kecamatan Sumobito
452.3 Puskesmas pembantu (Pustu) Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas Lokasi Kecamatan Sumobito
452.4 Rumah Sakit Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Lokasi Kecamatan Sumobito
453 Jumlah Sarana Kesehatan menurut Jenis Sarana di Kecamatan Tembelang Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu Fasilitas Kesehatan Kecamatan Tembelang
453.1 Klinik Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Lokasi Kecamatan Tembelang
453.2 Puskesmas Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang bertujuan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perawatan individu tingkat pertama. Lokasi Kecamatan Tembelang
453.3 Puskesmas pembantu (Pustu) Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas Lokasi Kecamatan Tembelang
453.4 Rumah Sakit Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Lokasi Kecamatan Tembelang
454 Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenis sarana di Kecamatan Wonosalam Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu Lokasi Kecamatan Wonosalam
455 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarananya di Kecamatan Kudu Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (Pos Kesehatan Desa). Gedung Kecamatan Kudu
455.1 JUMLAH SARANA KESEHATAN MENURUT JENIS SARANANYA Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (Pos Kesehatan Desa). Gedung Kecamatan Kudu
456 Jumlah Sarana Lembaga Pendidikan menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Jombang Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT Unit Kecamatan Jombang
456.1 Perguruan Tinggi (PT) Jumlah sarana pendidikan tinggi formal Lokasi Kecamatan Jombang
456.2 SD/MI Jumlah sarana pendidikan dasar formal Lokasi Kecamatan Jombang
456.3 SMA/SMK/MA Jumlah sarana pendidikan menengah atas formal Lokasi Kecamatan Jombang
456.4 SMP/MTS Jumlah sarana pendidikan menengah pertama formal Lokasi Kecamatan Jombang
456.5 TK/PAUD/RA Jumlah sarana pendidikan anak usia dini Lokasi Kecamatan Jombang
457 Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Bareng Sarana pendidikan adalah perlengkapan yang digunakan dalam proses pendidikan, misalnya meja, kursi, dan media pembelajaran. Unit Kecamatan Bareng
458 Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Ngusikan Jumlah sarana dan Prasarana Pendikan mulai Kelompok Bermain (KB) hingga Jenjang SMA. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan aktivitas pembelajaran yang dilakukan agar peserta didik dapat secara aktif belajar dan mengembangkan potensi dirinya menjadi lebih baik dari segi kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dsb. Unit Kecamatan Ngusikan
458.1 Jumlah Kelompok Bermain (KB) KB (Kelompok Bermain) adalah Bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun dengan toleransi sampai dengan 6 tahun, jika di tempat tersebut belum tersedia layanan TK. Unit Kecamatan Ngusikan
458.2 Jumlah SD dan MI SD dan MI merupakan jenjang pendidikan setelah TK/RA yang ditempuh selama 6 tahun Unit Kecamatan Ngusikan
458.3 Jumlah SMA, MA dan SMK SMA, MA dan SMK merupakan jenjang pendidikan setelah SMP/MTs yang ditempuh selama 3 Tahun Unit Kecamatan Ngusikan
458.4 Jumlah SMP dan MTs SMP dan MTs merupakan jenjang pendidikan setelah SD/MI yang ditempuh selama 3 Tahun Unit Kecamatan Ngusikan
458.5 Jumlah TK dan RA TK dan RA merupakan jenjang pendidikan anak usia dini (4 - 6 Tahun) Unit Kecamatan Ngusikan
459 Jumlah sarana sosial sarana yang dapat dimanfaatkan secara umum dan bukan termasuk sarana pribadi. Sarana sosial digunakan untuk kepentingan bersama dan bukan hanya untuk kelompok atau golongan tertentu saja Unit Dinas Sosial
460 Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
461 Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan Jumlah dari serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat Buah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
462 Jumlah Siswa Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Ngusikan Program wajib belajar 12 tahun atau sering disebut dengan program pendidikan menengah universal sebagai lanjutan dari program wajib belajar 9 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dari segi sumber daya manusia. Anak Kecamatan Ngusikan
462.1 Jumlah Siswa SD / MI Pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan anak yang berusia 7 sampai 13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan sosial budaya Anak Kecamatan Ngusikan
462.2 Jumlah Siswa SMA / SMK / MA Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat Anak Kecamatan Ngusikan
462.3 Jumlah Siswa SMP / MTs Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD atau sederajat). Sekolah menengah pertama ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun. Anak Kecamatan Ngusikan
463 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Banyaknya surat kabar (koran tercetak) level nasional dan lokal yang beredar di wilayah Kabupaten Jombang Angka Dinas Komunikasi dan Informatika
463.1 Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal Eksemplar Dinas Komunikasi dan Informatika
463.2 Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional Eksemplar Dinas Komunikasi dan Informatika
464 Jumlah Tenaga Medis - Orang Dinas Kesehatan
465 Jumlah Tenaga Paramedis Tenaga paramedis adalah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam memberikan pertolongan pertama dan perawatan medis darurat di luar rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Orang Dinas Kesehatan
465.1 Jumlah Bidan Bidan adalah tenaga kesehatan profesional yang berperan dan tanggung jawab dalam menjaga kesehatan Ibu dan anak sebelum hamil dan setelah melahirkan, juga memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana Orang Dinas Kesehatan
466 Jumlah Tender yang terlaksana Perhitungan kumulatif pengadaan barang/jasa dengan metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Angka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
466.1 Jumlah paket tender/seleksi Perhitungan kumulatif Tender yang berhasil mendapatkan Penyedia barang/Jasa Angka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
466.2 Nilai paket tender/seleksi Perhitungan kumulatif nilai Tender yang berhasil mendapatkan Penyedia barang/Jasa Rupiah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
467 Jumlah terminal Pada pasal 8 menyebutkan bahwa Bupati/Walikota bertanggung jawab pada pengelolaan terminal tipe C. Jombang mempunyai 4 terminal yaitu 1 terminal tipe B, dan 3 terminal tipe C, sesuai dengan permenhub tersebut, maka dari tahun 2020, Kabupaten Jombang hanya mengelola 3 terminal tipe C Buah Dinas Perhubungan
468 Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan Jumlah penduduk yang melakukan perpindahan dari suatu daerah yang padat penduduknya menuju ke daerah yang jarang penduduknya, sebagai upaya pemerataan penduduk Orang Dinas Tenaga Kerja
469 Jumlah Trayek Pedesaan yang Tersedia Trayek adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Unit Dinas Perhubungan
470 Jumlah uji kir angkutan umum Uji kir angkutan umum merupakan pengujian terhadap setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan Unit Dinas Perhubungan
471 Jumlah Uji Kir Terakreditasi B KIR merupakan proses pengujian kelayakan kendaraan bermotor. Uji KIR dilakukan secara menyeluruh oleh petugas, termasuk sistem pengereman, sistem kemudi, lampu-lampu, dan tekanan angin pada ban. ayanan uji kendaraan bermotor (KIR) yang telah mendapatkan penilaian akreditasi B dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Unit Dinas Perhubungan
472 Jumlah usaha mikro Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Unit Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
472.1 Presentase Pertumbuhan Usaha Mikro Persentase pertumbuhan usaha mikro dihitung dari peningkatan usaha mikro tahun n dibandingkan dengan usaha mikro tahun n-1 Persen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
473 Jumlah Warning Light Warning Light merupakan sebuah lampu yang dirancang bukan untuk menerangi, melainkan untuk memberi informasi dan instruksi agar waspada dan berhati - hati. Unit Dinas Perhubungan
474 Jumlah wisatawan mancanegara Banyaknya orang yang melakukan perjalanan ke Indonesia dari luar negeri, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk Indonesia. Orang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
475 Kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak Kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak mengacu pada segala bentuk tindakan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi yang menyebabkan penderitaan atau bahaya bagi perempuan atau anak-anak. Kekerasan semacam ini melanggar hak asasi manusia dan dapat memiliki dampak jangka panjang yang merugikan korban secara fisik, emosional, dan psikologis. Kasus Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
476 KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Bandarkedungmulyo KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Bandarkedungmulyo Unit Kecamatan Bandarkedungmulyo
477 KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Bareng KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Bareng Unit Kecamatan Bareng
478 KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Diwek KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Diwek Unit Kecamatan Diwek
479 KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Gudo KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Gudo Unit Kecamatan Gudo
480 KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Jogoroto KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Jogoroto Unit Kecamatan Jogoroto
480.1 KDO roda 2 8 Kendaraan Dinas Operasional roda 2 Staf Kecamatan Jogoroto Unit Kecamatan Jogoroto
480.2 KDO roda 4 Kedaraan Dinas Operasional Camat Jogoroto Unit Kecamatan Jogoroto
481 KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Jombang KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Jombang Unit Kecamatan Jombang
482 KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Kabuh KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Kabuh Unit Kecamatan Kabuh
483 KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Kesamben KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Kesamben Unit Kecamatan Kesamben
484 KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Kudu KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Kudu Unit Kecamatan Kudu
485 KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Megaluh KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Megaluh Unit Kecamatan Megaluh
486 KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Mojoagung KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Mojoagung Unit Kecamatan Mojoagung
487 KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Mojowarno KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Mojowarno Unit Kecamatan Mojowarno
488 KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Ngoro KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Ngoro Unit Kecamatan Ngoro
489 KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Ngusikan KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Ngusikan Unit Kecamatan Ngusikan
490 KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Perak KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Perak Unit Kecamatan Perak
491 KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Peterongan KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Peterongan Unit Kecamatan Peterongan
492 KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Plandaan KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Plandaan Unit Kecamatan Plandaan
493 KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Ploso KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Ploso Unit Kecamatan Ploso
493.1 Roda Dua Angka Kecamatan Ploso
493.2 Roda Empat Angka Kecamatan Ploso
494 KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Sumobito KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Sumobito Unit Kecamatan Sumobito
495 KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Tembelang KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Tembelang Unit Kecamatan Tembelang
496 KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Wonosalam KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Wonosalam Unit Kecamatan Wonosalam
497 Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air Kegiatan ini mencakup pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga yang memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya air, pengaturan hubungan antar lembaga, serta pemanfaatan, pelestarian, dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan. Lembaga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
498 Kejadian Luar Biasa Jumlah Kejadian Luar Biasa dalam kurun waktu 1 tahun Kali Dinas Kesehatan
499 Kelembagaan Sektor Pertanian Norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Lembaga Dinas Pertanian
499.1 Asosiasi Komoditas Kumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama, persatuan antarrekan usaha pada komoditas pertanian tertentu. Asosiasi Komoditas Dinas Pertanian
499.2 Gapoktan Gabungan dari 2 atau lebih kelompok tani dan memiliki usaha sejenis dari hulu sampai hilir yang dikukuhkan dengan surat keputusan Bupati/Walikota yang diusulkan oleh Kepala Distan Kabupaten/Kota. Gapoktan Dinas Pertanian
499.3 Poktan Kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Poktan Dinas Pertanian
500 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan Angka yang menunjukkan ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 100.000 penduduk. Persen Dinas Kesehatan
501 Kepadatan penduduk Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
502 Kepadatan penduduk di Kecamatan Mojowarno Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas.Kegunaannya adalah sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi.Kepadatan penduduk kasar atau crude population density (CPD) menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Luas wilayah yang dimaksud adalah luas seluruh daratan pada suatu wilayah administrasi Kilometer Persegi Kecamatan Mojowarno
503 Kepadatan Penduduk di Kecamatan Ngoro wilayah desa/ kelurahan dilakukan dengan membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah desa/ kelurahan tersebut. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah serta sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran persebaran penduduk (program transmigrasi). Kilometer Persegi Kecamatan Ngoro
504 Kepadatan Penduduk di Kecamatan Ngusikan Wilayah desa/ kelurahan dilakukan dengan membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah desa/ kelurahan tersebut. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah serta sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran persebaran penduduk (program transmigrasi). Orang Kecamatan Ngusikan
505 Kepala Desa Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
506 Kepala Dusun Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayahnya Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
507 Kepala Seksi Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
508 Kepala Urusan Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
509 Kepemilikan akta kelahiran (Akta kelahiran penduduk yang berusia 0-17 tahun) Kepemilikan akta kelahiran (Akta kelahiran penduduk yang berusia 0-17 tahun) adalah jumlah penduduk umur 0-17 tahun yang sudah dicatatkan kelahirannya dan memiliki kutipan akta kelahiran Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
510 Kepemilikan KTP Elektronik Kepemilikan KTP Elektronik adalah jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman dan memiliki KTPel tercetak Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
511 Ketersediaan Energi dan Protein Jumlah energi (dalam kalori) dan protein (dalam gram) yang tersedia dalam makanan yang siap dikonsumsi oleh setiap individu dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu. Angka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
511.1 Angka Ketersediaan Energi Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan memenuhi keamanannya. Kalori/Kap/Hari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
