Jumlah desa dan satuan lingkungan setempat dibawah desa meliputi dusun, RW dan RT

Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS berdasarkan hasil analisis prioritas

% Anggaran Kesehatan terhadap APBD Kabupaten

Peluang Bayi Hidup sampai dengan umur 1 tahun

Suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi setiap orang dengan karakteristik tertentu yng meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktiftas dan kondisifsiologis untuk hidup sehat

Suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tprotein yang harus dipenuhi setiap hari bagi setiap orang dengan karakteristik tertentu yng meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktiftas dan kondisifsiologis untuk hidup sehat

Angka penderita Maria per 100.000 jumlah penduduk

jumlah kelahiran yang terjadi pada kelompok usia remaja perempuan (15-19 tahun) dalam suatu populasi tertentu, dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun), dan dinyatakan dalam bentuk angka kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun. Angka ini memberikan gambaran tentang tingkat kelahiran di kalangan remaja dan dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kelompok usia ini terlibat dalam kehamilan dan kelahiran pada tingkat nasional atau regional.

Definisi operasional Angka Kelahiran Total adalah prosedur konkret atau langkah-langkah yang diambil untuk mengukur atau menghitung Angka Kelahiran Total dalam suatu populasi. Biasanya, langkah-langkah tersebut mencakup pengumpulan data tentang jumlah kelahiran yang terjadi selama periode waktu tertentu di populasi yang dianalisis.

Presentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut.

Angka Kematian Bayi (AKB) <1 th Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)

Banyaknya perempuan meninggal akibat gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Penderita DBD yang ditangani sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) per 100.000 jumlah penduduk

Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayananan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

Jumlah Kasus Baru Penderita Kusta

Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayananan Tuberkulosis sesuai standar

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah Penderita Hipertensi pada Umur 18 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase Penderita TB yang sembuh

Jumlah rata-rata energi dan protein yang dikonsumsi oleh setiap orang per hari di suatu wilayah yang bertujuan untuk mengetahui kecukupan gizi dan tingkat ketahanan pangan masyarakat.

Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu

Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 adalah persentase perempuan yang menikah dalam rentang usia 15 hingga 49 tahun yang menggunakan metode kontrasepsi tertentu pada suatu titik waktu tertentu. Angka ini mengukur tingkat penggunaan kontrasepsi di antara kelompok perempuan yang potensial dalam usia reproduksi.

Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dicatatkan

Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa

BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Bandarkedungmulyo

BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Bareng

BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Diwek

BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Gudo

BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Jogoroto

BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Jombang

BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Kabuh

BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Kesamben

BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Kudu

BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Megaluh

BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Mojoagung

BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Mojowarno

BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Ngoro

BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Ngusikan

BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Perak

BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Peterongan

BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Plandaan

BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Ploso

BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Sumobito

BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Tembelang

BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Wonosalam

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Jumlah pencari kerja ditempatkan, yang berasal dari penempatan job fair, penempatan lulusan SMK/Bursa Kerja Khusus (BKK), pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), penempatan hasil rekruitmen, penempatan hasil pelatihan berbasis kompetensi, penempatan hasil pemagangan dalan negeri, dan penempatan pemagangan di LPK perusahaan

Jumlah pencari kerja terdaftar (yang sudah memiliki Kartu Ak. I)

Jumlah pencari kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan, yaitu pelatihan yang menyesuaikan dengan kondisi/keinginan masyarakat untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan

Pelaksanaan pemantauan dalam Unjuk Rasa Bidang Politik

salah satu program dalam bidang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana di Indonesia. Program ini ditujukan untuk memberikan pemahaman, pendidikan, dan dukungan kepada keluarga yang memiliki balita (anak usia 0-5 tahun) dalam hal kesehatan reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan anak, serta peningkatan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Tujuan utama dari program BKB adalah untuk membantu keluarga dalam mengoptimalkan peran serta tanggung jawab dalam merawat, mendidik, dan memberika

Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB merujuk pada proporsi atau persentase dari kelompok lansia yang terlibat atau berpartisipasi dalam program Bina Keluarga Lansia berencana (BKL ber-KB). Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi, informasi, dan dukungan kepada lansia (orang yang berusia di atas 60 tahun) dalam hal perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan secara umum.

suatu program atau inisiatif yang bertujuan untuk memberikan pendidikan, informasi, dan dukungan mengenai perencanaan keluarga kepada keluarga yang terdiri dari remaja atau pasangan muda yang belum memiliki anak atau belum memiliki anak dalam usia yang lebih dewasa. Program ini bertujuan untuk membantu mereka dalam memahami pentingnya perencanaan keluarga, memilih metode kontrasepsi yang sesuai, dan membuat keputusan yang bijak terkait dengan keluarga dan reproduksi.

Persentase Balita (12-59 bl) menderita Pneumonia yang dapat penanganan oleh tenaga kesehatan yang kompeten

kelompok pedagang/usaha informal yang dibina pada tahun N

Sekelompok orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan atau orang yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan kerajinan tertentu

Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawadaruratan, kesehatan secara mandiri

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun)

Persentase Peserta Jaminan Kesehatan

jumlah dan jenis kelompok kegiatan atau program yang berfokus pada pembinaan keluarga melalui pelaksanaan 8 fungsi keluarga yang Mengacu pada upaya-upaya yang ditujukan untuk memberikan dukungan, edukasi, dan bimbingan kepada keluarga dalam berbagai aspek kehidupan mereka serta memiliki peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh keluarga dalam mendukung anggotanya dalam aspek perlindungan, perawatan, pendidikan, komunikasi, ekonomi, reproduksi, agama, dan budaya.

Ketersediaan berbagai jenis alat dan obat kontrasepsi yang diperlukan oleh masyarakat dalam layanan kesehatan atau fasilitas terkait, serta Proses distribusi yang melibatkan penyediaan alat dan obat kontrasepsi kepada individu atau keluarga yang memerlukan, baik melalui fasilitas kesehatan, pusat layanan KB, apotek, atau metode distribusi lainnya.

Komplikasi Kebidanan adalah gangguan kesehatan yang terjadi selama masa kehamilan. Gangguan kesehatan tersebut dapat melibatkan gangguan pada kesehatan ibu, kesehatan bayi atau bahkan keduanya

Definisi operasional cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan mengacu pada parameter konkret yang menjelaskan ruang lingkup, tujuan, dan karakteristik layanan yang diberikan kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan ingin kembali ke lingkungan mereka setelah mengalami situasi berbahaya. Definisi ini membantu mengklarifikasi bagaimana layanan tersebut diimplementasikan dalam praktik.

Definisi operasional dari cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu adalah Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial, Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Unit Pelayanan Terpadu

Operasionalisasi cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan melibatkan penetapan dan penerapan langkah-langkah konkret yang mendefinisikan bagaimana layanan tersebut akan dijalankan.

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya berusia di bawah 20 tahun mengacu pada persentase pasangan di dalam suatu populasi yang termasuk dalam kategori Pasangan Usia Subur (PUS) di mana usia istri pada saat pernikahan atau saat ditemukan sebagai PUS adalah di bawah 20 tahun. PUS adalah kelompok pasangan yang memiliki potensi untuk berencana keluarga dan reproduksi dalam kurun waktu tertentu.

Dari Data Laporan Luas Wilayah Cakupan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Kententraman dan Ketertiban Umum Mencapai 1159km

Definisi operasional cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah suatu kerangka kerja yang menjelaskan proses dan langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan sistem peradilan, dalam menangani kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Definisi ini merinci langkah-langkah yang harus diambil mulai dari fase penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hing

Persentase Penderita Baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati oleh tenaga kesehatan yang kompeten

Operasionalisasi definisi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum mengacu pada proses konkret untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data, dan mengukur jumlah dan karakteristik individu atau kelompok yang menerima layanan bantuan hukum dalam konteks kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Definisi operasional untuk

Definisi operasional untuk

Jumlah pertolongan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan

Mengukur jumlah individu atau keluarga yang secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan PKB/PLKB, seperti mengikuti pertemuan keluarga berencana, mengakses layanan kontrasepsi, atau mendapatkan informasi tentang perencanaan keluarga.

Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan unmet need adalah proporsi PUS yang ingin mengatur kelahiran atau melanjutkan program Keluarga Berencana (KB), tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi atau tidak mendapatkan layanan yang sesuai dengan keinginan mereka. Unmet need mencerminkan kelompok PUS yang memiliki potensi untuk melakukan tindakan kontrasepsi, tetapi belum mendapat dukungan atau akses terhadap layanan kontrasepsi

Jumlah dan Proporsi Layanan Khusus Remaja: Mengukur jumlah layanan atau program yang secara khusus ditujukan untuk remaja, seperti sesi konseling remaja, lokakarya, kelompok dukungan remaja, dan informasi yang relevan dengan isu-isu remaja. Ketersediaan Sumber Daya Remaja: Mengukur ketersediaan materi informasi dan sumber daya yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi oleh remaja, seperti brosur, buku, pamflet, dan materi digital yang disediakan di pusat tersebut.

Kemampuan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasinya

Capaian yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terstruktur dan berkelanjutan

Informasi yang dikumpulkan dan dianalisis dari sektor-sektor ekonomi atau industri tertentu, yang digunakan untuk memahami tren, performa, dan dinamika dalam sektor tersebut secara mendalam.

Data Potensi Konflik

Kondisi ketidakmapuan suatu desa untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, bencana alam dll

Proses penyaluran pangan dari produsen ke konsumen yang melibatkan berbagai aktor, seperti petani, pedagang, pengolah, pengecer, dan konsumen.

Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bandarkedungmulyo

Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bareng

Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Diwek

Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Gudo

Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Jogoroto

Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Jombang

Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kabuh

Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kesamben

Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kudu

Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Megaluh

Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Mojoagung

Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Mojowarno

Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ngoro

Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ngusikan

Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Perak

Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Peterongan

Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Plandaan

Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ploso

Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sumobito

Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Tembelang

Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Wonosalam

Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Bandarkedungmulyo

Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Bareng

Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Diwek

Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Gudo

Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Jogoroto

Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Jombang

Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Kabuh

Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Kesamben

Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Kudu

Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat di Kecamatan Megaluh

Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Mojoagung

Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Mojowarno

Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Ngoro

Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Ngusikan

Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Perak

Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Peterongan

Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Plandaan

Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Ploso

Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Sumobito

Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Tembelang

Dokumen yang berisi perencanaan dan desain untuk rehabilitasi atau perbaikan rumah dinas camat di Kecamatan Wonosalam

Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Bandarkedungmulyo

Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Bareng

Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Diwek

Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Gudo

Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jogoroto

Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jombang

Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kabuh

Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kesamben

Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kudu

Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Megaluh

Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Mojoagung

Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Mojowarno

Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Ngoro

Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Ngusikan

Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Perak

Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Peterongan

Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Plandaan

Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Ploso

Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Sumobito

Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tembelang

Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Wonosalam

Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Bandarkedungmulyo

Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Bareng

Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Diwek

Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Gudo

Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Jogoroto

Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Jogoroto

Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Kabuh

Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Kesamben

Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Kudu

Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Megaluh

Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Mojoagung

Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Mojowarno

Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Ngoro

Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Ngusikan

Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Perak

Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Peterongan

Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Plandaan

Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Ploso

Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Sumobito

Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Tembelang

Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Wonosalam

Pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan Undang-Undang.

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah

Rasio Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh.

Ukuran capaian kinerja pemerintah dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Profesional

Luas Kawasan Kumuh tertangani / luas kawasan kumuh x 100 %

Tingkat kehandalan dalam penerapan mekanisme tata kelola TIK yang terdiri dari struktur peran dan proses untuk memastikan bahwa pelaksanaannya dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan organisasi (Pemerintah Daerah)

Indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

Pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/pelanggan terhadap pelayanan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Pengukuran dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif

Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

Salah satu metode pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Ukuran kinerja program pemerintah Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan Kesalehan Sosial bagi masyarakat

Pengukuran Nilai Kinerja Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.

suatu nilai komposit yang memberikan persepsi yang sama atas capaian kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik

Ukuran kualitas perencanaan yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Luas Kawasan Kumuh tertangani / luas kawasan kumuh

Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik pada Instansi di Indonesia berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan

IPG menggabungkan beberapa dimensi penting dalam pembangunan, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi, dengan tujuan untuk mencerminkan tingkat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Target kinerja daerah di bidang Pembangunan Infrastruktur

Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup

Pencerminan hasil pembangunan Bidang Pendidikan

Pengukuran dan evaluasi sistematis terhadap kebijakan, praktik, dan infrastruktur yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga publik dalam mengelola informasi dan komunikasi dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas dari seorang ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas pekerjaan/jabatannya

suatu nilai dari proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima dan komponen hasil yang merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan Instansi Pemerintah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah

Nilai hasil pelaksananaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah derah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya

Indeks tata kelola pengadaan terdiri dari indlkator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan

Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.

KIR (bahasa Belanda = KEUR) merupakan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang. jangka waktu proses KIR adalah waktu yang dibutuhkan untuk kendaraan melakukan uji Kendaraannya yang meliputi Uji Emisi gas buang kendaraan bermotor, Uji tingkat kebisingan, uji kemampuan rem utama, uji kemampuan rem parkir, uji kincup roda d

trayek adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.

Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja/karyawan.[1] Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan atau pemberi kerja, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan berdasarkan kontrak telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pembayaran gaji dapat dalam bentuk upah per jam, gaji tahunan atau pekerjaan borongan, tergantung dari jenis profesi dan di sektor mana mereka bekerja.

Menghitung total jumlah fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lain, yang bekerjasama dengan BPJS untuk memberikan layanan kesehatan secara umum, serta Merujuk pada jaringan atau sistem yang menghubungkan berbagai jenis fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, serta dokter dan tenaga medis lainnya, yang terlibat dalam memberikan layanan KBKR.

Jumlah analisa dan penyusunan Peraturan Kepala Daerah yang diselesaikan

Jumlah Aset TIK

ASN Kabupaten Jombang

Jenis olahraga Yang digeluti yang memiliki prestasi di tingkat provinsi/nasional

Kondisi dan Persentase Bangunan Irigasi Sekunder

Jumlah air hujan yang jatuh di permukaan tanah datar selama satu tahun yang diukur dengan satuan tinggi milimeter (mm)

Jumlah desa dan satuan lingkungan setempat di bawah desa meliputi dusun, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT)

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah.

Jumlah desa di wilayah Kecamatan Diwek

Desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan dalam pemerintahan kabupaten, yang dipimpin oleh kepala desa

Desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan daam pemerintahan kabupaten yang dipimpin kepala desa

Desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan daam pemerintahan kabupaten yang dipimpin kepala desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedududukan didalam wilayah kabupaten daerah

Jumlah Desa dan satuan lingkungan setempat di baah desa meliputi Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetanga (RT)

Jumlah Desa dan satuan lingkungan setempat dibawah Desa meliputi Dusun, Rukun Warga ( RW), dan Rukun Tetangga (RT)

Jumlah Desa dan Satuan lingkungan setempat dibawah desa meliputi Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)

Jumlah Desa dan Satuan lingkungan setempat dibawah desa meliputi Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)

Jumlah desa dan satuan lingkungan setempat dibawah desa meliputi Dusun, RW, RT

Jumlah Desa dan lingkungan setempat di bawah desa meliputi Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)

Jumlah Desa dan Satuan lingkungan setempat dibawah desa meliputi Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)

Jumlah desa dan satuan lingkungan setempat di bawah desa meliputi dusun, rw, rt di Kecamatan Megaluh

Jumlah desa dan satuan lingkungan setempat dibawah desa meliputi dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)

Jumlah Desa dan satuan lingkungan setempat di bawah desa meliputi dusun, RW, RT di Kecamatan Ngoro

Jumlah desa dan satuan lingkungan setempat di bawah desa meliputi Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT)