511.2 Angka Ketersediaan Protein Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan memenuhi keamanannya. Gram Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
512 Kinerja nilai ekspor bersih Jumlah ekspor tahun N- Jumlah impor tahun N Rupiah (Miliyar) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
512.1 Jumlah ekspor pengiriman barang dan jasa yang dijual oleh penduduk Kabupaten Jombang kepada penduduk negara lain untuk mendapatkan mata uang asing dari negara pembeli. Rupiah (Miliyar) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
512.2 Jumlah impor pemasukan barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk Kabupaten Jombang dari penduduk negara lain yang berakibat timbulnya arus keluar mata uang asing dari dalam negeri. Rupiah (Miliyar) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
513 Koleksi buku di perpustakaan umum Koleksi perpustakaan adalah semua bahan perpustakaan yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi., baik buku cetak maupun buku elektronik Judul Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
514 Kondisi Jaringan irigasi primer, sekunder (Jaringan & Bangunan Irigasi Sekunder) Kondisi dan Persentase Jaringan Irigasi Sekunder Meter Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
514.1 Baik Kondisi baik jika tingkat kerusakan < 10% Meter Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
514.2 Panjang Panjang jaringan irigasi sekunder Meter Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
514.3 Rusak Berat Kondisi rusak berat jika tingkat kerusakan > 40% Meter Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
514.4 Rusak Ringan Kondisi rusak ringan jika tingkat kerusakan 10% - 20% Meter Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
514.5 Rusak Sedang Kondisi rusak sedang jika tingkat kerusakan 21 - 40% Meter Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
515 Kondisi Ruang Kelas Dalam Keadaan Baik (SD) Merujuk pada keadaan fisik dan kelengkapan ruang kelas di jenjang Sekolah Dasar (SD) yang memenuhi standar kelayakan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan nyaman bagi anak-anak. Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
516 Kondisi Ruang kelas Dalam Keadaan Baik (SMP) Merujuk pada keadaan fisik dan kelengkapan ruang kelas di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memenuhi standar kelayakan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan nyaman. Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
516.1 Jumlah Ruang Kelas SMP Plandaan Jumlah gedung tempat belajar dan mengajar tingkat SMP yang ada di Kecamatan Plandaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
517 Konsumsi daging, telur, susu Jumlah pemakaian produksi Daging, Telur dan susu oleh setiap penduduk selama satu tahun Kilogram/Kap/Tahun Dinas Peternakan
517.1 Daging Jumlah pemakaian karkas hasil pemotongan ternak ditambah edible offal yang di konsumsi oleh setiap penduduk selama satu tahun Kilogram/Kap/Tahun Dinas Peternakan
517.2 Susu Jumlah pemakaian produksi susu oleh setiap penduduk selama satu tahun Kilogram/Kap/Tahun Dinas Peternakan
517.3 Telur Jumlah pemakaian produksi telur yang di konsumsi oleh setiap penduduk selama satu tahun Kilogram/Kap/Tahun Dinas Peternakan
518 Konsumsi ikan Informasi yang menunjukkan jumlah ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu, dan biasanya diukur dalam kilogram per kapita per tahun. Angka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
519 Konsumsi per Kapita yang Disesuaikan Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
520 Kontribusi Kategori Industri Pengolahan Suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang Persen Dinas Perdagangan dan Perindustrian
521 Korban Unjuk Rasa Pelaksanaan pemantauan dalam Unjuk Rasa Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
521.1 Korban Luka-Luka Pelaksanaan pemantauan Korban Luka-Luka dalam Unjuk Rasa Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
521.2 Korban Meninggal Pelaksanaan pemantauan Korban Meninggal dalam Unjuk Rasa Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
522 Kualitas air sungai sebagai sumber air baku - Jumlah Sampel Dinas Lingkungan Hidup
523 Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai Proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan Angka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
524 Kualitas layanan transportasi Kualitas layanan transportasi adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan transportasi jalan, diantaranya penyediaan perlengkapan jalan, angkutan, rekayasa lalu lintas, perparkiran. Persen Dinas Perhubungan
525 Kunjungan Neonatal Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (3 Kali) Persen Dinas Kesehatan
526 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
527 Lama Proses Perizinan Penentuan waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan izin berusaha dan Non Berusaha berdasarkan SOP Hari Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
527.1 Berusaha Penentuan waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan izin berusaha berdasarkan SOP Hari Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
527.2 Non Berusaha Penentuan waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan Izin Non Berusaha berdasarkan SOP Hari Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
528 Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bandarkedungmulyo Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bandarkedungmulyo Laporan Kecamatan Bandarkedungmulyo
529 Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bareng Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bareng Laporan Kecamatan Bareng
530 Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Diwek Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Diwek Laporan Kecamatan Diwek
531 Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Gudo Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Gudo Laporan Kecamatan Gudo
532 Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Jogoroto Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Jogoroto Laporan Kecamatan Jogoroto
533 Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Jombang Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Jombang Laporan Kecamatan Jombang
534 Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kabuh Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kabuh Laporan Kecamatan Kabuh
535 Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kesamben Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kesamben Laporan Kecamatan Kesamben
536 Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kudu Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kudu Laporan Kecamatan Kudu
537 Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Megaluh Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Megaluh Laporan Kecamatan Megaluh
538 Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Mojoagung Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Mojoagung Laporan Kecamatan Mojoagung
539 Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Mojowarno Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Mojowarno Laporan Kecamatan Mojowarno
540 Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Ngoro Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Ngoro Laporan Kecamatan Ngoro
541 Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Ngusikan Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Ngusikan Laporan Kecamatan Ngusikan
542 Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Perak Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Perak Laporan Kecamatan Perak
543 Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Peterongan Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Peterongan Laporan Kecamatan Peterongan
544 Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Plandaan Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Plandaan Laporan Kecamatan Plandaan
545 Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Plosos Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Ploso Laporan Kecamatan Ploso
546 Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Sumobito Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Sumobito Laporan Kecamatan Sumobito
547 Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Tembelang Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Tembelang Laporan Kecamatan Tembelang
548 Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Wonosalam Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Wonosalam Laporan Kecamatan Wonosalam
549 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Bandarkedungmulyo Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Bandarkedungmulyo Laporan Kecamatan Bandarkedungmulyo
550 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Bareng Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Bareng Laporan Kecamatan Bareng
551 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Diwek Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Diwek Laporan Kecamatan Diwek
552 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Gudo Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Gudo Laporan Kecamatan Gudo
553 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Jogoroto Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Jogoroto Laporan Kecamatan Jogoroto
554 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Jombang Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Jombang Laporan Kecamatan Jombang
555 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Kabuh Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Kabuh Laporan Kecamatan Kabuh
556 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Kesamben Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Kesamben Laporan Kecamatan Kesamben
557 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Kudu Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Kudu Laporan Kecamatan Kudu
558 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Megaluh Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Megaluh Laporan Kecamatan Megaluh
559 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Mojoagung Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Mojoagung Laporan Kecamatan Mojoagung
560 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Mojowarno Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Mojowarno Laporan Kecamatan Mojowarno
561 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Ngoro Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Ngoro Laporan Kecamatan Ngoro
562 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Ngusikan Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Ngusikan Laporan Kecamatan Ngusikan
563 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Perak Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Perak Laporan Kecamatan Perak
564 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Peterongan Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Peterongan Laporan Kecamatan Peterongan
565 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Plandaan Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Plandaan Laporan Kecamatan Plandaan
566 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Ploso Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Ploso Laporan Kecamatan Ploso
567 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Sumobito Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Sumobito Laporan Kecamatan Sumobito
568 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Tembelang Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Tembelang Laporan Kecamatan Tembelang
569 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Wonosalam Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Wonosalam Laporan Kecamatan Wonosalam
570 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Bandarkedungmulyo Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Bandarkedungmulyo Laporan Kecamatan Bandarkedungmulyo
571 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Bareng Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Bareng Laporan Kecamatan Bareng
572 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Diwek Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Diwek Laporan Kecamatan Diwek
573 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Gudo Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Gudo Laporan Kecamatan Gudo
574 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Jogoroto Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Jogoroto Laporan Kecamatan Jogoroto
575 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Jombang Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Jombang Laporan Kecamatan Jombang
576 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Kabuh Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Kabuh Laporan Kecamatan Kabuh
577 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Kesamben Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Kesamben Laporan Kecamatan Kesamben
578 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Kudu Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Kudu Laporan Kecamatan Kudu
579 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Megaluh Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Megaluh Laporan Kecamatan Megaluh
580 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Mojoagung Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Mojoagung Laporan Kecamatan Mojoagung
581 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Mojowarno Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Mojowarno Laporan Kecamatan Mojowarno
582 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Ngoro Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Ngoro Laporan Kecamatan Ngoro
583 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Ngusikan Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Ngusikan Laporan Kecamatan Ngusikan
583.1 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Ngusikan Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Ngusikan Laporan Kecamatan Ngusikan
584 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Perak Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Perak Laporan Kecamatan Perak
585 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Peterongan Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Peterongan Laporan Kecamatan Peterongan
586 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Plandaan Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Plandaan Laporan Kecamatan Plandaan
587 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Ploso Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Ploso Laporan Kecamatan Ploso
588 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Sumobito Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Sumobito Laporan Kecamatan Sumobito
589 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Tembelang Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Tembelang Laporan Kecamatan Tembelang
590 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Wonosalam Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Wonosalam Laporan Kecamatan Wonosalam
591 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Bandarkedungmulyo Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Bandarkedungmulyo Laporan Kecamatan Bandarkedungmulyo
592 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Bareng Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Bareng Laporan Kecamatan Bareng
593 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Diwek Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Diwek Laporan Kecamatan Diwek
594 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Gudo Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Gudo Laporan Kecamatan Gudo
595 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Jogoroto Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Jogoroto Laporan Kecamatan Jogoroto
596 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Jombang Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Jombang Laporan Kecamatan Jombang
597 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Kabuh Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Kabuh Laporan Kecamatan Kabuh
598 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Kesamben Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Kesamben Laporan Kecamatan Kesamben
599 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Kudu Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Kudu Laporan Kecamatan Kudu
600 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Megaluh Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Megaluh Laporan Kecamatan Megaluh
601 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Mojoagung Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Mojoagung Laporan Kecamatan Mojoagung
602 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Mojowarno Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Mojowarno Laporan Kecamatan Mojowarno
603 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Ngoro Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Ngoro Laporan Kecamatan Ngoro
604 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Ngusikan Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Ngusikan Laporan Kecamatan Ngusikan
605 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Perak Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Perak Laporan Kecamatan Perak
606 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Peterongan Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Peterongan Laporan Kecamatan Peterongan
607 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Plandaan Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Plandaan Laporan Kecamatan Plandaan
608 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Ploso Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Ploso Laporan Kecamatan Ploso
609 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Sumobito Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Sumobito Laporan Kecamatan Sumobito
610 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Tembelang Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Tembelang Laporan Kecamatan Tembelang
611 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Wonosalam Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Wonosalam Laporan Kecamatan Wonosalam
612 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bandarkedungmulyo Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bandarkedungmulyo Laporan Kecamatan Bandarkedungmulyo
613 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bareng Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bareng Laporan Kecamatan Bareng
614 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Diwek Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Diwek Laporan Kecamatan Diwek
615 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gudo Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gudo Laporan Kecamatan Gudo
616 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jogoroto Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jogoroto Laporan Kecamatan Jogoroto
617 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jombang Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jombang Laporan Kecamatan Jombang
618 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kabuh Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kabuh Laporan Kecamatan Kabuh
619 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kesamben Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kesamben Laporan Kecamatan Kesamben
620 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kudu Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kudu Laporan Kecamatan Kudu
621 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Megaluh Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Megaluh Laporan Kecamatan Megaluh
622 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mojoagung Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mojoagung Laporan Kecamatan Mojoagung
623 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mojowarno Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mojowarno Laporan Kecamatan Mojowarno
624 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ngoro Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ngoro Laporan Kecamatan Ngoro
625 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ngusikan Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ngusikan Laporan Kecamatan Ngusikan
626 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Perak Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Perak Laporan Kecamatan Perak
627 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peterongan Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peterongan Laporan Kecamatan Peterongan
628 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Plandaan Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Plandaan Laporan Kecamatan Plandaan
629 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ploso Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ploso Laporan Kecamatan Ploso
630 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sumobito Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sumobito Laporan Kecamatan Sumobito
631 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tembelang Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tembelang Laporan Kecamatan Tembelang
632 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wonosalam Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wonosalam Laporan Kecamatan Wonosalam
633 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bandarkedungmulyo Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bandarkedungmulyo Laporan Kecamatan Bandarkedungmulyo
634 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bareng Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bareng Laporan Kecamatan Bareng
635 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Diwek Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Diwek Laporan Kecamatan Diwek
636 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gudo Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gudo Laporan Kecamatan Gudo
637 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jogoroto Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jogoroto Laporan Kecamatan Jogoroto
638 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jombang Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jombang Laporan Kecamatan Jombang
639 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kabuh Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kabuh Laporan Kecamatan Kabuh
640 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kesamben Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kesamben Laporan Kecamatan Kesamben
641 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kudu Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kudu Laporan Kecamatan Kudu
642 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Megaluh Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Megaluh Laporan Kecamatan Megaluh
643 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mojoagung Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mojoagung Laporan Kecamatan Mojoagung
644 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mojowarno Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mojowarno Laporan Kecamatan Mojowarno
645 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ngoro Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ngoro Laporan Kecamatan Ngoro
646 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ngusikan Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ngusikan Laporan Kecamatan Ngusikan
647 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Perak Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Perak Laporan Kecamatan Perak
648 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peterongan Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peterongan Laporan Kecamatan Peterongan
649 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Plandaan Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Plandaan Laporan Kecamatan Plandaan
650 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ploso Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ploso Laporan Kecamatan Ploso
651 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sumobito Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sumobito Laporan Kecamatan Sumobito
652 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tembelang Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tembelang Laporan Kecamatan Tembelang
653 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wonosalam Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wonosalam Laporan Kecamatan Wonosalam
654 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kecamatan Megaluh
655 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kecamatan Mojowarno
656 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kecamatan Ngoro
657 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kecamatan Ngusikan
658 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kecamatan Peterongan
659 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kecamatan Plandaan
660 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kecamatan Wonosalam
661 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kecamatan Sumobito
662 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kecamatan Tembelang
663 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kecamatan Ploso
664 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kecamatan Perak
665 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kecamatan Mojoagung
666 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kecamatan Bandarkedungmulyo
667 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kecamatan Bareng
668 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kecamatan Diwek
669 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kecamatan Gudo
670 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kecamatan Jogoroto
671 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kecamatan Jombang
672 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kecamatan Kabuh
673 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kecamatan Kesamben
674 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kecamatan Kudu
675 Luas RTH yang dikelola Ruang Terbuka Hijau adalah total area atau kawasan yang tertutupi hijau tanaman dalam satu satuan luas tertentu baik yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan. Meter Persegi Dinas Lingkungan Hidup
676 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Bandarkedungmulyo Luas daerah merupakan informasi terkait luas wilayah desa/ kelurahan dalam satuan km persegi. Kilometer Persegi Kecamatan Bandarkedungmulyo
677 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Bareng Luas daerah merupakan informasi terkait luas wilayah desa/ kelurahan dalam satuan km persegi. Kilometer Persegi Kecamatan Bareng
678 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Diwek Luas daerah merupakan informasi terkait luas wilayah desa/ kelurahan dalam satuan km persegi. Kilometer Persegi Kecamatan Diwek
679 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Gudo Luas daerah merupakan informasi terkait luas wilayah desa/kelurahan dalam satuan km persegi. Kilometer Persegi Kecamatan Gudo
680 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Jogoroto Luas daerah merupakan informasi terkait luas wilayah desa/ kelurahan dalam satuan km persegi. Kilometer Persegi Kecamatan Jogoroto
681 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Jombang Luas daerah merupakan informasi terkait luas wilayah desa/ kelurahan dalam satuan km persegi. Kilometer Persegi Kecamatan Jombang
682 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Kabuh Luas daerah merupakan informasi terkait luas wilayah desa/ kelurahan dalam satuan km persegi. Kilometer Persegi Kecamatan Kabuh
683 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Kesamben Luas daerah merupakan informasi terkait luas wilayah desa/ kelurahan dalam satuan km persegi. Kilometer Persegi Kecamatan Kesamben
684 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Kudu Luas daerah merupakan informasi terkait luas wilayah desa/ kelurahan dalam satuan km persegi. Kilometer Persegi Kecamatan Kudu
684.1 LUAS WILAYAH DESA Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Kilometer Kecamatan Kudu
685 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Megaluh Luas daerah merupakan informasi terkait luas wilayah desa/ kelurahan dalam satuan km persegi. Kilometer Persegi Kecamatan Megaluh
686 Luas Wilayah Desa Di Kecamatan Mojoagung Luas daerah merupakan informasi terkait luas wilayah desa/ kelurahan dalam satuan km persegi. Kilometer Persegi Kecamatan Mojoagung
687 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Mojowarno Luas daerah merupakan informasi terkait luas wilayah desa/ kelurahan dalam satuan km persegi. Kilometer Persegi Kecamatan Mojowarno
687.1 Luas wilayah desa catakgayam luas wilayah administrasi desa catakgayam dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Mojowarno
687.2 Luas wilayah desa gedangan luas wilayah administrasi desa gedangan dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Mojowarno
687.3 Luas wilayah desa gondek luas wilayah administrasi desa gondek dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Mojowarno
687.4 Luas wilayah desa grobogan luas wilayah administrasi desa grobogan dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Mojowarno
687.5 Luas wilayah desa japanan luas wilayah administrasi desa japanan dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Mojowarno
687.6 Luas wilayah desa karanglo luas wilayah administrasi desa karanglo dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Mojowarno
687.7 Luas wilayah desa kedungpari luas wilayah administrasi desa kedungpari dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Mojowarno
687.8 Luas wilayah desa latsari luas wilayah administrasi desa latsari dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Mojowarno
687.9 Luas wilayah desa menganto luas wilayah administrasi desa menganto dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Mojowarno
687.10 Luas wilayah desa mojoduwur luas wilayah administrasi desa mojoduwur dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Mojowarno
687.11 Luas wilayah desa mojojejer luas wilayah administrasi desa mojojejer dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Mojowarno
687.12 Luas wilayah desa mojowangi luas wilayah administrasi desa mojowangi dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Mojowarno
687.13 Luas wilayah desa mojowarno luas wilayah administrasi desa mojowarno dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Mojowarno
687.14 Luas wilayah desa penggaron luas wilayah administrasi desa penggaron dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Mojowarno
687.15 Luas wilayah desa rejoslamet luas wilayah administrasi desa rejoslamet dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Mojowarno
687.16 Luas wilayah desa selorejo luas wilayah administrasi desa selorejo dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Mojowarno
687.17 Luas wilayah desa sidokerto luas wilayah administrasi desa sidokerto dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Mojowarno
687.18 Luas wilayah desa sukomulyo luas wilayah administrasi desa sukomulyo dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Mojowarno
687.19 Luas wilayah desa wringinpitu luas wilayah administrasi desa wringinpitu dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Mojowarno
688 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Ngoro Luas daerah merupakan informasi terkait luas wilayah desa/ kelurahan dalam satuan km persegi. Kilometer Persegi Kecamatan Ngoro
689 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Ngusikan Luas daerah merupakan informasi terkait luas wilayah desa/ kelurahan dalam satuan km persegi. Kilometer Persegi Kecamatan Ngusikan
689.1 Luas Wilayah Luas daerah merupakan informasi terkait luas wilayah desa/ kelurahan dalam satuan km persegi. Kilometer Kecamatan Ngusikan
690 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Perak Luas Wilayah Desa di Kecamatan Kilometer Persegi Kecamatan Perak
691 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Peterongan Luas daerah merupakan informasi terkait luas wilayah desa/ kelurahan dalam satuan km persegi. Kilometer Persegi Kecamatan Peterongan