Jumlah Desa dan Satuan lingkungan setempat dibawah desa meliputi Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)

Jumlah Desa Meliputi satuan lingkungan setempat dibawah desa meliputi dusun, RW, dan RT

Jumlah Desa dan satuan lingkungan setempat dibawah desa meliputi Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT)

Jumlah Desa dan satuan lingkungan setempat dibawah desa meliputi Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT)

Dokumen Kerjasama Antar Daerah dan Dokumen Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Dokumen Renstra awal dan Renstra Perubahan yang disusun tepat waktu

Kecamatan Wonosalam sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Jombang merupakan unit pemerintahan di bawah kabupaten secara langsung. Kecamatan Wonosalam terdiri dari beberapa unit pemerintahan dibawahnya, yaitu sebanyak 9 desa, yang sebagian masih merupakan wilayah pedesaan. Sedangkan suatu desa terbagi habis dalam beberapa dusun, yang terdiri dari beberapa RT dan RW

Perhitungan kumulatif pengadaan barang/jasa dengan cara pembelian barang/jasa meialui sistem katalog elektronik atau toko daring

Jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Ngoro

Jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Ngusikan

Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Bandarkedungmulyo

Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Gudo

Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Jogoroto

Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Jombang

Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Kabuh

Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Kesamben

Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Megaluh

Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Mojoagung

Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Mojowarno

Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Ngoro

Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Perak

Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Peterongan

Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Plandaan

Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Ploso

Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Sumobito

Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Tembelang

Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Wonosalam

Jumlah Bangunan Gedung kesenianan untuk memfasillitasi berbagai pertunjukan kesenian yang ada di Jombang

Gedung yang di gunakan untuk kegiatan olahraga

Jumlah satuan grup kesenian Kab.Jombang yang dikelolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah izin berusaha dan Non Berusaha yang dikeluarkan selama periode waktu tertentu

Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

Sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah

Rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi dengan ciri terdiri dari individu-individu yang saling dihubungkan oleh arus komunikasi yang terpola

Kasus kekerasan dalam rumah tangga diukur berdasarkan tindakan fisik, psikologis, atau seksual yang dilakukan oleh satu anggota rumah tangga terhadap anggota rumah tangga lainnya, dengan maksud untuk mendominasi, mengendalikan, atau menyakiti secara emosional atau fisik.

Pelaksanaan pemantauan dalam Unjuk Rasa

Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) sebagai hasil dari perundingan Bipartit, yaitu perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan, yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan

Peraturan ini bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan kuantitas penduduk serta meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam wilayah Daerah ini. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek termasuk kelahiran, kematian, migrasi, kesehatan reproduksi, dan pendidikan. Tujuan utama kebijakan ini adalah mencapai kesinambungan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya, serta meningkatkan kualitas penduduk melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekon

Berdasarkan Permendagri 4 Tahun 2010 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat

Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib di uji untuk menentukan kelaikan jalan yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

-

Jumlah analisa dan penyusunan Keputusan Kepala Daerah yang diselesaikan

Perkumpulan yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang olahraga bagi para anggotanyamenyelenggarakan kegiatan dalam bidang olahraga bagi para anggotanya

Koperasi aktif adalah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota

Status Koperasi dikatakan sehat apabila memenuhi beberapa pertimbangan dibawah ini: aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi.

Pemantauan dalam konflik pertikaian antar warga

Jumlah pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa tindakan pertama pada kasus kegawatdaruratan.

Jumlah pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan/atau masyarakat.

Jumlah pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa serangkaian parameter atau kriteria yang digunakan untuk mengukur, mengidentifikasi, dan mengelola proses pemeriksaan di unit radiologi.

Jumlah pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan tinggal di ruang rawat inap dalam kurun waktu satu tahun tertentu.

Jumlah pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap dalam kurun waktu satu tahun tertentu.

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT.

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT

Lembaga Pendidikan menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Perak Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT.