692 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Plandaan Luas daerah merupakan informasi terkait luas wilayah desa/ kelurahan dalam satuan km persegi. Kilometer Persegi Kecamatan Plandaan
692.1 Desa Bangsri Luas wilayah administrasi desa Bangsri dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Plandaan
692.2 Desa Darurejo Luas wilayah administrasi desa Darurejo dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Plandaan
692.3 Desa Gebangbunder Luas wilayah administrasi desa Gebangbunder dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Plandaan
692.4 Desa Jatimlerek Luas wilayah administrasi desa Jatimlerek dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Plandaan
692.5 Desa Jipurapah Luas wilayah administrasi desa Jipurapah dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Plandaan
692.6 Desa Kampungbaru Luas wilayah administrasi desa Kampungbaru dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Plandaan
692.7 Desa Karangmojo Luas wilayah administrasi desa Karangmojo dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Plandaan
692.8 Desa Klitih Luas wilayah administrasi desa Klitih dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Plandaan
692.9 Desa Plabuhan Luas wilayah administrasi desa Plabuhan dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Plandaan
692.10 Desa Plandaan Luas wilayah administrasi desa Plandaan dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Plandaan
692.11 Desa Purisemanding Luas wilayah administrasi desa Purisemanding dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Plandaan
692.12 Desa Sumberjo Luas wilayah administrasi desa Sumberjo dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Plandaan
692.13 Desa Tondowulan Luas wilayah administrasi desa Tondowulan dalam km2 Kilometer Persegi Kecamatan Plandaan
693 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Ploso Luas daerah merupakan informasi terkait luas wilayah desa/ kelurahan dalam satuan km persegi. Kilometer Persegi Kecamatan Ploso
694 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Sumobito Luas daerah merupakan informasi terkait luas wilayah desa/ kelurahan dalam satuan km persegi. Kilometer Persegi Kecamatan Sumobito
695 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Tembelang Luas daerah merupakan informasi terkait luas wilayah desa/ kelurahan dalam satuan km persegi. Kilometer Persegi Kecamatan Tembelang
696 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Wonosalam Luas daerah merupakan informasi terkait luas wilayah desa/ kelurahan dalam satuan km persegi. Kilometer Persegi Kecamatan Wonosalam
697 Luas Wilayah Kabupaten Jombang Cakupan Wilayah dituangkan dalam Peta Wilayah Daerah Persiapan dengan batas wilayah yang dibuat berdasarkan peta batas Kilometer Persegi Bagian Tata Pemerintahan
698 Luas Wilayah Perkantoran Luas Wilayah Perkantoran pada Kabupaten Jombang Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
699 Luas Wilayah Produktif Kawasan produktif dalam hal ini diasumsikan sebagai Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan (PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang) Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
699.1 Luas Wilayah Industri Kawasan peruntukan industri meliputi tanah yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang (Materi Teknis Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041) Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
699.2 Luas Wilayah Perkotaan "Kawasan perkantoran merupakan bagian dari kawasan permukiman perkotaan yang berada di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/ hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan seperti pengembangan sarana dan prasarana pendukung permukiman seperti fasilitas umum, fasilitas sosial serta fasilitas ekonomi dengan syarat disesuaikan dengan skalanya (Materi Teknis Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041)" Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
700 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Penilaian atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Jombang yang terdiri dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Angka Bagian Organisasi
701 Nilai investasi Realisasi Investasi dari PMA/PMDN dan Usaha Mikro Rupiah Dinas Penanaman Modal dan PTSP
701.1 Nilai investasi PMA Jumlah Nilai realisasi investasi dari PMA Rupiah Dinas Penanaman Modal dan PTSP
701.2 Nilai investasi PMDN Jumlah nilai realisasi investasi dari PMDN Rupiah Dinas Penanaman Modal dan PTSP
701.3 Nilai investasi Usaha Mikro Jumlah nilai realisasi investasi dari Usaha Mikro Rupiah Dinas Penanaman Modal dan PTSP
702 Nilai Sistem Merit Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan Angka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
703 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Metodologi yang digunakan adalah metode survei dengan pengukuran dimensi utama adalah : Frekuensi membaca, Durasi membaca dan Jumlah buku yang dibaca. Nilai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
704 Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan Buah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
705 Opini BPK terhadap laporan keuangan Laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Jombang Opini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
706 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Bandarkedungmulyo Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Bandarkedungmulyo Orang Kecamatan Bandarkedungmulyo
707 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Bareng Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Bareng Orang Kecamatan Bareng
708 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Diwek Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Diwek Orang Kecamatan Diwek
709 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Gudo Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Gudo Orang Kecamatan Gudo
710 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Jogoroto Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Jogoroto Orang Kecamatan Jogoroto
711 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Jombang Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Jombang Orang Kecamatan Jombang
712 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Kabuh Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Kabuh Orang Kecamatan Kabuh
713 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Kesamben Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Kesamben Orang Kecamatan Kesamben
714 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Kudu Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Kudu Orang Kecamatan Kudu
715 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Megaluh Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Megaluh Orang Kecamatan Megaluh
716 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Mojoagung Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Mojoagung Orang Kecamatan Mojoagung
717 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Mojowarno Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Mojowarno Orang Kecamatan Mojowarno
718 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Ngoro Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Ngoro Orang Kecamatan Ngoro
719 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Ngusikan Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Ngusikan Orang Kecamatan Ngusikan
719.1 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Ngusikan Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Ngusikan Orang Kecamatan Ngusikan
720 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Perak Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Perak Orang Kecamatan Perak
721 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Peterongan Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Peterongan Orang Kecamatan Peterongan
722 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Plandaan Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Plandaan Orang Kecamatan Plandaan
723 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Ploso Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Ploso Orang Kecamatan Ploso
724 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Sumobito Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Sumobito Orang Kecamatan Sumobito
725 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Tembelang Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Tembelang Orang Kecamatan Tembelang
726 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Wonosalam Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Wonosalam Orang Kecamatan Wonosalam
727 Ormas dan LSM Survey jumlah Organisasi Masyarakat dan LSM di Daerah Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
727.1 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Survey jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Daerah LSM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
727.2 Jumlah Organisasi Keagamaan Survey jumlahOrganisasi Keagamaan di Daerah Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
727.3 Jumlah Organisasi Kepemudaan Survey jumlah Organisasi Kepemudaan di Daerah Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
727.4 Jumlah Organisasi Kewanitaan Survey jumlah Organisasi Kewanitaan di Daerah Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
727.5 Jumlah Organisasi Profesi Survey jumlah Organisasi Profesi di Daerah Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
727.6 Jumlah Organisasi Sosial Survey jumlah Organisasi Sosial di Daerah Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
728 PAD Sektor Pariwisata Sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Rupiah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
729 Panjang Jalur Kereta Api Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api 9( Undang-undang nomor23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian) Kilometer Dinas Perhubungan
730 Panjang Jaringan Jalan Desa berdasarkan Kondisi Kondisi dan persentase jalan desa Kilometer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
730.1 Panjang Jaringan Jalan Desa-Kondisi Baik (Data Dasar) Kondisi Jalan Baik Kilometer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
730.2 Panjang Jaringan Jalan Desa-Kondisi Baik (Data Olah) Persentase jalan Kondisi Baik Persen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
730.3 Panjang Jaringan Jalan Desa-Rusak Berat (Data Dasar) Kondisi Jalan Rusak Berat Kilometer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
730.4 Panjang Jaringan Jalan Desa-Rusak Berat (Data Olah) Persentase jalan Kondisi Rusak Berat Persen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
730.5 Panjang Jaringan Jalan Desa-Rusak Ringan (Data Dasar) Kondisi Jalan Rusak Ringan Kilometer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
730.6 Panjang Jaringan Jalan Desa-Rusak Ringan (Data Olah) Persentase jalan Kondisi Rusak Ringan Persen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
730.7 Panjang Jaringan Jalan Desa-Sedang (Data Dasar) Kondisi Jalan Sedang Kilometer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
730.8 Panjang Jaringan Jalan Desa-Sedang (Data Olah) Persentase jalan Kondisi Sedang Persen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
731 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten berdasarkan kondisi Kondisi dan persentase jalan kabupaten Kilometer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
731.1 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten-Kondisi Baik (Data Dasar) Kondisi Jalan Baik Kilometer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
731.2 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten-Kondisi Baik (Data Olah) Persentase jalan Kondisi Baik Persen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
731.3 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten-Rusak Berat (Data Dasar) Kondisi Jalan Rusak Berat Kilometer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
731.4 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten-Rusak Berat (Data Olah) Persentase jalan Kondisi Rusak Berat Persen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
731.5 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten-Rusak Ringan (Data Dasar) Kondisi Jalan Rusak Ringan Kilometer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
731.6 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten-Rusak Ringan (Data Olah) Persentase jalan Kondisi Rusak Ringan Persen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
731.7 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten-Sedang (Data Dasar) Kondisi Jalan Sedang Kilometer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
731.8 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten-Sedang (Data Olah) Persentase jalan Kondisi Sedang Persen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
732 PDRB ADHB Nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu yang diukur berdasarkan harga berlaku Rupiah (Juta) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
733 PDRB ADHK Nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu yang diukur berdasarkan harga konstan Rupiah (Juta) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
734 PDRB Per Kapita Indikator makro yang secara agregat dihitung dari PDRB dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun Rupiah (Juta) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
735 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah
736 Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (12-59 bl) sesuai standar Persen Dinas Kesehatan
737 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Bagian dari populasi bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan neonatal. Persen Dinas Kesehatan
738 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persen Dinas Kesehatan
739 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal oleh tenaga kesehatan sesuai standar Persen Dinas Kesehatan
740 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Bagian dari populasi lansia yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan usia lanjut sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi: (1) pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut; (2)pengukuran tekanan darah; (3) pemeriksaan gula darah; (4) pemeriksaan gangguan mental; (5) pemeriksaan gangguan kognitif; (6) pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; dan (7) anamnesa perilaku berisiko. Persen Dinas Kesehatan
741 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen Dinas Kesehatan
742 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Bagian dari populasi penduduk 15-64 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan usia produktif sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi: (1) pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut; (2) pengukuran tekanan darah; (3) pemeriksaan gula darah; dan (4) anamnesa perilaku berisiko. Persen Dinas Kesehatan
743 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana Persen Badan Penanggulangan Bencana Daerah
744 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana Persen Badan Penanggulangan Bencana Daerah
745 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran Persen Badan Penanggulangan Bencana Daerah
746 Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD Kabupaten Jombang Merupakan jumlah dana yang secara khusus dialokasikan dari APBD Kabupaten Jombang dan ditujukan untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada keluarga yang terkena dampak bencana, termasuk persiapan dan penanganan bencana serta pemulihan pasca-bencana.ang bertujuan untuk mengelola pertumbuhan penduduk, mengendalikan kelahiran, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan mendukung perencanaan keluarga. Rupiah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
747 Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan rentan yang terdampak bencana sosial dalam memenuhi kebutuhan dasarnya Persen Dinas Sosial
748 Penanganan Kerawanan Pangan Penanganan daerah rawan pangan merupakan upaya untuk menangani suatu ketidakcukupan pangan dan gizi yang dialami oleh rumah tangga Rentang (Range) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
749 Penanganan RTLH yang direhab Rumah Layah Huni / Total Rumah di Jombang+(n+1)x 100% Persen Dinas Perumahan dan Pemukiman
749.1 Jumlah rumah belum layak Jumlah rumah yang belum tertangani tahun 2022 Unit Dinas Perumahan dan Pemukiman
749.2 Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi JUmlah rumah yang direhabilitasi / ditingkatkan kualitasnya tahun 2022 Unit Dinas Perumahan dan Pemukiman
749.3 Presentase Penanganan rumah tidak layak huni Peningkatan RTLH tahun 2022 / rencana penanganan x 100 % Persen Dinas Perumahan dan Pemukiman
750 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Bagian dari pemerintah daerah yang mengadopsi, mengembangkan, dan menerapkan strategi penanggulangan bencana lokal, ditandai dengan tersedianya dokumen strategi PB tingkat daerah (RPBD, RAD PB, dan/atau RAD API) yang telah disahkan. Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah
751 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian kebakaran untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana Persen Badan Penanggulangan Bencana Daerah
751.1 Jumlah Kebakaran Yang tertangani Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian kebakaran untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah
751.2 Jumlah Kejadian Kebakaran Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian kebakaran untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah
752 Pendampingan psikososial korban bencana sosial Serangkaian upaya yang dilakukan untuk membantu korban bencana sosial yang mengalami dampak psikologis Orang Dinas Sosial
753 Penderita Diare Yang Ditangani Persentase penderita Diare yang dilayani di sarana kesehatan Persen Dinas Kesehatan
754 Penduduk yang memiliki NIK - Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
755 Penerbitan akta perkawinan Penerbitan akta perkawinan adalah penerbitan bukti pencatatan perkawinan yang harus dimiliki oleh pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan aturan agama selain agama Islam Dokumen Dinas Kependudukan dan Capil
756 Penetapan APBD Penetapan Dokumen APBD Tahun n Persen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
757 Penganekaraman dan keamanan pangan daerah Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah dari kemungkinan biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi Persen Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
758 Pengeluaran Per Kapita/PPP (000 Rupiah) - Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
759 Penggunaan lahan berdasarkan RT RW kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) penting dalam mencapai pemanfaatan lahan yang optimal Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
759.1 Badan Air Badan air adalah bagian dari kawasan perlindungan setempat yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan ruang terbuka hijau di sepanjang atau sekitar kawasan sumber daya air yang dapat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan yang terdiri dari Kawasan Sempadan Sungai dan Kawasan sekitar danau atau waduk atau embung Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
759.2 Badan Jalan Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yangdiperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel (PP Nomor 30 Tahun 2021) Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
759.3 Kawasan Hortikultura Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya maupun faktor infrastruktur fisik buatan Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
759.4 Kawasan Hutan Lindung Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
759.5 Kawasan Hutan Produksi Tetap "Kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan, terdiri atas hutan produksi tetap" Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
759.6 Kawasan Pariwisata "Kawasan Pariwisata adalah Merupakan kawasan yang difungsikan untuk kegiatan wisata bagi penduduk lokal maupun luar daerah" Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
759.7 Kawasan Perkebunan Kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya perkebunan rakyatbaik perkebunan dengan komoditi khusus Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
759.8 Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan permukiman perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/ hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
759.9 Kawasan Pertahanan dan Keamanan "Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi kawasan basis militer, kawasan latihan militer, kawasan disposal amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, arsenal (gudang amunisi), kawasan uji coba sistem pertahanan, dan kawasan perbatasan wilayah termasuk pulau-pulau kecil terluar" Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
759.10 Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam merupakan bagian dari Kawasan pertambangan dan energi yang difungsikan untuk kegiatan pertambangan mineral dan non mineral serta kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
759.11 Kawasan Peruntukan Industri "Kawasan Peruntukan Industri merupakan kawasan yang dialokasikan khusus sebagai lokasi pengolahan sumberdaya alam dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan perkembangan wilayah industri menurut nilai investasi dan jumlah tenaga kerjanya terbagi menjadi industri besar, industri menengah dan industri kecil dan menengah" Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
759.12 Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan merupakan bagian dari Kawasan pertambangan dan energi yang difungsikan untuk kegiatan pertambangan mineral dan non mineral serta kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
759.13 Kawasan Peternakan Kawasan peternakan adalah Kawasan yang diperuntukkan sebagai budidaya hewan ternaik, baik hewan ternak besar, sedang atau unggas Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
759.14 Kawasan Tanaman Pangan Kawasan pertanian tanaman pangan terdiri atas lahan pertanian irigasi danlahan pertanian non irigasi Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
759.15 Taman Hutan Raya Taman Hutan raya adalah wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh atau pun kawasan yang sudah berubah yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi taman hutan raya adalah Tahura R. Soerjo Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
760 Penyedia dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Jumlah Rumah korban bencana yang tertanganai / terfasilitasi pemerintah daerah Unit Dinas Perumahan dan Pemukiman
760.1 Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni/ Korban bencana yang memperoleh rumah layak x 100 % Persen Dinas Perumahan dan Pemukiman
761 Perangkat Desa Unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
762 Perangkat Desa Unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
763 Perangkat Desa Unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
764 Perangkat Desa Unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
765 Perangkat Desa Unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
766 Perangkat Desa Unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
767 Perangkat Desa Unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
768 Perkembangan APBD Laporan Realisasi APBD Rupiah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
768.1 Pertumbuhan Pertumbuhan realisasi APBD Persen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
768.2 Realisasi APBD Laporan Realisasi APBD Rupiah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
769 Perkembangan Jumlah Penduduk Perkembangan jumlah penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran Persen Dinas Kependudukan dan Capil
770 Perkembangan jumlah penduduk menurut umur dan gender Perempuan -Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin perempuan Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
770.1 Penduduk perempuan umur 0-4 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin perempuan dan memiliki umur kisaran 0-4 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
770.2 Penduduk perempuan umur 10-14 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin perempuan dan memiliki umur kisaran 10-14 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
770.3 Penduduk perempuan umur 15-19 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin perempuan dan memiliki umur kisaran 15-19 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
770.4 Penduduk perempuan umur 20-24 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin perempuan dan memiliki umur kisaran 20-24 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
770.5 Penduduk perempuan umur 25-29 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin perempuan dan memiliki umur kisaran 25-29 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
770.6 Penduduk perempuan umur 30-34 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin perempuan dan memiliki umur kisaran 30-34 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
770.7 Penduduk perempuan umur 35-39 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin perempuan dan memiliki umur kisaran 35-39 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
770.8 Penduduk perempuan umur 40-44 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin perempuan dan memiliki umur kisaran 40-44 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
770.9 Penduduk perempuan umur 45-49 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin perempuan dan memiliki umur kisaran 45-49 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
770.10 Penduduk perempuan umur 5-9 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin perempuan dan memiliki umur kisaran 5-9 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
770.11 Penduduk perempuan umur 50-54 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin perempuan dan memiliki umur kisaran 50-54 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
770.12 Penduduk perempuan umur 55-59 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin perempuan dan memiliki umur kisaran 55-59 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
770.13 Penduduk perempuan umur 60-64 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin perempuan dan memiliki umur kisaran 60-64 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
770.14 Penduduk perempuan umur 65-69 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin perempuan dan memiliki umur kisaran 65-69 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
770.15 Penduduk perempuan umur >70 tahun Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin perempuan dan memiliki umur lebih dari 70 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
771 Perkembangan Kondisi Bangunan Perkembangan kondisi bangunan merujuk pada perubahan keadaan suatu bangunan seiring berjalannya waktu, baik secara fisik maupun fungsional. Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
771.1 Kondisi Bangunan Dalam Keadaan Baik (SD) Perkembangan kondisi bangunan SD merujuk pada perubahan keadaan suatu bangunan seiring berjalannya waktu, baik secara fisik maupun fungsional. Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
771.2 Kondisi Bangunan Dalam Keadaan Baik (SMP) Perkembangan kondisi bangunan SMP merujuk pada perubahan keadaan suatu bangunan seiring berjalannya waktu, baik secara fisik maupun fungsional. Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
772 Persentase Anak Umur 12-23 bulan yang menerima Imunisasi Dasar Lengkap Bagian dari populasi anak berusia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap atau perbandingan antara jumlah anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap terhadap jumlah anak usia 12-23 bulan. Persen Dinas Kesehatan
773 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Bayi (0-12) bulan yang mendapatkan Imunisasi Campak Persen Dinas Kesehatan
774 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Suatu program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan pemahaman pegawai terhadap keseluruhan lingkungan kerjanya Persen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
775 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif Persen Dinas Kesehatan
776 Persentase jumlah koperasi sehat Persentase Koperasi Sehat dari jumlah koperasi sehat dibagi dengan jumlah koperasi aktif kewenangan kabupaten Persen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
777 Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B Persen Dinas Kesehatan
778 Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persen Dinas Kesehatan
779 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR berbanding dengan jumlah angkutan umum yang ada di Kabupaten Jombang setiap tahun semakin meningkat Persen Dinas Perhubungan
780 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas Persentase puskesmas yang memiliki 80% obat dan vaksin essensial (pemantauan dilaksanakan terhadap 20 item obat indikator). Laporan yang dimasukan yaitu laporan pada bulan November atau laporan bulan terakhir pada tahun pelaporan Persen Dinas Kesehatan
781 Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Tingkat Kabupaten/Kota Bagian dari seluruh pejabat di lembaga legislatif tingkat kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota), yang diwakili oleh perempuan Orang Sekretariat DPRD
782 Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) Keterwakilan ASN Perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) Persen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
783 Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. Perempuan korban kekerasan yang mendapat dukungan/layanan menyeluruh dan memenuhi kebutuhan korban dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi: 1. Pertolongan pertama (First Response) berupa pelayanan medis darurat, layanan keamanan, dan konseling pertama 2. Pelayanan kesehatan : pemeriksaan medis dan perawatan kesehatan untuk mengatasi cedera fisik atau masalah kesehatan lain yang mungkin timbul akibat kekerasan 3. Konseling Psikologis : Bantuan psikologis dan dukungan emosional untuk membantu kor Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
784 Persentase layanan angkutan darat Angkutan darat (MPU) merupakan sebutan untuk berbagai moda transportasi umum atau angkutan orang menggunakan kendaraan bermotor bukan bus berkapasitas 12-16 tempat duduk, yang beroperasi sesuai izin trayek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat di Indonesia. Unit Dinas Perhubungan
784.1 Jumlah angkutan darat (MPU) Angkutan darat (MPU) merupakan sebutan untuk berbagai moda transportasi umum atau angkutan orang menggunakan kendaraan bermotor bukan bus berkapasitas 12-16 tempat duduk, yang beroperasi sesuai izin trayek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat di Indonesia. Unit Dinas Perhubungan
784.2 Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah arus penumpang ini berdasarkan jumlah penumpang angkutan umum yang masuk/keluar dari daerah Jombang dalam satu tahun melalui terminal yang dikelola Pemerintah Kabupaten Jombang. Tahun 2018, 2019, terminal yang dikelola Pemkab Jombang berjumlah 4 unit yang terdiri dari 1 unit terminal tipe B, dan 3 unit terminal tipe C. pada tahun 2020, terminal tipe B diambil alih oleh Pemprov Jatim. hal ini menyebabkan jumlah arus penumpang angkutan umum ikut menurun. selain berkurangnya terminal yang di Orang Dinas Perhubungan
784.3 Jumlah penumpang angkutan darat (AKAP & AKDP) Penumpang adalah seseorang yang hanya menumpang, baik itu pesawat, kereta api, bus, maupun jenis transportasi lainnya, tetapi tidak termasuk awak mengoperasikan dan melayani wahana tersebut. Orang Dinas Perhubungan
785 Persentase Layanan Pengelolaan Persampahan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Persen Dinas Lingkungan Hidup
786 Persentase merokok pada penduduk umur >15 tahun Bagian dari populasi penduduk umur >=15 tahun,yang merokok selama sebulan terakhir. Persen Dinas Kesehatan
787 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Pejabat Struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Persen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