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan serti kat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT

Non ASN Kabupaten Jombang

Pemerintah Kabupaten Jombang melayani terminal orang saja dan tidak menyediakan terminal barang, sehingga data yang disampaikan adalah jumlah orang yang terangkut angkutan umum

Definisi operasional pembinaan organisasi perempuan adalah serangkaian langkah konkret dan kegiatan yang diarahkan untuk mengembangkan, memperkuat, dan mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan organisasi yang fokus pada perempuan.

Perhitungan kumulatif E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung; Tender Cepat; dan Tender

Jumlah pasar daerah Tahun N

Jumlah pasien operasi di zona bedah yang mencakup serangkaian parameter atau kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola jumlah pasien yang menjalani operasi di zona bedah atau ruang operasi RSUD Kabupaten Jombang.

pedagang yang menjual barang untuk setiap jenis barang yang diperdagangkan di pasar daerah

Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan

Jumlah Pembinaan yang telah dilakukan kepada Ormas dan LSM

Pembinaan yang dilakukan kepada Partai Politik

Jumlah pemuda dikabupaten jombang yang memiliki prestasi baik di bidang non olahraga di tingkat Nasional ataupun selain tingkat Nasional

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

-

-

-

-

Perkembangan jumlah penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran

Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Bandarkedungmulyo berdasarkan KTP

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kecamatan Bareng selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap

Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Gudo berdasarkan KTP

Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Jogoroto berdasarkan KTP

Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Jombang berdasarkan KTP

Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Kabuh berdasarkan KTP

Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Kesamben berdasarkan KTP

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Megaluh berdasarkan KTP

Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Mojoagung berdasarkan KTP

Jumlah penduduk adalah jumlah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kecamatan Mojowarno selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Jumlah penduduk adalah jumlah semua orang yang berdomisili di wilyah geografis Kecamatan Ngoro selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap

Jumlah penduduk adalah jumlah semua orang yang berdomisili di wilyah geografis Kecamatan Ngusikan selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap

Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Perak berdasarkan KTP

Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili didalam suatu wilayah negara (menetap). Biasanya penduduk adalah mereka yang lahir secara turun-temurun dan besar dalam suatu negara

Jumlah Penduduk tiap desa per akhir tahun

Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Sumobito berdasarkan KTP

Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Tembelang berdasarkan KTP

Data Kependudukan pada publikasi ini diperoleh melalui Registrasi Penduduk pada data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL)

Penduduk adalah jumlah semua orang yang berdomisili di wilyah geografis Kecamatan Plandaan selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap

Penduduk menurut jenis kelamin adalah jumlah semua orang laki-laki dan perempuan yang berdomisili di wilyah geografis Kecamatan Plandaan selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap

Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berjenis kelamin laki-laki

Jumlah Penduduk yang Bekerja berdasarkan jenis pekerjaan di Wilayah Kecamatan Ngoro

Jumlah Penduduk yang Bekerja berdasarkan jenis pekerjaan di Wilayah Kecamatan Ngusikan

Jumlah pengaduan perizinan berusaha dan Non Berusaha yang masuk dan ditindaklanjuti selama periode waktu tertentu

Pemantauan dalam konflik pertikaian antar warga

Pelaksanaan pemantauan dalam Unjuk Rasa

(1). Pengunjung Perpustakaan/Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan. (2). Data Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun adalah Data Jumlah Pengunjung Perpustakaan pada perpustakaan umum daerah pertahun.

Banyaknya kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio/TV melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran

Pemerintah desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa (yang memimpin sekretariat desa) dan perangkat desa lainnya (terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis).

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Pemerintah desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa (yang memimpin sekretariat desa) dan perangkat desa lainnya (terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis).

Pemerintah desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa (yang memimpin sekretariat desa) dan perangkat desa lainnya (terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis).

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Jumlah peraturan daerah yang diajukan eksekutif dan legislatif

Jumlah aturan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan di DPMPTSP

Layanan Permohonan Rekomendasi Tata Ruang Kabupaten Jombang

(1). Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. (2). Data Jumlah Perpustakaan yang dibina adalah Data Jumlah Perpustakaan desa dan Perpustakaan Sekolah (SD/MI, SMP/MTs) yang dibina

Pelaksanaan pemantauan antar etnis

Data Pertikaian Antar Warga

pidato adalah naskah yang berisi penyampaian informasi- informasi, ide-ide, dari pembicaraan kepada orang lain dalam rangka menyambut tamu dan juga memberikan arahan dalam sebuah acara

PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar

Kuantitas garam yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu, yang biasanya dalam satu tahun dan dapat diukur dalam ton atau satuan berat lainnya.

Pengumpulan data statistik tangkap dan budidaya berdasarkan survei sampling acak

Rata-rata hasil produksi garam per satuan luas area tambak garam dalam periode tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam ton per hektar (ton/ha) atau ton per hektare (ton/hektare)

Pengumpulan data statistik produktivitas perikanan budidaya berdasarkan survei sampling acak

Layanan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Jombang

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Olahraga merupakan jenis kegiatan yang sangat populer di dunia termasuk Indonesia. Selain menyehatkan tubuh, olahraga juga menjadi sarana meraih prestasi.

Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara

Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara

Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara

Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara

Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara

Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara

Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara

Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara

Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara

Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara

Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara

Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara

Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara

Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara

Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara

Sarana ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik, Kelenteng, Pura dan Vihara

Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara

Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara

Sarana Ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani meliputi, masjid, mushola, gereja kristen, gereja katolik. Kelenteng. Pura dan vihara

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (Pos Kesehatan Desa)

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dan Puskesmas pembantu

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu

sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi RS, RS Bersalin, uskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas Pembantu, Poloklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah Bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (Pos kesehatan desa), Polindes (Pondok bersalin desa), Posyandu

sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (Pos Kesehatan Desa)

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (pos kesehatan desa), Polindes (pondok bersalin desa), Posyandu

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (Pos Kesehatan Desa).

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, PT

Sarana pendidikan adalah perlengkapan yang digunakan dalam proses pendidikan, misalnya meja, kursi, dan media pembelajaran.

Jumlah sarana dan Prasarana Pendikan mulai Kelompok Bermain (KB) hingga Jenjang SMA. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan aktivitas pembelajaran yang dilakukan agar peserta didik dapat secara aktif belajar dan mengembangkan potensi dirinya menjadi lebih baik dari segi kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dsb.

sarana yang dapat dimanfaatkan secara umum dan bukan termasuk sarana pribadi. Sarana sosial digunakan untuk kepentingan bersama dan bukan hanya untuk kelompok atau golongan tertentu saja

Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program wajib belajar 12 tahun atau sering disebut dengan program pendidikan menengah universal sebagai lanjutan dari program wajib belajar 9 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dari segi sumber daya manusia.

Banyaknya surat kabar (koran tercetak) level nasional dan lokal yang beredar di wilayah Kabupaten Jombang

Perhitungan kumulatif pengadaan barang/jasa dengan metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Bulaga adalah Bupati dan Wakil Bupati Melayani Warga yang mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang ada di kecamatan

Pada pasal 8 menyebutkan bahwa Bupati/Walikota bertanggung jawab pada pengelolaan terminal tipe C. Jombang mempunyai 4 terminal yaitu 1 terminal tipe B, dan 3 terminal tipe C, sesuai dengan permenhub tersebut, maka dari tahun 2020, Kabupaten Jombang hanya mengelola 3 terminal tipe C

Jumlah penduduk yang melakukan perpindahan dari suatu daerah yang padat penduduknya menuju ke daerah yang jarang penduduknya, sebagai upaya pemerataan penduduk

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian terhadap setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

(1). Unit Kearsipan, adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan di instansinya. (2). Data Jumlah unit kearsipan yang telah menerapkan pengelolaan kearsipan adalah Data Jumlah unit kearsipan yang telah dibina dan menerapkan tata kelola kearsipan.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak mengacu pada segala bentuk tindakan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi yang menyebabkan penderitaan atau bahaya bagi perempuan atau anak-anak. Kekerasan semacam ini melanggar hak asasi manusia dan dapat memiliki dampak jangka panjang yang merugikan korban secara fisik, emosional, dan psikologis.

KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Bandarkedungmulyo

KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Bareng

KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Diwek

KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Gudo

KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Jogoroto

KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Jombang

KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Kabuh

KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Kesamben

KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Kudu

KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Megaluh

KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Mojoagung

KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Mojowarno

KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Ngoro

KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Ngusikan

KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Perak

KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Peterongan

KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Plandaan

KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Ploso

KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Sumobito

KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Tembelang

KDO Kecamatan yang Dipelihara di Kecamatan Wonosalam

Jumlah Kejadian Luar Biasa dalam kurun waktu 1 tahun

Norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan.

Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas.Kegunaannya adalah sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi.Kepadatan penduduk kasar atau crude population density (CPD) menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Luas wilayah yang dimaksud adalah luas seluruh daratan pada suatu wilayah administrasi

wilayah desa/ kelurahan dilakukan dengan membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah desa/ kelurahan tersebut. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah serta sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran persebaran penduduk (program transmigrasi).

Wilayah desa/ kelurahan dilakukan dengan membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah desa/ kelurahan tersebut. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah serta sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran persebaran penduduk (program transmigrasi).

Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayahnya

Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional

Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

Kepemilikan akta kelahiran (Akta kelahiran penduduk yang berusia 0-17 tahun) adalah jumlah penduduk umur 0-17 tahun yang sudah dicatatkan kelahirannya dan memiliki kutipan akta kelahiran

Kepemilikan KTP Elektronik adalah jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman dan memiliki KTPel tercetak

Jumlah energi (dalam kalori) dan protein (dalam gram) yang tersedia dalam makanan yang siap dikonsumsi oleh setiap individu dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu.

Jumlah ekspor tahun N- Jumlah impor tahun N

Koleksi perpustakaan adalah semua bahan perpustakaan yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi., baik buku cetak maupun buku elektronik

Kondisi dan Persentase Jaringan Irigasi Sekunder

Jumlah pemakaian produksi Daging, Telur dan susu oleh setiap penduduk selama satu tahun

Informasi yang menunjukkan jumlah ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu, dan biasanya diukur dalam kilogram per kapita per tahun.

Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang

Pelaksanaan pemantauan dalam Unjuk Rasa

Kualitas layanan transportasi adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan transportasi jalan, diantaranya penyediaan perlengkapan jalan, angkutan, rekayasa lalu lintas, perparkiran.

Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (3 Kali)

Kegiatan yang dilakukan wisatawan di tempat wisata

Definisi operasional laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengukur atau menghitung perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk mengacu pada persentase perubahan jumlah penduduk dari awal periode ke akhir periode, biasanya diukur dalam satuan persen per tahun.

Penentuan waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan izin berusaha dan Non Berusaha berdasarkan SOP

Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bandarkedungmulyo

Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bareng

Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Diwek

Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Gudo

Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Jogoroto

Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Jombang

Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kabuh

Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kesamben

Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kudu

Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Megaluh

Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Mojoagung

Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Mojowarno

Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Ngoro

Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Ngusikan

Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Perak

Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Peterongan

Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Plandaan

Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Ploso

Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Sumobito

Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Tembelang

Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Wonosalam

Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Bandarkedungmulyo

Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Bareng

Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Diwek

Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Gudo

Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Jogoroto

Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Jombang

Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Kabuh

Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Kesamben

Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Kudu

Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Megaluh

Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Mojoagung

Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Mojowarno

Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Ngoro

Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Ngusikan

Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Perak

Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Peterongan

Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Plandaan

Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Ploso

Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Sumobito

Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Tembelang

Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Wonosalam

Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Bandarkedungmulyo

Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Bareng

Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Diwek

Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Gudo

Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Jogoroto

Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Jombang

Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Kabuh

Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Kesamben

Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Kudu

Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Megaluh

Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Mojoagung

Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Mojowarno

Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Ngoro

Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Ngusikan

Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Perak

Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Peterongan

Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Plandaan

Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Ploso

Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Sumobito

Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Tembelang

Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Wonosalam

Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Bandarkedungmulyo

Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan Bareng