788 Persentase Pekerja yang menjadi Peserta Program Jamsostek Banyaknya orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Persen Dinas Tenaga Kerja
789 Persentase Pelanggaran Pegawai Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja Persen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
790 Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Unit Dinas Perhubungan
790.1 Jumlah pemasangan rambu-rambu Jumlah pemasangan rambu-rambu adalah rambu-rambu yang dipasang pada suatu tempat dalam satu waktu tertentu Unit Dinas Perhubungan
790.2 Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia adalah rambu-rambu yang seharusnya terpasang di suatu tempat dalam waktu tertentu] Unit Dinas Perhubungan
791 Persentase penanganan rumah tidak layak huni - Persen Dinas Perumahan dan Pemukiman
792 Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Banyaknya pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja Persen Dinas Tenaga Kerja
793 Persentase penduduk yang menggunakan HP Perbandingan rasio jumlah penduduk yang menggunakan hp/telepon dibandingkan dengan total jumlah penduduk Persen Dinas Komunikasi dan Informatika
794 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
795 Persentase Peningkatan Nilai AKIP Kabupaten Jombang Persentase atas peningkatan nilai AKIP di Kabupaten Jombang Persen Bagian Organisasi
796 Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas - Persen Dinas Sosial
797 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB mengacu pada proporsi atau persentase instansi pemerintah setempat, seperti Dinas atau Badan, yang secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program Kampung KB untuk mendukung pembangunan wilayah atau daerah tersebut. Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
798 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
799 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi minimal BAIK Bagian dari populasi instansi pemerintah dengan indeks RB lebih besar dari atau sama dengan B. Persen Bagian Organisasi
800 Persentase rumah layak huni - Persen Dinas Perumahan dan Pemukiman
801 Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak - Persen Dinas Perumahan dan Pemukiman
802 Persentase rumah tangga dengan akses bersanitasi layak Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak / Jumlah rumah tangga +(n+1)x 100% Persen Dinas Perumahan dan Pemukiman
802.1 Pembangunan MCK Individual Penyediaan akses sanitasi / MCK individu untuk setiap rumah tangga Unit Dinas Perumahan dan Pemukiman
802.2 Pembangunan MCK Komunal Pembangunan MCK komunal yang pengelolaannya pada satu tempat untuk di gunakan beberapa rumah tangga Unit Dinas Perumahan dan Pemukiman
803 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utama dari PLN dan bukan PLN - Persen Dinas Sosial
804 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. - Persen Dinas Perumahan dan Pemukiman
805 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. - Persen Dinas Perumahan dan Pemukiman
806 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak - Persen Dinas Perumahan dan Pemukiman
807 Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani - Persen Dinas Perumahan dan Pemukiman
808 Persentase tenaga kerja formal Persentase tenaga kerja formal mengacu pada proporsi atau bagian dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor formal dibandingkan dengan total tenaga kerja. Tenaga kerja formal mencakup individu yang bekerja dalam pekerjaan yang diatur oleh peraturan resmi Persen Dinas Tenaga Kerja
809 Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian proporsi tenaga kerja yang bekerja secara informal dalam sektor pertanian dibandingkan dengan total tenaga kerja di sektor tersebut Persen Dinas Tenaga Kerja
810 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
811 Pertumbuhan Ekonomi Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Persen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
812 Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan Pertumbuhan PDRB yang dihitung dari 3 sektor unggulan, yaitu sektor industri, sektor pertanian, dan sektor perdagangan Persen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
813 PKK aktif Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
814 Populasi ternak Jumlah Ternak yang hidup di Wilayah Kecamatan Se Kabupaten Jombang pada waktu tertentu Ekor Dinas Peternakan
814.1 Ayam Broiler Jumlah ayam ras pedaging komersial yang hidup dan pernah hidup dalam usaha Ekor Dinas Peternakan
814.2 Ayam Buras Jumlah Ternak yang hidup di Wilayah Kecamatan Se Kabupaten Jombang pada waktu tertentu Ekor Dinas Peternakan
814.3 Ayam Petelur Jumlah Ternak yang hidup di Wilayah Kecamatan Se Kabupaten Jombang pada waktu tertentu Ekor Dinas Peternakan
814.4 Babi Jumlah Ternak yang hidup di Wilayah Kecamatan Se Kabupaten Jombang pada waktu tertentu Ekor Dinas Peternakan
814.5 Domba Jumlah Ternak yang hidup di Wilayah Kecamatan Se Kabupaten Jombang pada waktu tertentu Ekor Dinas Peternakan
814.6 Entok Jumlah Ternak yang hidup di Wilayah Kecamatan Se Kabupaten Jombang pada waktu tertentu Ekor Dinas Peternakan
814.7 Itik Jumlah Ternak yang hidup di Wilayah Kecamatan Se Kabupaten Jombang pada waktu tertentu Ekor Dinas Peternakan
814.8 Kambing Jumlah Ternak yang hidup di Wilayah Kecamatan Se Kabupaten Jombang pada waktu tertentu Ekor Dinas Peternakan
814.9 Kerbau Jumlah Ternak yang hidup di Wilayah Kecamatan Se Kabupaten Jombang pada waktu tertentu Ekor Dinas Peternakan
814.10 Kuda Jumlah Ternak yang hidup di Wilayah Kecamatan Se Kabupaten Jombang pada waktu tertentu Ekor Dinas Peternakan
814.11 Sapi perah Jumlah Ternak yang hidup di Wilayah Kecamatan Se Kabupaten Jombang pada waktu tertentu Ekor Dinas Peternakan
814.12 Sapi Potong Jumlah Ternak yang hidup di Wilayah Kecamatan Se Kabupaten Jombang pada waktu tertentu Ekor Dinas Peternakan
815 Posyandu Aktif Posyandu Purnama + Posyandu Mandiri. Posyandu Purnama adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu. Posyandu Mandiri adalah Posyandu yang sudah Persen Dinas Kesehatan
816 Presentase Desa Open Defecation Free (ODF) Desa Open Defecation Free (ODF) adalah desa yang 100% masyarakatnya telah BAB di jamban sehat Persen Dinas Kesehatan
817 Presentase korban yang mendapatkan layanan secara tuntas Presentase korban yang mendapatkan layanan secara tuntas mengacu pada persentase individu atau kelompok yang mengalami suatu bentuk kejahatan, trauma, atau situasi krisis lainnya dan berhasil menerima layanan atau dukungan yang memadai dan memuaskan untuk membantu mereka pulih secara fisik, emosional, dan psikologis. Layanan yang diberikan dapat mencakup bantuan medis, konseling psikologis, dukungan hukum, perumahan, pendampingan. Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
818 Presentase Penegakan Perda dan Perkada Pelanggar Perda, Penyelesaian Pelanggar Perda dan Jumlah Pelanggar Perda Per Jumlah Penduduk Persen Dinas Satpol PP
818.1 Jumlah Pelanggar Perda dan Perkada Kasus Dinas Satpol PP
818.2 Penyelesaian Pelanggar Perda dan Perkada Kasus Dinas Satpol PP
818.3 Presentase Penegakan Perda dan Perkada Persen Dinas Satpol PP
819 Presentase Peningkatan Kunjungan Wisata presentasi peningkatan kunjungan wisata dari tahun lalu sampai dengan thn berjalan Persen Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
820 Presentase SILPA terhadap APBD Laporan SILPA Tahun sebelumnya Persen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
821 Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil Bagian dari seluruh ibu hamil yang diperiksa di suatu wilayah pada periode tertentu, yang menderita anemia. Persen Dinas Kesehatan
822 Prevalensi Gizi Buruk Status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut tinggi badan kurang dari -3 Standar Deviasi (SD) Persen Dinas Kesehatan
823 Prevalensi Gizi Kurang Balita (0-59 bl) Gizi Kurang (Underweight) : Status gizi berdasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang merupakan gabungan dari istilah gizi buruk dan gizi kurang dengan Z score < -2 standar deviasi Persen Dinas Kesehatan
824 Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan - Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
825 Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. proporsi atau persentase anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan) yang mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk (fisik, emosional, atau seksual) dalam periode waktu tertentu, biasanya selama 12 bulan terakhir. Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
826 Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan adalah persentase anak perempuan yang telah mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional dalam periode waktu yang telah ditentukan. Data ini sangat penting untuk memetakan sejauh mana kekerasan berbasis gender terjadi terhadap anak perempuan, serta untuk merancang kebijakan, intervensi, dan program-program perlindungan yang lebih efektif. Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
827 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Bagian dari populasi penduduk di suatu wilayah, yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Persen Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
828 Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin persentase pasangan usia subur (PUS) yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi, baik metode modern maupun tradisional, terhadap total pasangan usia subur (PUS) yang berstatus kawin dalam rentang usia 15-49 tahun pada periode waktu tertentu. Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
829 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 2 (dua) tahun/baduta Prevalensi stunting adalah persentase anak-anak yang mengalami stunting, yaitu kondisi di mana tinggi badan anak lebih rendah dari standar tinggi badan anak seusianya. Stunting disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi yang adekuat, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (dari konsepsi hingga anak berusia 2 tahun Persen Dinas Kesehatan
830 Produksi daging, telur, susu Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu pada Tahun n Kilogram Dinas Peternakan
830.1 Daging Jumlah Karkas hasil pemotongan ternak di kabupaten jombang ditambah dengan edible offal (bagian yang dapat dimakan) selama satu tahun Kilogram Dinas Peternakan
830.2 Susu Jumlah air susu yang keluar dari sapi betina selama satu tahun Kilogram Dinas Peternakan
830.3 Telur Jumlah produksi telur unggas (Ayam Buras, Ayam ras petelur, itik dan entok) selama satu tahun Kilogram Dinas Peternakan
831 Produksi Tanaman Pangan Utama Suatu hasil tanaman pangan utama yang diperoleh dari lahan pertanian dalam waktu tertentu biasanya diukur dengan satuan berat ton atau kg menandakan besar potensi komiditi tanaman pangan utama. Ton Dinas Pertanian
831.1 Produksi Jagung (Pipilan Kering) Hasil produksi jagung pipil merupakan produksi bulir jagung yang telah dipisahkan dari kelobot (kulit yang melapisi buah jagung) dan dari tongkolnya dengan teknik khusus tanpa mengiris daging jagung yang telah diproses hingga kadar airnya berkurang. Ton Dinas Pertanian
831.2 Produksi Kedelai Hasil produksi kedelai merupakan produksi bulir kedelai yang telah dipisahkan dari kulit yang melapisi biji kedelai yang telah diproses hingga kadar airnya berkurang. Ton Dinas Pertanian
831.3 Produksi Padi (Gabah kering giling) Hasil produksi gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 14,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 3,0 persen. Ton Dinas Pertanian
832 Produktivitas Tanaman Pangan Utama Suatu nilai yang menunjukkan rata-rata hasil produksi per satuan luas per komoditi tanaman pangan (padi; jagung; kedelai; kacang tanah; kacang hijau; ubi kayu; ubi jalar) pada periode satu tahun laporan. Kwintal/Hektar Dinas Pertanian
832.1 Produktivitas Jagung Hasil dari produksi jagung per luas panen jagung Kwintal/Hektar Dinas Pertanian
832.2 Produktivitas Kedelai Hasil dari produksi kedelai per luas panen kedelai Kwintal/Hektar Dinas Pertanian
832.3 Produktivitas Padi Hasil dari produksi padi dibagi luas panen padi Kwintal/Hektar Dinas Pertanian
833 Proporsi kematian akibat keracunan Proporsi kematian akibat keracunan Orang Dinas Kesehatan
834 Proporsi Kontribusi pariwisata terhadap PDB Perbandingan antara total nilai pengeluaran ekonomi untuk pariwisata yang terdiri dari konsumsi wisatawan nusantara, pengeluaran pemerintah untuk pariwisata, investasi pariwisata, dan ekspor netto jasa perjalanan (ekspor jasa perjalanan dikurangi impor jasa perjalanan) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) harga berlaku. Kontribusi pariwisata terhadap PDB didefinisikan sebagai: a. Dari sisi produksi merupakan persentase rasio nilai tambah sektor-sektor terkait pariwisata terhadap total PDB (harga Persen Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
835 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Surabaya Tahun 2024 Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
836 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah, dan pemerintah daerah mengacu pada persentase atau jumlah relatif dari total kursi atau posisi politik yang dipegang oleh perempuan dalam lembaga-lembaga tersebut Orang Sekretariat DPRD
837 Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian berdasarkan jenis kelamin Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian berdasarkan jenis kelamin mengacu pada perbandingan atau persentase pekerja di sektor non-pertanian yang terlibat dalam pekerjaan informal (pekerjaan yang biasanya tidak memiliki perlindungan hukum atau jaminan sosial) yang dibedakan menurut jenis kelamin, seperti pria dan wanita. Persen Dinas Tenaga Kerja
838 Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Penghitungan angka PoU telah memperhatikan kebutuhan energi minimum individu berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan dan aktivitas fisik yang dilakukan Persen Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
839 Proporsi penduduk yang menjadi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir Presentase penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir Persen Dinas Satpol PP
839.1 Penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir dan jumlah penduduk Presentase penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir dan jumlah penduduk Persen Dinas Satpol PP
840 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. persentase atau proporsi individu berusia 18 hingga 24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum mencapai usia 18 tahun. Kekerasan seksual dalam konteks ini merujuk pada tindakan pemaksaan, eksploitasi, atau pelecehan seksual yang dialami oleh individu sebelum mereka berusia 18 tahun. Orang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
841 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. Data ini memiliki relevansi besar dalam perencanaan kebijakan publik, terutama dalam penanggulangan kekerasan berbasis gender dan penyediaan layanan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Selain itu, data ini membantu untuk mengidentifikasi tren kekerasan dalam hubungan intim dan untuk merancang program-program yang dapat mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga atau hubungan. Orang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
842 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan seberapa sering perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan seksual dalam periode waktu tertentu oleh orang yang bukan pasangan mereka. Definisi ini bertujuan untuk menyediakan data yang akurat tentang prevalensi kekerasan seksual dalam masyarakat, yang bisa digunakan untuk merancang kebijakan dan program perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan. Orang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
843 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. untuk menghitung persentase perempuan yang berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau hidup bersama sebelum mencapai usia 15 tahun dan 18 tahun. digunakan untuk mengukur prevalensi pernikahan atau kehidupan bersama yang terjadi di usia dini, yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial perempuan. Orang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
844 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. persentase perempuan usia 15-49 tahun atau pasangannya yang ingin mencegah atau menunda kehamilan dan saat ini menggunakan metode kontrasepsi modern terhadap total perempuan usia reproduksi yang memiliki kebutuhan keluarga berencana. Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
845 Proporsi perempuan yang berada diposisi manajerial Keterwakilan perempuan yang menduduki posisi manajerial (Eselon I s.d. IV) Persen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
846 Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Banyaknya orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Persen Dinas Tenaga Kerja
847 Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air Persen Dinas Kesehatan
848 Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. - Persen Dinas Perumahan dan Pemukiman
849 Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. mengukur seberapa banyak rumah tangga yang memiliki anak berusia 1-17 tahun yang mengalami bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis, oleh pengasuh (orang tua, pengasuh, atau pihak lain yang bertanggung jawab) dalam periode setahun terakhir. Orang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
850 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
851 Rasio Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Persen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
851.1 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Capaian untuk rekomendasi pemanfaatan ruang Persen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
852 Rasio akseptor KB Definisi operasional dari rasio akseptor KB adalah pengukuran kuantitatif dari jumlah individu atau pasangan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi atau keluarga berencana (KB) tertentu dalam suatu populasi atau kelompok tertentu pada periode waktu tertentu. Definisi ini merinci cara penghitungan dan pengukuran rasio akseptor KB secara praktis. Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
853 Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk Rasio Tenaga Dokter Umum (Per 100.000 penduduk) Orang Dinas Kesehatan
853.1 Jumlah Dokter Umum Dokter umum adalah tenaga medis yang diperkenankan untuk melakukan praktik medis tanpa harus spesifik memiliki spesialisasi tertentu Orang Dinas Kesehatan
854 Rasio Guru Murid Jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
854.1 Jumlah Guru SD/MI Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
854.2 Jumlah Guru SMP/MTS Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
854.3 Jumlah Murid SD/MI Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
854.4 Jumlah Murid SMP/MTS Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
854.5 Rasio Guru Murid SD/MI Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
854.6 Rasio Guru Murid SMP/MTS Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
855 Rasio Jaringan Irigasi Untuk Rasio luas Areal yang terlayani setiap Tahun Menurun Karena adanya fungsi lahan setiap Tahunnya, Karena Banyak lahan pertanian menjadi kawasan Perumahan Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
855.1 Sekunder Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangnnya bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya Kilometer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
856 Rasio jumlah satpol PP per 10.000 penduduk Jumlah Satpol PP Di Kabupaten Jombang Di Bagi Jumlah Penduduk Dikali 10000 Persen Dinas Satpol PP
856.1 Jumlah Penduduk Orang Dinas Satpol PP
856.2 Jumlah Pol PP Orang Dinas Satpol PP
857 Rasio KDRT Rasio ini biasanya dihitung dengan membandingkan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan atau didokumentasikan dengan jumlah populasi atau rumah tangga tertentu. Rasio KDRT dapat memberikan gambaran tentang prevalensi masalah ini di suatu wilayah atau kelompok masyarakat. Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
858 Rasio ketergantungan penduduk Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja Persen Dinas Kependudukan dan Capil
858.1 Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
858.2 Penduduk Usia < 15 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
858.3 Penduduk usia > 64 tahun Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
858.4 Penduduk Usia Tidak Produktif Jiwa Dinas Kependudukan dan Capil
859 Rasio ketergantungan total - Persen Dinas Kependudukan dan Capil
860 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SD, SMP tiap Kecamatan Indikator yang mengukur perbandingan antara jumlah sekolah SD dan SMP dengan jumlah penduduk usia sekolah SD (7-12 tahun) dan SMP (13-15 tahun) di suatu kecamatan Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
860.1 Rasio Ketersediaan SD ukuran yang menunjukkan seberapa memadai jumlah Sekolah Dasar (SD) dalam melayani populasi usia SD di suatu wilayah. Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
860.2 Rasio Ketersediaan SMP Ukuran yang menunjukkan seberapa memadai jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam melayani populasi usia SMP di suatu wilayah. Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
861 Rasio luas Areal layanan irigasi kondisi baik Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuanganya bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya yang dalam kondisi baik Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
861.1 Luas irigasi kabupaten Luas Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Jombang Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
861.2 Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik Jaringan irigasi kabupaten sebagai salah satu sarana untuk memanfaatkan sumber daya air memiliki fungsi sebagai penyedia, pengatur dan penyalur air untuk menunjang lahan pertanian dengan kondisi yang baik Hektar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
861.3 Rasio perbandingan panjang jaringan irigasi dan luas lahan budidaya Persen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
862 Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan lahan atau kawasan daratan yang tertutup oleh pohon yang dilakukan survei dengan penggunaan foto satelit atau dari udara Persen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
863 Rasio Pangan Daerah Perbandingan antara ketersediaan pangan di suatu daerah dengan kebutuhan pangan di daerah tersebut yang dihitung untuk satu jenis komoditas pangan tertentu, maupun untuk keseluruhan kelompok pangan strategis. Angka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
863.1 Kebutuhan Pangan kondisi dimana tersedianya pangan utama pada suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu dari hasil produksi domestik wilayah dan cadangan pangan serta distribusi pangan apabila suatu wilayah tidak bisa memenuhi dari dua sumber utama tersebut Ton/Tahun Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
863.2 Ketersediaan Pangan Utama kondisi dimana tersedianya pangan utama pada suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu dari hasil produksi domestik wilayah dan cadangan pangan serta distribusi pangan apabila suatu wilayah tidak bisa memenuhi dari dua sumber utama tersebut Ton/Tahun Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
864 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan berdasarkan SK Bupati tentang ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu sepanjang 665,654 km, sedangkan jumlah kendaraan berdasarkan dari data kendaraan yeng melakuksn parkir berlangganan yang dilakukan berbarengan dengan pengurusan STNK di SAMSAT Jombang Persen Dinas Perhubungan
864.1 Jumlah kendaraan Kendaraan adalah mesin transportasi untuk mengangkut orang atau kargo. Unit Dinas Perhubungan
864.2 Panjang Jalan Jalan adalah prasarana transportasi darat, tempat perlintasan bagi orang, kendaraan, dan sebagainya. Jalan Kabupaten – jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, dan jalan strategis kabupaten. Jalan desa merupakan sebuah jalan raya sempit di daerah desa atau perkampungan. Biasanya dibangun sebagai jalan satu lajur, tetapi karena kecenderungan kendaraan untuk melewati Kilometer Dinas Perhubungan
865 Rasio Pemantauan Status Mutu Air jumlah mata air yang dipantau status mutu airnya dengan kriteria memenuhi baku mutu dibandingkan jumlah seluruh permukiman/industri/sumber mata air yang dilakukan pemantauan Persen Dinas Lingkungan Hidup
865.1 Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber daya air yang dipantau mutu airnya Tidak ada definisi khusus Lokasi Dinas Lingkungan Hidup
865.2 Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air Tidak ada definisi khusus Lokasi Dinas Lingkungan Hidup
866 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
867 Rasio Posyandu Rasio Posyandu Per 100 Balita Buah Dinas Kesehatan
867.1 Jumlah Balita Periode usia manusia setelah bayi dengan rentang usia dimulai dari dua sampai dengan lima tahun, atau biasa digunakan perhitungan bulan yaitu usia 24-60 bulan Balita Dinas Kesehatan
867.2 Jumlah Posyandu Pos Pelayaan Terpadu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan Buah Dinas Kesehatan
868 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per 100.000 Penduduk Unit Dinas Kesehatan
868.1 Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap Jumlah Puskesmas Yang Melayani Rawat Jalan saja Unit Dinas Kesehatan
868.2 Jumlah Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas Pembantu Unit Dinas Kesehatan
868.3 Jumlah Puskesmas Rawat Inap Jumlah Puskesmas Yang Melayani Rawat Jalan dan Rawat Inap Unit Dinas Kesehatan
869 Rasio rekomendasi teknis IMB Jumlah layanan rekomendasi teknik bangunan yang diterbitkan / jumlah pemohon lengkap Persen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
870 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Rasio Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk Unit Dinas Kesehatan
870.1 Jumlah Rumah Sakit Khusus Swasta Jumlah Rumah Sakit Khusus Milik Swasta Unit Dinas Kesehatan
870.2 Jumlah Rumah Sakit Milik Pemerintah Jumlah Rumah Sakit Milik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Unit Dinas Kesehatan
870.3 Jumlah Rumah Sakit Umum Swasta Jumlah Rumah Sakit Milik Swasta Unit Dinas Kesehatan
871 Rasio rumah tangga pengguna air bersih Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak / Jumlah rumah tangga+(n+1)x 100% Persen Dinas Perumahan dan Pemukiman
871.1 Jumlah rumah tangga pengguna air minum Rumah tangga yang terlayani sambungan rumah air bersih Kartu Keluarga Dinas Perumahan dan Pemukiman
871.2 KK yang terlayani sambungan rumah (SR) Komulatif KK / Rumah tangga yang terlayani sambungan rumah sampai dengan tahun 2022 Kartu Keluarga Dinas Perumahan dan Pemukiman
872 Rasio Tenaga Linmas Jumlah Tenaga Linmas per Jumlah Penduduk Personil Dinas Satpol PP
872.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang - Orang Dinas Satpol PP
872.2 Jumlah Satlinmas Di Kabupaten Jombang - Orang Dinas Satpol PP
872.3 Rasio linmas per jumlah penduduk - Persen Dinas Satpol PP
873 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Jumlah Dokter Spesialis + Dokter Umum + Dogter Gigi Spesialis + Dokter Gigi (Per 100.000 penduduk) Orang Dinas Kesehatan
873.1 Jumlah Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis Dokter Gigi merupakan seorang profesional terlatih yang membantu dalam merawat gigi dan mulut Orang Dinas Kesehatan
873.2 Jumlah Dokter Spesialis Dokter spesialis adalah dokter dan dokter gigi yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi tertentu Orang Dinas Kesehatan
873.3 Jumlah Dokter Umum Dokter umum adalah tenaga medis yang diperkenankan untuk melakukan praktik medis tanpa harus spesifik memiliki spesialisasi tertentu Orang Dinas Kesehatan
874 Rasio TPU per penduduk Jumlah TPU yang terehabilitasi / terpelihara / jumlah TPU x 100 % Persen Dinas Perumahan dan Pemukiman
874.1 Daya Tampung Tempat Pemakaman Milik Desa Pengelolaan TPU bukan kewenangan Dinas Perkim Orang Dinas Perumahan dan Pemukiman
874.2 Daya Tampung Tempat Pemakaman Milik Pemda Pengelolaan TPU bukan kewenangan Dinas Perkim Orang Dinas Perumahan dan Pemukiman
874.3 Daya Tampung Tempat Pemakaman Milik Yayasan Pengelolaan TPU bukan kewenangan Dinas Perkim Orang Dinas Perumahan dan Pemukiman
874.4 Jumlah Tempat Pemakaman Milik Desa Pengelolaan TPU bukan kewenangan Dinas Perkim Lokasi Dinas Perumahan dan Pemukiman
874.5 Jumlah Tempat Pemakaman Milik Pemda Pengelolaan TPU bukan kewenangan Dinas Perkim Lokasi Dinas Perumahan dan Pemukiman
874.6 Jumlah Tempat Pemakaman Milik Yayasan Pengelolaan TPU bukan kewenangan Dinas Perkim Lokasi Dinas Perumahan dan Pemukiman
874.7 Luas Tempat Pemakaman Milik Desa Pengelolaan TPU bukan kewenangan Dinas Perkim Meter Persegi Dinas Perumahan dan Pemukiman
874.8 Luas Tempat Pemakaman Milik Pemda Pengelolaan TPU bukan kewenangan Dinas Perkim Meter Persegi Dinas Perumahan dan Pemukiman
874.9 Luas Tempat Pemakaman Milik Yayasan Pengelolaan TPU bukan kewenangan Dinas Perkim Meter Persegi Dinas Perumahan dan Pemukiman
874.10 Rasio Tampung Tempat Pemakaman Milik Desa Pengelolaan TPU bukan kewenangan Dinas Perkim Persen Dinas Perumahan dan Pemukiman
875 Rata-Rata Cadangan Pangan Masyarakat Persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh gapoktan/poktan/kelompok lumbung untuk konsumsi masyarakat dan untuk menghadapi bencana alam dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat Angka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
876 Rata-rata jumlah anak per keluarga Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah indikator demografis yang mengukur jumlah rata-rata anak yang lahir dalam sebuah keluarga. Ini adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk memahami tingkat kelahiran dalam suatu populasi atau wilayah. Indikator ini dapat memberikan gambaran tentang tren pertumbuhan penduduk dan dinamika keluarga dalam suatu masyarakat. Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
877 Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun) Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani.Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Nilai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
878 Rata-rata lama wisatawan tinggal Merupakan lama tinggal wisatawan disuatu kawasan wisata Hari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
879 Rata-rata usia kawin pertama wanita Rata-rata usia kawin pertama wanita Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
880 Rukun Tetangga (RT) Lembaga yang dibentukmelalui musyawarahmasyarakat setempat dalam rangka pelayananpemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa danKelurahan RT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
881 Rukun Warga (RW) Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan RW Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
882 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Bandarkedungmulyo Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Bandarkedungmulyo Unit Kecamatan Bandarkedungmulyo
883 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Bareng Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Bareng Unit Kecamatan Bareng
884 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Diwek Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Diwek Unit Kecamatan Diwek
885 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Gudo Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Gudo Unit Kecamatan Gudo
886 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Jogoroto Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Jogoroto Unit Kecamatan Jogoroto
887 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Jombang Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Jombang Unit Kecamatan Jombang
888 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Kabuh Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Kabuh Unit Kecamatan Kabuh
889 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Kesamben Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Kesamben Unit Kecamatan Kesamben
890 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Kudu Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Kudu Unit Kecamatan Kudu
891 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Megaluh Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Megaluh Unit Kecamatan Megaluh
892 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Mojoagung Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Mojoagung Unit Kecamatan Mojoagung
893 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Mojowarno Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Mojowarno Unit Kecamatan Mojowarno
894 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Ngoro Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Ngoro Unit Kecamatan Ngoro
895 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Ngusikan Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Ngusikan Unit Kecamatan Ngusikan
896 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Perak Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Perak Unit Kecamatan Perak
897 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Peterongan Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Peterongan Unit Kecamatan Peterongan
898 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Plandaan Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Plandaan Unit Kecamatan Plandaan
899 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Ploso Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Ploso Unit Kecamatan Ploso
900 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Sumobito Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Sumobito Unit Kecamatan Sumobito
901 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Tembelang Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Tembelang Unit Kecamatan Tembelang
902 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Wonosalam Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang di Kecamatan Wonosalam Unit Kecamatan Wonosalam
903 Sarana Pelayanan Kesehatan Lain Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Selain RS, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Unit Dinas Kesehatan
903.1 Bank Darah Rumah Sakit Sebuah unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas ketersediaannya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Unit Dinas Kesehatan
903.2 Klinik Milik Pemkab Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik milik Pemerintah Kabupaten Unit Dinas Kesehatan
903.3 Klinik Milik TNI POLRI Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik milik TNI/POLRI Unit Dinas Kesehatan
903.4 Klinik Swasta Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik milik Swasta Unit Dinas Kesehatan
903.5 Laboratorium Milik Pemerintah Kabupaten Tempat pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, dan memulihkan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Unit Dinas Kesehatan
903.6 Laboratorium Swasta Tempat pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, dan memulihkan kesehatan milik Swasta Unit Dinas Kesehatan
903.7 Praktek Dokter Bersama Tempat praktik dokter yang terdiri dari beberapa dokter yang memiliki keahlian yang berbeda-beda Unit Dinas Kesehatan
903.8 Praktek Dokter Gigi Perorangan Tempat praktek dokter gigi yang berdiri sendiri di suatu tempat Unit Dinas Kesehatan
903.9 Praktek Dokter Spesialis Perorangan Tempat praktek dokter Spesialis yang berdiri sendiri di suatu tempat Unit Dinas Kesehatan
903.10 Praktek Dokter Umum Perorangan Tempat praktek dokter umum yang berdiri sendiri di suatu tempat Unit Dinas Kesehatan
903.11 Praktek Pengobatan Tradisional Suatu tempat metode pengobatan atau perawatanya menggunakan tata cara yang tradisional Unit Dinas Kesehatan
903.12 Unit Transfusi Darah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah Unit Dinas Kesehatan
904 Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya Buah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
905 Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian Unit Dinas Kesehatan
905.1 Apotek Milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker milik BUMN Unit Dinas Kesehatan
905.2 Apotek Milik Pemerintah Kabupaten Sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker milik Pemerintah Kabupaten Unit Dinas Kesehatan
905.3 Apotek Swasta Sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker milik Swasta Unit Dinas Kesehatan
905.4 Industri Kefarmasian Tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dalam hal produksi obat dan perbekalan farmasi lainnya Unit Dinas Kesehatan
905.5 Industri Obat Tradisional Industri yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional Unit Dinas Kesehatan
905.6 Pedagang Besar Farmasi Perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar Unit Dinas Kesehatan
905.7 Penyalur Alat Kesehatan Perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang- undangan Unit Dinas Kesehatan
905.8 Produsen Alat Kesehatan Usaha yang membuat alat kesehatan Unit Dinas Kesehatan
905.9 Toko Obat Sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran Unit Dinas Kesehatan
905.10 Usaha Kecil Obat Tradisional Usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen Unit Dinas Kesehatan
906 Sekretaris Desa Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
907 Skor Pola Pangan Harapan Proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan Angka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
907.1 PPH PPH adalah komposisi/susunan pengan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak maupun relatif, yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mepertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan agama dan cita rasa Angka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
907.2 SPM PPH PPH adalah komposisi/susunan pengan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak maupun relatif, yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mepertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan agama dan cita rasa Angka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
908 Sosial Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang segala sesuatu mengenai masyarakat dan kemasyarakatan. Persen Dinas Sosial
909 Standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak adalah seperangkat kriteria, prosedur, dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak mencakup standar yang memadai dalam hal kualitas, aksesibilitas, dan kesetaraan. SPM ini bertujuan untuk melindungi, melayani, dan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak, terutama mereka yang berisiko atau rentan terhadap berbagai Layanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
910 Status Desa Status Desa dengan klasifikasi desa mandiri, maju, dan berkembang Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
910.1 Status Desa Berkembang Status Desa berkembang atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang memiliki range nilai ≤ 0,7072 > 0,5989 Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
910.2 Status Desa Maju Status Desa maju atau bisa disebut Desa Pra Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pra Madya memiliki range ≤ 0,8155 > 0,7072 Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
910.3 Status Desa Mandiri Status Desa mandiri atau bisa disebut sebagai desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya memiliki range nilai : > 0,8155 Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
911 Stunting Kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya Anak Dinas Kesehatan
912 Tempat Peribadatan di Kecamatan Ngusikan Tempat peribadatan merupakan sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Unit Kecamatan Ngusikan
913 Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Dokumen strategis yang menggambarkan rencana anggaran terkait prioritas kerja selama satu tahun Dokumen Sekretariat DPRD
914 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Dokumen strategis yang menggambarkan rencana kegiatan dan prioritas kerja selama satu tahun Dokumen Sekretariat DPRD
915 Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Dokumen strategis yang menggambarkan rencana kegiatan dan prioritas kerja selama satu tahun Dokumen Sekretariat DPRD
916 Tingkat Kematian Akibat Malaria Jumlah Kematian Akibat Penyakit Malaria Orang Dinas Kesehatan
917 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Jumlah Pasien Tuberkulosis (TB) meninggal dalam kurun waktu 1 tahun Promil Dinas Kesehatan
918 Tingkat Kemiskinan Presentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan Persen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
918.1 Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
918.2 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Jiwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
919 Tingkat pengangguran terbuka Persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja dalam suatu kelompok Persen Dinas Tenaga Kerja
920 Tingkat Pengangguran Terbuka Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Persen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
921 Tingkat penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Presentase proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya Persen Dinas Satpol PP
921.1 Gangguan ketentraman, dan ketertiban umum yang di tanggani Presentase gangguan ketentraman, dan ketertiban umum yang di tanggani Persen Dinas Satpol PP
922 Tingkat setengah pengangguran persentase jumlah pekerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal (biasanya kurang dari 35 jam per minggu) dan masih ingin mendapatkan pekerjaan tambahan terhadap total angkatan kerja Persen Dinas Tenaga Kerja
923 Total Fertility Rate (TFR) Kelahiran Hidup Angka yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya. Persen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
924 Total Fertility Rate (TFR). TFR adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
925 Total Realisasi Pajak Daerah Total penerimaan yang berhasil dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah dari sektor pajak daerah yang meliputi, PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, Opsen BBNKB dalam periode tertentu (bulanan, triwulanan, atau tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rupiah Badan Pendapatan Daerah
925.1 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, misalnya melalui jual beli atau hibah. Rupiah Badan Pendapatan Daerah
925.2 Opsen BBNKB Tambahan pungutan pajak kabupaten/kota yang dikenakan atas pajak tertentu dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rupiah Badan Pendapatan Daerah
925.3 Opsen PKB Tambahan pungutan pajak kabupaten/kota yang dikenakan atas pajak tertentu dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rupiah Badan Pendapatan Daerah
925.4 Pajak Air Tanah Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha atau komersial. Rupiah Badan Pendapatan Daerah
925.5 Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) pajak daerah yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah perdesaan maupun perkotaan, kecuali kawasan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Rupiah Badan Pendapatan Daerah
925.6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan Rupiah Badan Pendapatan Daerah
925.7 Pajak Reklame Pajak atas penyelenggaraan reklame atau media promosi di ruang publik. Rupiah Badan Pendapatan Daerah
925.8 Pajak sarang burung walet Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau usaha sarang burung walet. Rupiah Badan Pendapatan Daerah
925.9 PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan Pajak atas penyelenggaraan hiburan seperti bioskop, karaoke, konser, tempat wisata berbayar. Rupiah Badan Pendapatan Daerah
925.10 PBJT- Jasa Parkir Pajak atas penyediaan tempat parkir berbayar di luar badan jalan. Rupiah Badan Pendapatan Daerah
925.11 PBJT- Jasa Perhotelan Pajak atas pelayanan penginapan (hotel, wisma, guest house). Rupiah Badan Pendapatan Daerah
925.12 PBJT-Makanan dan/atau Minuman Pajak atas penjualan makanan/minuman di restoran, rumah makan, kafe. Rupiah Badan Pendapatan Daerah
925.13 PBJT-Tenaga Listrik Pajak atas konsumsi listrik, baik dari PLN maupun sumber lain. Rupiah Badan Pendapatan Daerah
926 Tutupan Lahan:Luas Wilayah - Indeks Dinas Lingkungan Hidup
927 Umur Harapan Hidup/UHH (Tahun) Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya. Nilai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
928 Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). ketidakmampuan atau ketidaksesuaian antara kebutuhan perempuan atau pasangan dalam menggunakan metode kontrasepsi yang efektif dengan kenyataan bahwa mereka tidak menggunakan kontrasepsi meskipun ingin menundanya atau menghindari kehamilan. Orang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA
929 Unmet need pelayanan kesehatan Bagian dari populasi penduduk, yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya tetapi tidak berobat jalan pada waktu tertentu. Angka Dinas Kesehatan
930 Upah rata-rata per jam pekerja Rata-rata jumlah upah yang diterima oleh seorang pekerja dalam satu jam kerja, seperti gaji, upah lembur, atau bonus yang dihitung berdasarkan waktu kerja Rupiah Dinas Tenaga Kerja
931 Volume usaha industri kecil dan menengah Nilai produksi usaha industri kecil dan menengah Tahun N Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.1 AKTIVITAS PENGEPAKAN Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.2 INDUSTRI AIR KEMASAN Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.3 INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.4 INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.5 INDUSTRI ALAT KESEHATAN DALAM SUBGOLONGAN 2101 Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.6 INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.7 INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KESEHATAN Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.8 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN PRIBADI Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.9 INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.10 INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.11 INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.12 INDUSTRI BATA, MORTAR, SEMEN, DAN SEJENISNYA YANG TAHAN API Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.13 INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.14 INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.15 INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.16 INDUSTRI GULA PASIR Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.17 INDUSTRI KAYU LAPIS Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.18 INDUSTRI KECAP Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.19 INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.20 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.21 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.22 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.23 INDUSTRI KOSMETIK UNTUK MANUSIA, TERMASUK PASTA GIGI Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.24 INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.25 INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.26 INDUSTRI MESIN PENDINGIN Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.27 INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.28 INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI) Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.29 INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.30 INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.31 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.32 INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.33 INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.34 INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.35 INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.36 INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.37 INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.38 INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.39 INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.40 INDUSTRI SIGARET KRETEK TANGAN Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.41 INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
931.42 REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA Rupiah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
932 Website Milik Pemerintah Daerah Kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah Angka Dinas Komunikasi dan Informatika
AI Customer Care